Deskripsi
Sejarah Demak telah ditulis berkali-kali. Hampir setiap generasi menghasilkan versinya sendiri, dari Babad Tanah Jawi yang disusun di lingkungan Kraton Mataram pada abad ke-18, hingga buku-buku pelajaran sekolah di abad ke-21 yang masih mengulang narasi yang sama: bahwa Demak adalah kesultanan Islam pertama di Jawa, didirikan oleh Raden Fatah atas restu para wali, dan runtuh karena "perang saudara" yang disebabkan oleh ambisi jahat Arya Penangsang.
Buku ini tidak ditulis untuk mengulang narasi itu.
Buku ini ditulis karena ada sesuatu yang tidak pernah diceritakan dalam narasi-narasi tersebut, atau jika diceritakan, selalu dalam bentuk yang sudah dibersihkan dari dimensi politiknya yang paling keras. Sesuatu yang, jika kita jujur, jauh lebih menarik daripada kisah tentang wali-wali suci dan raja-raja saleh: bahwa Demak adalah sebuah negara yang lahir, berkembang, dan runtuh karena politik kekuasaan, sama seperti negara mana pun di dunia, pada zaman apa pun.
Buku ini akan menceritakan sejarah politik Demak dari pendiriannya hingga keruntuhannya, dan bagaimana warisannya diambil alih oleh Pajang dan kemudian Mataram. Ia akan bergerak dari pertanyaan-pertanyaan yang sederhana namun sering dihindari:
- Mengapa Raden Fatah, seorang bangsawan yang secara genealogis tidak memiliki klaim kuat atas takhta Majapahit, bisa mendirikan kekuasaan baru di Bintara?
- Mengapa Pati Unus, seorang raja yang memimpin invasi besar ke Malaka, meninggal tanpa meninggalkan istri dan anak yang tercatat?
- Mengapa takhta jatuh ke Trenggono, bukan ke kakaknya yang lebih tua, Seda Lepen?
- Mengapa Arya Penangsang, yang secara hukum dinastik memiliki klaim atas takhta Demak, justru digambarkan sebagai "pemberontak jahat" dalam sejarah?
- Mengapa setelah Trenggono wafat, kekuasaan tidak pernah kembali ke keturunan Penangsang?
- Dan yang paling penting: bagaimana konfigurasi otoritas keagamaan, yang kita sebut waliyul amri, berubah dari Demak ke Pajang ke Mataram, dan apa artinya bagi pemahaman kita tentang hubungan antara agama dan kekuasaan di Nusantara?
Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini bukan dengan cerita, melainkan dengan bukti. Bukan dengan "konon" atau "katanya," melainkan dengan surat-surat pedagang asing, laporan pejabat kolonial, kronik Tionghoa, dan analisis akademik yang bisa diverifikasi.
Ada tiga hal yang membedakan buku ini dari tulisan-tulisan lain tentang Demak.
Pertama: Kami Tidak Menggunakan Babad sebagai Sumber Utama
Babad Tanah Jawi dan Serat Kanda adalah karya sastra yang luar biasa. Tetapi keduanya bukan sumber sejarah yang netral. Keduanya ditulis di lingkungan Kraton Mataram pada abad ke-18, lebih dari dua abad setelah peristiwa yang mereka ceritakan. Keduanya ditulis oleh orang-orang yang memiliki kepentingan politik untuk melegitimasi kekuasaan Mataram dan mendiskreditkan pihak-pihak yang pernah menjadi saingan Mataram, termasuk Arya Penangsang dan keturunannya.
Ketika Babad Tanah Jawi menyebut Arya Penangsang sebagai "raja yang angkara murka" dan "pemberontak yang harus dihancurkan," pertanyaan yang harus kita ajukan bukanlah "apakah itu benar?" melainkan "siapa yang diuntungkan jika itu dianggap benar?"
Dalam buku ini, babad dan serat tetap digunakan, tetapi hanya sebagai sumber untuk memahami narasi yang ingin dibangun oleh pihak yang menang, bukan sebagai sumber fakta. Fakta-fakta kita ambil dari sumber-sumber yang ditulis pada masa peristiwa itu terjadi, atau setidaknya oleh orang-orang yang memiliki akses langsung ke jaringan politik Jawa pada abad ke-16.
Kedua: Kami Menempatkan Politik, Bukan Agama, sebagai Motor Penggerak
Banyak tulisan tentang Demak terjebak dalam dikotomi yang tidak produktif: antara "Demak sebagai kerajaan Islam yang saleh" dan "Demak sebagai kerajaan yang dikhianati oleh ambisi duniawi." Buku ini menolak dikotomi itu.
Kami tidak berpendapat bahwa agama tidak penting. Para wali yang mendampingi Kesultanan Demak, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Giri, dan lainnya, adalah tokoh-tokoh yang memiliki kesalehan pribadi yang tidak perlu diragukan. Tetapi para pelaku politik di Demak, terutama para rajanya, bukanlah wali, apalagi nabi. Mereka adalah manusia biasa, dengan insting kekuasaan yang sama seperti manusia di mana pun.
Kekuasaan adalah insting dasar manusia. Ia melekat di dalam sistem limbik otak kita, dan tidak akan pernah hilang seiring berjalannya proses evolusi. Yang berbeda hanyalah formanya, bukan substansinya. Dalam buku ini, kita akan melihat bagaimana agama berfungsi sebagai bahasa legitimasi, alat untuk membenarkan kekuasaan yang sudah diraih melalui cara-cara politik, bukan sebagai penentu kebijakan.
Ketiga: Kami Memberikan Perhatian Khusus pada Konfigurasi Waliyul Amri
Ini adalah kontribusi orisinal buku ini. Kami akan menunjukkan bahwa lembaga otoritas keagamaan, yang kami sebut waliyul amri, bukanlah lembaga yang netral. Ia adalah arena kekuasaan di mana keputusan-keputusan politik dibungkus dalam bahasa keagamaan.
Kami akan melacak bagaimana waliyul amri berubah dari:
- Dewan wali kolektif di Demak, di mana Wali Songo, delapan wali ditambah seorang imam, berfungsi sebagai lembaga yang mengabsahkan atau menggugurkan legitimasi raja;
- Menjadi birokrasi nayaka di Pajang, di mana lembaga Wali Songo dibubarkan dan diganti dengan delapan orang nayaka atau pelayan yang tunduk pada Sultan;
- Hingga menjadi akomodasi ulama kooptatif di Mataram, di mana legitimasi keagamaan dikukuhkan kembali melalui konferensi alim ulama, dengan sebutan waliyy al-amr al-daruri bi al-syaukah, konsep fikih siyasah yang mengakui penguasa berdasarkan kekuatan nyata (dzu syawkah), bukan berdasarkan keturunan atau otoritas keagamaan murni.
Pergeseran ini, menurut kami, mencerminkan proses sekularisasi kekuasaan yang berjalan paralel dengan perpindahan pusat kekuasaan dari pesisir ke pedalaman. Ia adalah bukti paling jelas bahwa otoritas keagamaan mengikuti kekuasaan politik, bukan sebaliknya.
Sejarah Demak bukan sekadar sejarah masa lalu. Ia adalah laboratorium politik yang menunjukkan bagaimana agama dan kekuasaan saling terkait di Nusantara, sebuah pola yang masih bisa kita lihat hingga hari ini.
Ketika kita membaca berita tentang politisi yang menggunakan bahasa agama untuk melegitimasi kekuasaannya, atau tentang ulama yang terlibat dalam konflik kekuasaan, kita sedang melihat pola yang sama yang terjadi di Demak lima abad yang lalu. Yang berbeda hanyalah panggungnya, bukan logikanya.
Buku ini tidak ditulis untuk menghakimi para pelaku politik Demak. Mereka adalah manusia biasa, dengan segala keterbatasan dan ambisi yang melekat pada diri manusia. Buku ini ditulis untuk memahami logika kekuasaan yang menggerakkan mereka, dan, dengan demikian, memahami logika kekuasaan yang menggerakkan kita semua.
Catatan tentang Sumber
Buku ini akan secara konsisten menggunakan:
- Sumber sezaman non-Jawa: Surat Manuel Pinto (1548), karya Diego de Couto, laporan VOC kepada Speelman (1677), kronik Klenteng Sam Po Kong Semarang, dan Suma Oriental Tome Pires (1512–1515).
- Analisis akademik modern: De Graaf & Pigeaud (1985), Slamet Muljana, serta penelitian dari UIN Sunan Ampel dan UIN Walisongo yang secara kritis membandingkan babad dengan sumber asing.
- Pendekatan teori: Teori kekuasaan Max Weber dan teori konflik Ibnu Khaldun digunakan secara implisit untuk menjelaskan bagaimana legitimasi dibangun, dipertahankan, dan digugurkan.
Kami akan menghindari penggunaan frasa "konon," "katanya," atau "menurut cerita rakyat" tanpa menandai siapa yang bercerita dan untuk kepentingan apa. Kami akan membedakan antara sumber primer sezaman dan sumber sekunder naratif yang ditulis jauh setelah peristiwa. Dan kami akan menempatkan agama sebagai variabel dependen, bukan independen: ia mengikuti kepentingan politik, bukan sebaliknya.
Buku ini bukan buku tentang kemenangan iman atas kekafiran. Bukan juga buku tentang pengkhianatan para wali. Buku ini adalah buku tentang manusia, dengan segala ambisi, ketakutan, dan hasratnya akan kekuasaan, yang berusaha membangun, mempertahankan, dan mewariskan kekuasaan di tengah dunia yang berubah dengan cepat.
Kita akan melihat bagaimana darah ditumpahkan untuk tahta, dan bagaimana tahta selalu membutuhkan legitimasi, entah dari wali, dari keturunan, dari kekuatan militer, atau dari kombinasi ketiganya.
Ini adalah sejarah politik Demak. Dan seperti semua sejarah politik, ia adalah sejarah tentang manusia yang berusaha menguasai manusia lain, dengan segala konsekuensinya.
Mari kita mulai.