Deskripsi
Ada satu ironi yang menghantui setiap penulis yang mencoba menulis tentang Freeport: perusahaan ini telah menjadi subjek begitu banyak buku, artikel, laporan, dan disertasi, sehingga sulit membayangkan ada sesuatu yang belum pernah dikatakan. Sejak Denise Leith menerbitkan The Politics of Power: Freeport in Suharto’s Indonesia pada 2003, yang disebut sebagai “the first major analysis of the company’s presence in Indonesia” (Leith, The Politics of Power), hingga Ferdy Hasiman menulis Freeport: Bisnis Orang Kuat vs Kedaulatan Negara pada 2019, literatur tentang Freeport telah tumbuh menjadi sebuah industri tersendiri (Hasiman). Namun, di balik kelimpahan itu, ada satu kekosongan yang jarang diakui: hampir tidak ada karya yang benar-benar menggabungkan analisis struktural yang mendalam dengan bukti-bukti yang selama ini tersembunyi, kawat diplomatik, laporan intelijen, pengakuan orang dalam, dan kesaksian warga yang terpinggirkan, untuk membangun gambaran utuh tentang bagaimana Freeport benar-benar beroperasi di Indonesia. Buku ini lahir dari keyakinan bahwa kekosongan itu harus diisi.
Mengapa buku ini berbeda? Pertama-tama, perlu ditegaskan apa yang bukan menjadi klaim buku ini. Buku ini tidak mengklaim sebagai karya pertama yang membahas Freeport. Sebagaimana telah disebutkan, Leith telah membuka jalan dengan analisisnya tentang hubungan kekuasaan antara Freeport dan Soeharto, militer Indonesia, pemilik tanah adat Papua, serta kelompok lingkungan dan HAM (Leith, The Politics of Power). A.R. Soehoed, mantan Menteri Pertambangan yang kemudian menjadi penasihat Freeport, telah menulis empat jilid Sejarah Pengembangan Pertambangan PT Freeport Indonesia di Provinsi Papua (2005), yang meskipun ditulis dari perspektif orang dalam, tetap menjadi sumber penting bagi pemahaman teknis dan historis tentang bagaimana tambang itu dibangun (Soehoed). Fahmy Radhi, ekonom UGM, telah menguak perjalanan divestasi saham Freeport dari 1967 hingga 2017 dalam Freeport Kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi (2019), meskipun dengan fokus yang lebih sempit pada aspek ekonomi dan politik (Radhi). Markus Haluk, aktivis muda Papua, telah menulis Menggugat Freeport (2014) dari perspektif masyarakat adat yang paling terdampak (Haluk). Chappy Hakim, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara yang kemudian menjadi Presiden Direktur Freeport Indonesia, telah menulis Freeport: Catatan Pribadi (2019), sebuah memoar yang, meskipun berharga sebagai kesaksian orang dalam, tidak berpretensi sebagai analisis kritis (Hakim). Dan John C. Wilson, dalam Buried in Practice (2026), telah mengungkap bagaimana laporan investigasi HAM Departemen Luar Negeri AS tentang Freeport “hilang dari pandangan publik” (Wilson).
Jadi, apa yang membuat buku ini berbeda? Pertama, rentang waktu dan cakupan. Buku-buku sebelumnya memiliki batas waktu yang jelas: Leith berhenti pada era Soeharto; Radhi berhenti pada 2017; Hasiman menulis sebelum divestasi 51 persen direalisasikan. Buku ini mencakup seluruh periode, dari Kontrak Karya I pada 1967 hingga MoU 2026 yang memperpanjang IUPK hingga “life of mine.” Ia tidak berhenti pada momen “kemenangan” divestasi 2018, tetapi justru menganalisis apa yang terjadi setelah momen itu, bagaimana kepemilikan mayoritas Indonesia ternyata tidak berarti kendali, dan bagaimana Freeport-McMoRan tetap menjadi operator yang menentukan arah perusahaan (Freeport-McMoRan, “Company Announcements”).
Kedua, sumber-sumber yang jarang digunakan. Inilah kebaruan yang paling substantif. Buku ini tidak mengandalkan siaran pers perusahaan, laporan tahunan, atau pemberitaan media arus utama sebagai sumber utama. Ia menggali ke dalam arsip-arsip yang selama ini tersembunyi: kawat diplomatik yang bocor melalui WikiLeaks, yang mengungkap pengakuan Senior Vice President Freeport Indonesia, Dan Bowman, bahwa “main allegations about direct payments by the company to the military are true” (Campbell). Ia membaca laporan intelijen AS yang bocor ke Washington Post pada 2002, yang mengungkap bahwa insiden penyergapan bus karyawan Freeport bukan dilakukan oleh OPM, melainkan oleh militer Indonesia sendiri, dengan tujuan “to pressure the giant mining company to continue an annual protection payment of more than $10 million to the army command responsible for Papua” (Roberts). Ia mendengarkan kesaksian Mama Yosepha Alomang, pejuang HAM asal Mimika yang kini buta, yang menceritakan bagaimana salah satu anaknya meninggal karena kelaparan saat mengungsi di hutan akibat operasi militer (Mubadalah.id). Ia juga mengutip pengakuan James Moffett, CEO Freeport, kepada Rizal Ramli bahwa perusahaan telah menyogok seorang menteri berinisial “GK” dalam perpanjangan kontrak 1991 (RMOL Lampung).
Sumber-sumber ini bukanlah gosip atau tuduhan liar. Mereka adalah dokumen-dokumen yang dapat diverifikasi, yang selama ini tersembunyi dalam arsip-arsip diplomatik, laporan intelijen, dan kesaksian yang jarang terdengar. Buku ini membawa mereka ke permukaan, dan dengan demikian memberikan gambaran yang lebih jujur tentang bagaimana Freeport benar-benar beroperasi.
Ketiga, pendekatan yang bersifat 5W+1H. Buku ini tidak hanya bertanya “apa” dan “mengapa,” tetapi juga “siapa,” “di mana,” “kapan,” dan “bagaimana.” Ia menelusuri siapa sebenarnya Freeport-McMoRan sebagai korporasi global, apa bidang usaha dan skala operasinya, di mana ia beroperasi dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan, kapan ia masuk ke Indonesia dan bagaimana lika-liku kontrak serta divestasi sahamnya, mengapa ia begitu sulit diusir, dan bagaimana struktur kepengurusan serta komposisi tenaga kerjanya, dari manajemen puncak hingga pekerja kasar. Pendekatan ini memungkinkan pembaca untuk melihat Freeport bukan sebagai entitas tunggal, melainkan sebagai sebuah sistem yang kompleks, yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan.
Keempat, fokus pada struktur kekuasaan. Buku-buku sebelumnya sering kali berhenti pada analisis kebijakan atau dampak. Buku ini melangkah lebih jauh dengan membedah struktur kekuasaan yang memungkinkan Freeport bertahan selama lebih dari setengah abad. Ia mengungkap jaringan politik yang melibatkan tokoh-tokoh seperti Ginandjar Kartasasmita, yang menandatangani Kontrak Karya II pada 1991, kontrak yang menurut pengakuan Moffett sendiri, sarat dengan penyuapan (Leith 4; RMOL Lampung). Ia juga mengungkap skandal “Papa Minta Saham” yang melibatkan Setya Novanto, yang meminta 20 persen saham Freeport dengan mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden (Kompas.com, “Setya Novanto Akhirnya Menyerah”). Ia menunjukkan bagaimana militerisasi ruang hidup, melalui pembayaran kepada TNI dan Polri, telah menciptakan lingkaran kekerasan yang sulit diputus (Campbell; detikNews, “Freeport dan Tragedi”). Dan ia menganalisis bagaimana “komprador” bukanlah sekadar individu, melainkan sebuah sistem yang terus direproduksi dari generasi ke generasi (Ikinia).
Untuk lebih memperjelas posisi buku ini, berikut adalah perbandingan ringkas dengan karya-karya utama tentang Freeport: