PRAKATA

Tentang Lelaki Tua yang Tidak Pernah Saya Kenal Namanya

Saya tidak tahu nama lelaki itu. Saya hanya melihatnya sekali, di sebuah kantor kecamatan di pinggiran Jakarta, pada suatu pagi di bulan November 2024. Ia duduk di bangku panjang depan loket pelayanan. Surat tanahnya, kertas lusuh yang ia pegang sejak pagi, terlipat di saku. Petugas sedang istirahat. Jam menunjukkan pukul 11.45. Loket akan dibuka lagi pukul 13.00.

Saya sedang mengurus perpanjangan KTP. Saya menyelesaikan urusan saya dalam dua jam. Ketika saya keluar, lelaki itu masih di sana. Masih duduk. Masih menunggu. Saya tidak bertanya apa yang ia tunggu. Saya tidak bertanya apa yang ia urus. Saya hanya melihatnya, lalu pergi.

Sejak hari itu, wajahnya tidak pernah hilang dari ingatan saya.

Buku ini lahir dari wajah itu. Bukan dari ruang seminar. Bukan dari podium pejabat. Bukan dari laporan tahunan yang rapi. Buku ini lahir dari bangku panjang di depan loket yang tertutup, dari kertas lusuh yang tidak pernah tahu kapan ia akan selesai diurus, dari kesabaran yang tidak seharusnya dimiliki oleh orang yang seharusnya marah.

Saya menulis buku ini bukan untuk menjelaskan apa itu birokrasi. Saya menulisnya karena saya tidak bisa melupakan lelaki tua itu. Dan saya tahu, di seluruh Indonesia, ada jutaan wajah lain seperti dia. Mereka tidak mengerti teori Weber. Mereka tidak peduli pada dikotomi Wilson. Yang mereka tahu: negara ini terasa jauh, meskipun kantornya hanya lima kilometer dari rumah.

Apa yang Akan Anda Temukan, dan Apa yang Tidak

Buku ini adalah peta medan yang sedang bergeser. Ia menunjukkan di mana kekuatan berpusat, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, dan mengapa perubahan begitu sulit terjadi.

Anda tidak akan menemukan daftar rekomendasi yang bisa dicentang satu per satu. Anda tidak akan menemukan solusi ajaib yang bisa menyelesaikan semua masalah birokrasi Indonesia dalam semalam. Anda tidak akan menemukan jawaban yang menenangkan.

Yang akan Anda temukan adalah analisis tentang paradoks yang tidak bisa diselesaikan: ketegangan antara birokrasi yang menuntut hierarki, spesialisasi, dan impersonalitas, dan demokrasi yang menjanjikan kesetaraan, partisipasi, dan individualitas. Ketegangan itu bukan perdebatan akademis. Ia adalah pengalaman sehari-hari: formulir yang harus diisi ulang, loket yang ditutup pada pukul 11.45, kata "besok" yang tidak pernah jelas besok kapan.

Yang akan Anda temukan adalah sejarah tentang bagaimana birokrasi Indonesia dibangun di atas fondasi yang retak, feodalisme kerajaan, kolonialisme Belanda, politisasi Orde Lama, sentralisasi-militerisasi Orde Baru. Semua lapisan itu masih hidup. Semua lapisan itu saling bertabrakan. Dan semua lapisan itu menghasilkan karakter birokrasi yang sangat unik, sekaligus sangat problematik.

Yang akan Anda temukan adalah analisis tentang bagaimana Reformasi 1998, yang menjanjikan netralitas birokrasi, desentralisasi, pemberantasan KKN, penghapusan Dwifungsi ABRI, dan sistem merit, berjalan setengah hati. KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) dibubarkan. Militer kembali ke ruang sipil. Anggaran pendidikan dibajak. Desa dijarah. Transfer ke Daerah dipangkas. Janji-janji Reformasi belum tertunaikan, dan dalam banyak hal, justru dikhianati.

Yang akan Anda temukan adalah proyeksi tentang dua skenario untuk tahun 2045, seratus tahun kemerdekaan Indonesia. Skenario pesimistis: otoritarianisme birokratis. Skenario optimistis: demokrasi matang. Yang mana yang akan terwujud, itu tergantung pada pilihan-pilihan politik yang kita buat, dan pada keberanian kita untuk menuntut sesuatu yang lebih baik.

Mengapa Buku Ini Ditulis dengan Cara Ini

Saya tidak menulis buku ini untuk membuat Anda percaya begitu saja pada saya. Setiap klaim yang saya buat berusaha saya lengkapi dengan sumber yang bisa Anda periksa. Saya ingin Anda membaca dengan curiga yang sehat. Saya ingin Anda memverifikasi. Saya ingin Anda tidak menerima kenyataan sebagai takdir.

Saya juga tidak menulis buku ini dengan gaya netral yang dingin. Saya tidak berpura-pura bahwa saya tidak punya keberpihakan. Saya berpihak pada lelaki tua di kantor kecamatan. Saya berpihak pada balita yang tidak pernah tumbuh. Saya berpihak pada keluarga yang makan sehari sekali. Saya berpihak pada perempuan yang menunggu bantuan yang tidak pernah datang.

Keberpihakan itu bukanlah kelemahan. Ia adalah konsekuensi dari kejujuran. Ketika Anda melihat ketidakadilan, Anda tidak bisa tetap netral. Ketika Anda melihat janji yang tidak ditepati, Anda tidak bisa tetap diam. Ketika Anda melihat kekuasaan yang melayani dirinya sendiri, Anda tidak bisa tetap acuh.

Pertanyaan yang Harus Kita Jawab

Buku ini dimulai dengan lelaki tua yang duduk di bangku panjang depan kantor kecamatan. Ia tidak marah. Ia hanya lelah. Dan saya tidak bisa melupakannya.

Saya tidak tahu apa yang terjadi padanya setelah hari itu. Apakah ia kembali lagi keesokan harinya? Apakah ia akhirnya berhasil mengurus sertifikat tanahnya? Ataukah ia menyerah, pulang ke rumah, dan membiarkan surat tanah itu terlipat di saku sampai lusuh?

Saya tidak tahu. Dan itulah yang membuat saya menulis buku ini. Bukan karena saya punya jawaban. Tetapi karena saya tidak ingin menjadi saksi bisu dari ketidakadilan yang terus berulang.

Pertanyaan yang harus kita jawab bukanlah apakah birokrasi Indonesia akan berubah. Pertanyaannya adalah: apakah kita peduli jika ia tidak berubah?

Jika Anda mencari buku yang menenangkan, buku ini mungkin akan mengganggu Anda. Tetapi jika Anda mencari orientasi, arah untuk memahami mengapa negara ini terasa begitu rumit, mengapa demokrasi kita kehilangan nyali, dan apa yang bisa dilakukan, maka biarlah buku ini menjadi peta. Bukan peta yang selesai, melainkan peta yang mengundang Anda untuk ikut menggambarnya.

Selamat membaca. Jangan menjadi saksi bisu.

Kabupaten Bogor

Seta Basri

SINOPSIS

Tentang Negara yang Terasa Jauh Meskipun Kantornya Hanya Lima Kilometer dari Rumah

Seorang lelaki tua datang tiga kali ke kantor kecamatan. Tiga kali pula ia pulang dengan tangan hampa. Berkasnya kurang. Katanya. Tetapi ia tidak pernah tahu apa yang kurang. Setiap kali datang, petugasnya beda. Jawabannya juga beda. Ia tidak marah. Ia hanya lelah.

Dari bangku panjang di depan loket yang tertutup itulah buku ini dimulai.

Birokrasi & Demokrasi: Paradoks, Reformasi, dan Masa Depan Tata Kelola Indonesia adalah peta medan yang sedang bergeser. Ia tidak menawarkan jawaban mudah. Ia tidak menjanjikan solusi ajaib. Ia hanya menunjukkan di mana kekuatan berpusat, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, dan mengapa perubahan begitu sulit terjadi.

Birokrasi bekerja dengan hierarki, spesialisasi, dan impersonalitas. Demokrasi bekerja dengan kesetaraan, partisipasi, dan individualitas. Ketika keduanya bertemu, mereka tidak berpelukan. Mereka bergulat. Pergulatan itu bukan perdebatan di ruang seminar. Ia adalah pengalaman tubuh: kaki yang pegal, perut yang kosong, dan harapan yang menipis setiap kali pintu loket kembali dibuka.

Seta Basri membedah ketegangan abadi itu dengan gaya investigatif dan reflektif. Ia menunjukkan bagaimana warisan feodalisme kerajaan, kolonialisme Belanda, politisasi Orde Lama, dan sentralisasi-militerisasi Orde Baru masih hidup dalam DNA birokrasi Indonesia. Ia menunjukkan bagaimana Reformasi 1998, yang menjanjikan netralitas ASN, desentralisasi, pemberantasan KKN, penghapusan Dwifungsi ABRI, dan sistem merit, berjalan setengah hati. Dan dalam banyak hal, justru dikhianati.

Dari KASN yang dibubarkan hingga putusan MK tentang MBG yang menunda keadilan hingga 2028. Dari Dana Desa yang dipangkas 85 persen untuk membiayai Koperasi Desa Merah Putih hingga Transfer ke Daerah yang dipotong 24,7 persen. Dari perwira aktif yang kembali menduduki jabatan sipil hingga kartelisasi partai yang menguasai 81 persen kursi DPR. Dari digitalisasi yang menjanjikan efisiensi tetapi mengabaikan 12.500 desa tanpa sinyal hingga rakyat kecil yang tidak masuk statistik, tidak tersentuh program prioritas, dan tidak masuk dalam pidato-pidato presiden.

Buku ini merangkai potongan-potongan kebijakan itu menjadi satu pertanyaan besar: Mampukah birokrasi Indonesia mewujudkan demokrasi substantif?

Jawabannya tidak hitam-putih. Bisa, tetapi dengan prasyarat yang berat, dan kelima prasyarat itu saling bertentangan. Yang paling menentukan, komitmen politik dari pemimpin tertinggi, justru sedang absen. Bukan karena tidak mungkin secara teoretis. Bukan karena tidak ada contoh dari negara lain. Tetapi karena mereka yang berkuasa adalah mereka yang diuntungkan oleh sistem yang rusak.

Di penghujung perjalanan, pembaca diajak memproyeksikan dua skenario untuk tahun 2045, seratus tahun kemerdekaan Indonesia. Skenario pesimistis: otoritarianisme birokratis, sebuah rezim yang secara formal demokratis tetapi secara substantif otoriter. Skenario optimistis: demokrasi matang, sebuah rezim yang tidak hanya berhenti pada prosedur pemilu, tetapi juga menghasilkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

Yang mana yang akan terwujud? Bukan ditentukan takdir. Melainkan pilihan politik kita. Dan keberanian kita untuk peduli.

Buku ini bukan bacaan yang menenangkan. Ia adalah peta yang mengganggu, sekaligus panggilan untuk tidak menjadi saksi bisu.

Untuk siapa buku ini? Bagi mahasiswa, peneliti, aktivis, birokrat, jurnalis, dan setiap warga negara yang ingin memahami mengapa negara ini terasa begitu rumit, dan apa yang harus dilakukan sebelum terlambat.Bagi mereka yang pernah mengurus KTP dan pulang dengan tangan hampa. Bagi mereka yang pernah membaca berita tentang keracunan MBG dan bertanya-tanya mengapa negara tidak hadir. Bagi mereka yang pernah melihat baliho wajah presiden di desa yang jalanannya rusak dan bertanya-tanya untuk siapa pembangunan ini sebenarnya.Bagi mereka yang masih percaya bahwa Indonesia bisa berubah. Dan bagi mereka yang sudah hampir menyerah, tetapi belum sepenuhnya. <sb>