SINOPSIS

Negara sebagai Bisnis Sampingan

Apa yang terjadi ketika negara diubah menjadi perusahaan, dan rakyatnya menjadi karyawan yang tidak pernah menerima gaji?

Buku ini adalah jawabannya. Dan jawabannya tidak nyaman.

Selama lebih dari dua dekade, kita diajarkan bahwa reformasi 1998 telah mengubah Indonesia. Dwi Fungsi ABRI dicabut. Polri dipisahkan dari TNI. Kursi militer di parlemen dihapuskan. Undang-undang melarang prajurit berbisnis dan berpolitik praktis. Kita diajarkan bahwa militer telah kembali ke barak, bahwa supremasi sipil telah ditegakkan, bahwa demokrasi telah menang.

Buku ini membongkar kebohongan itu.

Dengan menggunakan data yang bisa diverifikasi, dokumen resmi, laporan HAM, dan kesaksian dari mereka yang pernah merasakan tongkat rotan di tangan dan kaki, buku ini menunjukkan bahwa racket yang dibangun selama 32 tahun Orde Baru tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berganti kulit. Dwi Fungsi menjadi "Total Defence". Kekaryaan menjadi "penempatan prajurit aktif di kementerian". Struktur teritorial menjadi "pendekatan kewilayahan". Bisnis militer menjadi "koperasi kesejahteraan". Dan impunitas, impunitas tetap impunitas, dengan nama yang sama, wajah yang sama, dan dosa yang sama.

Ini bukan buku tentang doktrin. Ini buku tentang uang.

Tesis utamanya sederhana tetapi mengerikan: negara di Indonesia, bagi banyak elitnya, bukanlah sumber penghasilan utama. Negara adalah bisnis sampingan. Gaji mereka kecil. Tetapi akses mereka terhadap kekuasaan, untuk mengatur, untuk mengizinkan, untuk melindungi, untuk menakut-nakuti, sangat besar. Dan akses itu, dalam sistem yang tidak transparan dan tidak akuntabel, bisa dikonversi menjadi uang. Banyak uang.

Dari Cendana hingga Defend ID, dari Freeport hingga proyek makan bergizi gratis, dari yayasan militer hingga judi online, buku ini menelusuri bagaimana segitiga racket, militer, politisi sipil, dan oligarki, bekerja sama untuk mengendalikan negara dan menguras kekayaannya. Mereka duduk di meja yang sama. Mereka berbagi kue yang sama. Mereka menjaga satu sama lain agar tetap aman. Rakyat? Rakyat adalah kue itu.

Apa yang akan Anda temukan di dalam buku ini:

Sejarah yang tidak pernah diceritakan, Bagaimana "Jalan Tengah" Nasution pada 1958, yang dimaksudkan sebagai kompromi, berubah menjadi monster yang menghancurkan republik. Bagaimana Soeharto membangun imperium bisnis keluarganya di atas darah dan air mata rakyat.

Darah yang tidak pernah kering, Trisakti. Semanggi. Tanjung Priok. Wasior. Paniai. Tembagapura. Nama-nama yang tidak pernah mendapatkan keadilan, dan para pelaku yang masih berkuasa.

Racket yang berganti kulit, Bagaimana bisnis militer bertahan meskipun sudah dilarang, dari yayasan ke koperasi, dari koperasi ke jasa pengamanan ilegal, dari jasa pengamanan ke tambang, dari tambang ke narkoba, dari narkoba ke judi online.

Kemunduran yang tidak disadari, Bagaimana Jokowi, yang disebut "presiden sipil", justru menjadi fasilitator kembalinya militer ke ranah sipil. Bagaimana Prabowo, seorang jenderal purnawirawan yang pernah dituduh terlibat pelanggaran HAM, menjadi presiden, dan membangun "Dwi Fungsi Baru" yang lebih halus, lebih legal, dan lebih sulit dibongkar.

Papua yang tidak pernah selesai, Koloni ekonomi yang terus diperah Freeport, militer, dan politisi Jakarta. Narasi "proxy war" yang digunakan untuk membenarkan kehadiran militer permanen. Dan puluhan korban sipil yang tidak pernah mendapatkan keadilan.

Panggilan untuk bertindak, Neraca reformasi. Dua skenario masa depan. Sepuluh rekomendasi kebijakan. Dan pesan untuk mereka yang masih punya marah.

Ini bukan buku yang nyaman.

Buku ini tidak akan membuat Anda merasa baik. Ia tidak akan membuat Anda percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ia tidak akan membuat Anda tidur nyenyak di malam hari.

Tetapi buku ini akan membuat Anda melihat. Melihat apa yang selama ini disembunyikan. Melihat apa yang selama ini dibungkus dengan kata-kata mulia. Melihat apa yang selama ini kita biarkan terjadi, karena kita sibuk, karena kita takut, karena kita tidak peduli.

Dan mungkin, hanya mungkin, buku ini akan membuat Anda marah. Marah pada ketidakadilan. Marah pada impunitas. Marah pada kekuasaan yang sewenang-wenang. Marah pada sistem yang memperkaya segelintir orang sementara jutaan lainnya hidup dalam kemiskinan.

Marah itu suci. Jangan biarkan siapa pun mengambilnya dari Anda.

Untuk siapa buku ini ditulis?

Untuk mahasiswa yang ingin memahami Indonesia, bukan versi yang diajarkan di sekolah, tetapi versi yang sebenarnya. Untuk akademisi yang lelah dengan analisis yang dingin dan netral, dan merindukan analisis yang tajam dan berpihak. Untuk jurnalis yang masih percaya bahwa kata-kata bisa mengubah dunia. Untuk aktivis yang tidak pernah berhenti melawan. Dan untuk setiap warga negara yang pernah bertanya: "Mengapa negara ini begitu rusak?"

Buku ini tidak akan memberi Anda jawaban yang mudah. Tetapi ia akan memberi Anda pertanyaan yang lebih baik. Dan pertanyaan yang lebih baik adalah langkah pertama menuju perubahan.

"Negara ini telah diubah menjadi perusahaan, dan rakyatnya menjadi karyawan yang tidak pernah menerima gaji." "Selama kita masih mengingat, selama itu pula mereka yang berkorban tidak akan pernah benar-benar mati."

DAFTAR ISI

PRAKATA iii

Mengapa Buku Ini Tidak Netral iv

Tesis, Negara sebagai Bisnis Sampingan v

Tiga Teoretikus, Satu Pertanyaan vii

Untuk Siapa Buku Ini Ditulis? ix

Satu Hal Terakhir x

GLOSARIUM xi

DAFTAR ISI xliii

BAB 1 Gaji Kecil, Bisnis Besar, Negara sebagai Sampingan 1

Mengapa Buku Ini Tidak Netral 2

Tesis, Negara sebagai Bisnis Sampingan 3

Tiga Teoretikus, Satu Pertanyaan 5

Huntington, Profesionalisme sebagai Alibi 5

Finer, Mood, Opportunity, dan Rasa Lapar 6

Stepan, Prerogatif yang Tidak Pernah Dilepas 8

Segitiga Racket, Militer, Politisi, Oligarki 9

Mengapa Rakyat Diam? 11

Metode dan Sumber 12

Satu Hal Terakhir 14

Daftar Pustaka dengan Komentar 15

A. Teori Klasik Hubungan Sipil-Militer 16

B. Studi Militer Indonesia 19

C. Demokrasi dan Transisi 23

D. Ekonomi-Politik Pertahanan 25

E. Sumber Kontemporer 26

Catatan Penutup 28

BAB 2 Jalan Tengah yang Membengkok, Kompromi yang Melahirkan Monster 30

Tentara yang Lahir dari Rakyat 31

Kegagalan Sipil dan Godaan Politik 33

Pidato Magelang, Kompromi yang Membengkok 35

Legalisasi Bertahap, Dari Pidato ke Undang-Undang 38

Soeharto, Dari Jalan Tengah ke Jalan Tol 40

Mengapa "Jalan Tengah" adalah Pintu Masuk, Bukan Jalan Tengah 42

Refleksi, Kompromi dan Tanggung Jawab 44

Daftar Pustaka dengan Komentar 45

Sumber Utama 46

Sumber Pendukung 48

Sumber Primer dan Dokumenter 51

Catatan Penutup 53

BAB 3 Tiga Pilar Racket, Dwi Fungsi, Teritorial, Bisnis 54

Pilar Pertama, Dwi Fungsi sebagai Ideologi Negara 55

Landasan Yuridis-Konstitusional 57

Mekanisme Operasional "Kekaryaan" 58

Dominasi di Lembaga Legislatif 59

Pilar Kedua, Struktur Teritorial sebagai Tulang Punggung 60

Hierarki Komando Teritorial 60

Fungsi Ganda Struktur Teritorial 62

Pilar Ketiga, Jaringan Bisnis sebagai Urat Nadi 64

Asal-Usul Bisnis Militer 64

Bentuk-Bentuk Bisnis Militer 65

Logika Ekonomi-Politik 68

Fenomena "Negara dalam Negara" 69

Tiga Pilar, Satu Tubuh 70

Refleksi, Tiga Pilar dan Dosa yang Tidak Diakui 73

Daftar Pustaka dengan Komentar 74

A. Sumber Utama tentang Bisnis Militer 75

B. Sumber tentang Struktur Teritorial 77

C. Sumber tentang Dwi Fungsi 78

D. Sumber tentang Bisnis Militer dalam Konteks Kontemporer 79

E. Sumber Teoretis Pendukung 80

Catatan Penutup 82

BAB 4 Cendana Inc., Keluarga, Kroni, dan Bisnis Utama Rezim 84

Peta Imperium Cendana 85

Enam Anak, Enam Kerajaan 86

Kroni-Kroni Utama 88

Militer sebagai Penjamin Kontrak 90

Skala Ekonomi Cendana 91

Bagaimana Imperium Ini Beroperasi 93

Monopoli dan Konsesi 93

Krisis 1997 dan Keruntuhan Imperium 97

Refleksi, Dosa yang Tidak Diakui 99

Daftar Pustaka dengan Komentar 101

A. Sumber Utama tentang Imperium Cendana 102

B. Sumber tentang Kroni-Kroni Soeharto 104

C. Sumber tentang Korupsi dan Ekonomi Politik 105

D. Sumber tentang Krisis 1997–1998 106

E. Sumber Kontemporer 107

Catatan Penutup 108

BAB 5 1998, Ketika Racket Bangkrut dan Darah Mengalir 109

Krisis Moneter 1997, Pukulan Telak 110

Bantuan IMF dan Syarat-Syarat Memalukan 114

Gelombang Demonstrasi Mahasiswa 116

Tragedi Trisakti, 12 Mei 1998 118

Kerusuhan 13–15 Mei 1998, Neraka di Jakarta 120

Dugaan Keterlibatan Faksi Militer 122

Penculikan Aktivis, Teror yang Terorganisir 124

Wiranto vs Prabowo, Perpecahan yang Menyelamatkan Reformasi 125

Pendudukan Gedung DPR/MPR dan Pengunduran Diri Soeharto 127

Refleksi, Darah yang Tidak Pernah Kering 131

Daftar Pustaka dengan Komentar 134

A. Sumber Utama tentang Krisis 1998 134

B. Sumber tentang Tragedi Trisakti dan Kerusuhan Mei 136

C. Sumber tentang Penculikan Aktivis 137

D. Sumber tentang Rivalitas Wiranto-Prabowo 138

E. Sumber tentang Pengunduran Diri Soeharto 139

Catatan Penutup 140

BAB 6 Pakta Kotor, Reformasi yang Dinegosiasikan di Balik Meja 141

Habibie, Presiden yang Tidak Diinginkan 143

Wiranto, Jenderal yang Menentukan Segalanya 145

Pemisahan Polri dari ABRI, Reformasi yang Paling Monumental 146

Pencabutan Doktrin "Musuh Internal", Paradigma Baru yang Tidak Pernah Selesai 151

Penghapusan Peran Sosial-Politik Militer, Reformasi Setengah Hati 154

Netralitas dalam Pemilu 1999, Ujian Pertama 156

Yang Tidak Disentuh, Bisnis, Teritorial, Impunitas 158

Analisis Teoretis, Transisi yang Dinegosiasikan 160

Refleksi, Reformasi yang Tidak Selesai 163

Daftar Pustaka dengan Komentar 165

A. Sumber Utama tentang Era Habibie 165

B. Sumber tentang Reformasi Militer Era Habibie 167

C. Sumber tentang Wiranto dan Peran Militer 169

Catatan Penutup 169

BAB 7 Dua Jalan, Satu Pengkhianatan, Gus Dur Tumbang, Megawati Berkompromi 171

Gus Dur, Kiai yang Tidak Takut pada Jenderal 172

Lingkaran Setan, Mengapa Gus Dur Tumbang 176

Megawati, Tembok yang Tidak Bergeming 177

Harga yang Harus Dibayar, Impunitas 180

Dua Jalan, Satu Pengkhianatan 181

Analisis Teoretis, Transisi yang Tidak Selesai 183

Refleksi, Dua Jalan, Satu Harapan 185

Daftar Pustaka dengan Komentar 186

A. Sumber Utama tentang Gus Dur dan Megawati 187

B. Sumber tentang Megawati dan Pelembagaan Supremasi Sipil 188

C. Sumber Teoretis Pendukung 189

Catatan Penutup 191

BAB 8 Kontrak Bernama Undang-Undang, Cetak Biru yang Bocor 192

Pasal 2, Jati Diri yang Ambigu 194

Pasal 39, Larangan yang Tidak Pernah Tegas 196

Pasal 47, Pintu Belakang yang Tidak Pernah Ditutup 198

Pasal 76, Janji yang Tidak Pernah Ditepati 200

Pasal 7, OMSP yang Terus Diperluas 203

Analisis Teoretis, Cetak Biru yang Bocor 206

Refleksi, Kontrak yang Tidak Pernah Kami Tandatangani 207

Daftar Pustaka dengan Komentar 209

A. Sumber Primer 209

B. Sumber Akademik 210

C. Laporan dan Dokumen 211

D. Sumber Kontemporer 212

Catatan Penutup 213

BAB 9 Racket yang Berganti Kulit, Bisnis Militer dari Yayasan ke Ekstasi 214

Pasal 76, Janji yang Tidak Pernah Ditepati 216

Asabri, Puncak Gunung Es 219

Modus Baru, Jasa Pengamanan, Tambang, Narkoba, Judi Online 222

Jasa Pengamanan Ilegal 222

Tambang Ilegal 223

Narkoba dan Judi Online 224

Purnawirawan di BUMN, Racket yang Dilegalkan 226

Analisis Teoretis, Racket yang Tidak Pernah Mati 227

Refleksi, Perut yang Tidak Pernah Kenyang 229

Daftar Pustaka dengan Komentar 230

A. Sumber Utama tentang Bisnis Militer 230

B. Sumber tentang Asabri 232

C. Sumber tentang Modus Baru Bisnis Militer 233

D. Sumber Teoretis Pendukung 234

Catatan Penutup 235

BAB 10 Perayapan di Bawah Meja, Jokowi dan Normalisasi Militerisme 237

Dari SBY ke Jokowi, Kontinuitas yang Tidak Disadari 239

Gatot Nurmantyo, Ketika Kontrol Sipil Bergantung pada Loyalitas Personal 240

Hadi Tjahjanto, Panglima yang Akomodatif 242

Isu Wabah, Darurat yang Menjadi Permanen 242

Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, Pintu Masuk Militer 245

Perayapan di Papua, Smart Approach sebagai Retorika 247

Militerisasi Kesehatan dan Ekonomi 249

Bisnis Militer, Kontinuitas di Bawah Jokowi 250

Analisis Teoretis, Normalisasi Militerisme 251

Refleksi, Kekecewaan yang Tidak Boleh Menjadi Keputusasaan 253

Daftar Pustaka dengan Komentar 254

A. Sumber Utama tentang Era Jokowi 254

B. Sumber tentang Gatot Nurmantyo dan Hadi Tjahjanto 256

C. Sumber tentang Isu Wabah dan Militerisasi Kesehatan 256

D. Sumber tentang Papua 257

E. Sumber tentang Bisnis Militer di Era Jokowi 258

F. Sumber Teoretis Pendukung 259

BAB 11 Darah di Nusantara, Aceh, Maluku, dan Poso 261

Aceh, Laboratorium Kekerasan Negara 262

Akar Konflik, Deprivasi Relatif di Tengah Kelimpahan 263

DOM 1990–1998, Perang Paling Kotor 264

Darurat Militer 2003–2004, Perang Total 265

Tsunami dan Perdamaian 266

Maluku dan Poso, Konflik Komunal dan Ketidaknetralan Aparat 268

Maluku 1999–2004, Ketika Aparat Memihak 268

Operasi Gabungan Kopassus-Paskhas-Marinir, Januari 2001 269

Poso 2000–2001, Konflik yang Tidak Kunjung Selesai 270

Pelajaran dari Maluku dan Poso 272

Pola yang Berulang, Darah, Kekerasan, dan Ketiadaan Keadilan 273

Analisis Teoretis, Sekuritisasi dan Kontraproduktivitas 274

Refleksi, Darah yang Tidak Pernah Kering 276

Daftar Pustaka dengan Komentar 278

A. Sumber Utama tentang Aceh 278

B. Sumber Utama tentang Maluku dan Poso 279

C. Sumber Teoretis Pendukung 280

D. Sumber Dokumenter 282

BAB 12 Impunitas Inc., Mengapa Pelanggar HAM Tidak Pernah Diadili 284

Enam Luka yang Tidak Pernah Sembuh 286

Trisakti, 12 Mei 1998 286

Semanggi I dan II, 13 November 1998 dan 24 September 1999 287

Penculikan Aktivis 1997–1998 288

Tanjung Priok, 12 September 1984 289

Wasior, 2001 290

Paniai, 2014 290

Mengapa Pengadilan HAM Ad Hoc Gagal? 291

Desain Hukum yang Cacat 291

Ketiadaan Kemauan Politik 292

Kelemahan Kapasitas Penyelidikan 292

Intimidasi terhadap Saksi dan Korban 293

Peradilan Militer, Benteng Impunitas 293

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Janji yang Dibatalkan 295

Penyelesaian Non-Yudisial Era Jokowi, Pengakuan Tanpa Keadilan 295

Analisis Teoretis, Impunitas sebagai Investasi 296

Impunitas sebagai Investasi Politik 297

Impunitas sebagai Bentuk Kekuasaan 298

Impunitas sebagai Hegemoni 298

Perbandingan, Argentina dan Afrika Selatan 299

Argentina, Keadilan yang Tertunda 299

Afrika Selatan, Kebenaran Tanpa Hukuman 300

Indonesia dalam Perspektif Komparatif 301

Refleksi, Payung Hitam yang Tidak Pernah Terlipat 301

Daftar Pustaka dengan Komentar 304

A. Sumber Utama tentang Impunitas dan Keadilan Transisi 304

B. Sumber tentang Kasus-Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia 306

C. Sumber tentang Peradilan Militer 307

D. Sumber tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 308

E. Sumber tentang Penyelesaian Non-Yudisial 309

F. Sumber Teoretis Pendukung 309

BAB 13 Ancaman Palsu, Bisnis Nyata, Sekuritisasi sebagai Pintu Masuk 311

Sekuritisasi, Kerangka untuk Memahami Ancaman yang Diciptakan 313

Isu Wabah, Darurat yang Menjadi Permanen 314

Ancaman Siber, Matra Keempat dan Risiko Represi Digital 317

Perang Informasi, Ketika Militer Mengendalikan Narasi 321

Proxy War di Papua, Sekuritisasi untuk Kehadiran Permanen 324

Analisis Teoretis, Sekuritisasi Multi-Sektor 327

Refleksi, Tentara yang Datang ke Rumah Sakit 329

Daftar Pustaka dengan Komentar 331

A. Sumber Teoretis Utama 331

B. Sumber tentang Isu Wabah dan Militerisasi Kesehatan 333

C. Sumber tentang Ancaman Siber dan Matra Keempat 334

D. Sumber tentang Perang Informasi 335

E. Sumber tentang Proxy War di Papua 336

F. Sumber tentang UU TNI 2025 337

BAB 14 Beli Otot, Lupa Mata, Alutsista, Utang, dan Racket Baru 338

MEF, Janji yang Gagal, Kegagalan yang Dijanjikan 339

OEF dan Perisai Trisula Nusantara, Ambisi Baru, Masalah Lama 341

Anggaran Rp337 Triliun, Lompatan yang Mencurigakan 342

Defend ID, Embrio Kompleks Industrial-Militer 343

Mark Up, Calo, dan Opasitas Terstruktur 344

Utang Alutsista, Beban yang Akan Dibayar Generasi Mendatang 346

Interoperabilitas, Beli Otot, Lupa Mata 348

Refleksi, Veteran yang Tidak Pernah Dapat Kursi Roda 349

Daftar Pustaka dengan Komentar 350

A. Sumber Utama tentang Anggaran Pertahanan 350

B. Sumber tentang MEF dan OEF 351

C. Sumber tentang Defend ID 352

D. Sumber tentang Utang Alutsista 353

E. Sumber tentang Interoperabilitas 354

F. Sumber tentang Mark Up dan Korupsi 355

Bab 15 Konflik Papua 357

Akar Konflik, Deprivasi Relatif di Tengah Kelimpahan 357

Deprivasi Relatif, Kerangka untuk Memahami Konflik Papua 358

Tiga Pola Deprivasi di Papua 359

Kekayaan Alam yang Tidak Pernah Dinikmati 360

Ekonomi Politik Papua, Siapa yang Dapat Apa? 361

Freeport, Koloni Ekonomi yang Tidak Pernah Merdeka 362

Kontrak yang Tidak Adil Sejak Awal 363

Divestasi yang Tidak Pernah Berarti Apa-apa 364

Kerusakan Lingkungan, Warisan yang Tidak Pernah Dibersihkan 365

Hubungan dengan Militer, Perlindungan yang Dibayar Mahal 366

The Freeport Files, Dokumen Rahasia yang Mengungkap Segalanya 367

Divestasi 2018, Apa yang Berubah? 368

Papua, Koloni Ekonomi yang Tidak Pernah Merdeka 369

Militer di Papua, Okupasi, Kekerasan, dan Smart Approach 370

Skala Okupasi, Berapa Banyak Prajurit yang Dikirim ke Papua? 371

Smart Approach, Retorika dan Realitas 372

Ketidakmampuan Kultural, Ketika Tentara Tidak Mengerti Papua 373

Kilcullen dan "Gerilyawan Aksidental" 374

Smart Approach, Jalan Tengah yang Belum Ditemukan 375

Proxy War, Sekuritisasi untuk Kehadiran Permanen 376

Definisi Proxy War, Ketika "Perang" Tidak Pernah Dideklarasikan 377

Insiden Pilot Selandia Baru, False Flag atau Fakta? 378

Skala Kehadiran Militer, Angka yang Tidak Pernah Dijelaskan 379

Sekuritisasi, Bagaimana Konflik Papua Dijadikan "Ancaman Eksistensial" 381

Kilcullen dan Kontraproduktivitas Proxy War 382

Proxy War sebagai Alat Racket 383

Refleksi, Papua yang Tidak Pernah Selesai 384

Mengapa Papua Tidak Pernah Selesai? 385

Yang Tidak Pernah Dibicarakan, Korban 387

Panggilan, Apa yang Bisa Dilakukan? 388

Penutup, Harapan yang Tidak Naif 390

BAB 16 Prabowo, Dwi Fungsi Baru, Racket Lama dengan Wajah Baru 392

Kabinet Merah Putih, Bertabur Bintang, Bertabur Kepentingan 393

Perwira Aktif di Jabatan Sipil, Batas yang Semakin Kabur 395

Revisi UU TNI 2025, Legalisasi Dwi Fungsi Baru 397

100 Batalion Baru dan Enam Kodam, Ekspansi Struktural Terbesar dalam Masa Damai 401

Militer dalam Program Sipil, Makan Bergizi, Produksi Obat, Pertanian 402

Analisis Teoretis, Dwi Fungsi Baru dalam Kerangka Ilmu Politik 404

Perbandingan Regional, Menuju Thailand atau Myanmar? 406

Refleksi, Dwi Fungsi Baru dan Panggilan untuk Kewaspadaan 408

Daftar Pustaka dengan Komentar 410

A. Sumber Utama tentang Prabowo dan Kabinetnya 411

B. Sumber tentang Revisi UU TNI 2025 412

C. Sumber tentang Ekspansi Struktural 413

D. Sumber Teoretis Pendukung 414

E. Sumber tentang Perbandingan Regional 416

BAB 17 Cermin Tetangga, Mengapa Indonesia Bukan Myanmar, Juga Bukan Korea Selatan 417

Kerangka Croissant dan Kuehn, Lima Area Kontrol Sipil 419

Indonesia, Model Sukses yang Kini Dipertanyakan 420

Myanmar, Kegagalan Total, Konstitusi sebagai Bom Waktu 422

Thailand, Praetorianisme Pasca-Otoriter yang Bertahan 426

Filipina, Feodalisme Militer dan Politisasi dari Bawah 429

Lima Area Kontrol Sipil 432

Refleksi, Zona Abu-Abu yang Tidak Stabil 434

Daftar Pustaka dengan Komentar 435

A. Sumber Utama tentang Perbandingan Regional 435

B. Sumber tentang Myanmar 437

C. Sumber tentang Thailand 438

D. Sumber tentang Filipina 439

E. Sumber tentang Indonesia 439

BAB 18 Quo Vadis, Panggilan untuk yang Masih Punya Marah 441

Neraca Reformasi, Pencapaian dan Defisit 442

Pencapaian 1998–2014 442

Defisit yang Belum Terselesaikan 443

Ke Arah Manakah Timbangan Bergeser? 445

Dua Skenario Masa Depan 445

Skenario Optimistis, Reformasi 2.0 446

Skenario Pesimistis, Jalan Menuju Thailand atau Filipina 447

Jalan Tengah yang Tidak Memuaskan 449

Sishankamrata yang Inklusif, Alternatif Doktrin 450

Sepuluh Rekomendasi Kebijakan 451

Reformasi Kerangka Hukum 452

Penguatan Pengawasan Parlemen 452

Transparansi dan Akuntabilitas 453

Penyelesaian Konflik Papua 453

Pendidikan dan Pelatihan 454

Pembelajaran dari Dunia 454

Panggilan untuk Bertindak 456

Penutup, Untuk yang Masih Punya Marah 457

Daftar Pustaka dengan Komentar 459

A. Sumber Teoretis Utama 459

B. Sumber tentang Reformasi Militer Indonesia 460

C. Sumber tentang Perbandingan Regional 461

D. Sumber tentang Keadilan Transisi 462

Bab 19 Militer dan Pendidikan 464

Pendidikan sebagai Alat Kekuasaan 464

Penataran P4, Mencuci Otak dengan Pancasila 465

Sekolah sebagai Barak, Militerisasi Pendidikan 466

Pendidikan Tinggi, Ketika Kampus Kehilangan Otonomi 467

Reformasi 1998, Otonomi yang Belum Selesai 468

Pendidikan dan Militer, Siapa yang Diuntungkan? 469

Refleksi, Pendidikan yang Membebaskan 470

Militer dan Gender, Ketika Patriarki Berbaju Seragam 471

Mengapa Gender Penting dalam Studi Militer? 471

Maskulinitas Militer, Konstruksi Laki-laki Perkasa 472

Perempuan dalam Militer, Antara Partisipasi dan Subordinasi 473

Kekerasan Seksual dalam Konflik, Senjata yang Tidak Pernah Diadili 475

Perempuan sebagai Simbol, Ibu, Istri, dan Pelacur 476

Perlawanan Perempuan, Ibu-ibu dengan Payung Hitam 477

Refleksi, Patriarki yang Berbaju Seragam 478

Kesimpulan, Yang Tidak Pernah Dibicarakan 479

Tiga Medan yang Saling Terkait 479

Mengapa Ini Penting bagi Studi Militer dan Politik? 481

Yang Tidak Pernah Dibicarakan 482

Panggilan, Melawan Hegemoni 483

Penutup, Untuk yang Masih Punya Marah 484

SINOPSIS 486

PRAKATA

Untuk Mereka yang Masih Bertanya, Mengapa Buku Ini Ada?

Buku ini tidak seharusnya ada.

Jika reformasi 1998 berjalan sebagaimana janjinya, jika Tentara Nasional Indonesia benar-benar kembali ke barak, jika supremasi sipil benar-benar ditegakkan, jika pelanggar HAM benar-benar diadili, jika bisnis militer benar-benar dihapus, maka tidak ada yang perlu ditulis tentang militer dan politik Indonesia. Kita bisa menutup bab sejarah itu, mengarsipkannya bersama dokumen-dokumen Orde Baru, dan mengajarkannya sebagai pelajaran masa lalu.

Tapi kita tidak bisa. Hampir tiga dekade setelah Soeharto turun, kita masih menulis tentang hal yang sama. Nama-namanya berganti. Doktrinnya dibilas dengan bahasa baru. Dwi Fungsi menjadi "Total Defence". Kekaryaan menjadi "penempatan prajurit aktif di kementerian". Struktur teritorial menjadi "pendekatan kewilayahan". Bisnis militer menjadi "koperasi kesejahteraan". Tapi substansinya, hubungan kekuasaan antara seragam dan sipil, tetap tidak seimbang.

Buku ini lahir dari kegelisahan intelektual yang panjang. Bukan kegelisahan yang selesai dengan membaca lebih banyak buku atau menulis lebih banyak artikel. Ini kegelisahan yang datang dari kesadaran bahwa apa yang diajarkan di ruang-ruang kelas tentang hubungan sipil-militer di Indonesia seringkali tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Bahwa teori-teori yang kita pelajari dari Huntington, Finer, dan Stepan, betapapun bergunanya, tidak selalu mampu menjelaskan mengapa militer Indonesia begitu sulit melepaskan diri dari politik. Dan bahwa ada jurang yang lebar antara narasi resmi tentang "reformasi militer yang sukses" dan realitas yang dihadapi rakyat sehari-hari.

Mengapa Buku Ini Tidak Netral

Buku ini berpihak.

Saya tidak akan berpura-pura bahwa buku ini adalah karya yang bebas nilai. Netralitas, dalam studi militer dan politik, bukanlah posisi yang suci. Ia adalah posisi yang menguntungkan mereka yang berkuasa. Ketika seorang akademisi mengatakan "saya netral," ia sedang mengatakan bahwa ia tidak berpihak pada korban. Ia sedang mengatakan bahwa penderitaan orang biasa dan kekuasaan orang besar adalah dua hal yang setara, yang sama-sama layak dipertimbangkan. Padahal tidak. Ada yang menembak, ada yang ditembak. Ada yang menyiksa, ada yang disiksa. Ada yang korupsi, ada yang kelaparan. Netralitas di antara keduanya adalah pengkhianatan.

Robert Cox, seorang sarjana Kanada yang membawa perspektif Gramscian ke dalam studi Hubungan Internasional, pernah menulis kalimat yang hingga hari ini masih dikutip oleh setiap mahasiswa yang serius: "Teori selalu untuk seseorang dan untuk suatu tujuan" (Cox 128). Kalimat ini bukan sekadar aforisme akademik. Ia adalah pengingat bahwa setiap kerangka teoretis, bahkan yang paling "netral" sekalipun, membawa kepentingan, sejarah, dan pilihan. Buku ini berpihak. Ia berpihak pada demokrasi, pada hak asasi manusia, pada supremasi sipil. Ia berpihak pada korban yang tidak pernah mendapatkan keadilan. Dan ia berpihak pada mahasiswa yang membaca buku ini, yang akan mewarisi republik yang sama.

Namun berpihak bukan berarti tidak teliti. Buku ini adalah karya akademik. Setiap klaim didukung oleh sumber. Setiap argumen diuji dengan bukti. Saya tidak akan meminta Anda percaya begitu saja. Saya akan meminta Anda memeriksa, mempertanyakan, dan, jika perlu, membantah. Yang saya minta hanyalah Anda membaca dengan mata terbuka.

Tesis, Negara sebagai Bisnis Sampingan

Ada satu pertanyaan yang tidak pernah selesai diajukan di ruang kelas studi politik Indonesia. Pertanyaan itu sederhana, tetapi jawabannya berlapis: mengapa militer Indonesia begitu sulit melepaskan diri dari politik?

Jawaban konvensional biasanya berkisar pada doktrin. Dwi Fungsi ABRI, kata para dosen, adalah ideologi yang melegitimasi keterlibatan militer dalam politik. Jalan Tengah Nasution, kata buku teks, adalah kompromi historis yang membuka pintu bagi peran sosial-politik militer. Atau, jawaban yang lebih sinis, militer Indonesia memang ambisius, haus kekuasaan, dan tidak pernah benar-benar ingin kembali ke barak.

Semua jawaban itu ada benarnya. Tetapi tidak ada satu pun yang menyentuh akar masalah. Jawaban-jawaban itu berbicara tentang ideologi, doktrin, dan ambisi. Mereka tidak berbicara tentang perut. Mereka tidak berbicara tentang gaji. Mereka tidak berbicara tentang fakta bahwa seorang prajurit dengan pangkat rendah, seorang politisi daerah, atau seorang birokrat eselon empat, seringkali tidak bisa menghidupi keluarganya dengan gaji resmi.

Di sinilah tesis buku ini, negara di Indonesia, bagi banyak elitnya, bukanlah sumber penghasilan utama. Negara adalah bisnis sampingan. Gaji mereka kecil. Tetapi akses mereka terhadap kekuasaan, untuk mengatur, untuk mengizinkan, untuk melindungi, untuk menakut-nakuti, sangat besar. Dan akses itu, dalam sistem yang tidak transparan dan tidak akuntabel, bisa dikonversi menjadi uang. Banyak uang.

Militer tidak terlibat dalam politik karena mereka membaca Huntington atau Nasution. Mereka terlibat dalam politik karena politik adalah tempat di mana uang berada. Politisi sipil tidak membiarkan militer kembali ke barak karena mereka butuh perlindungan, dan karena mereka juga sedang berbisnis. Oligarki tidak mendukung perluasan peran militer karena mereka mencintai tentara. Mereka mendukungnya karena tentara bisa mengamankan tambang, perkebunan, dan proyek-proyek mereka.

Inilah yang saya sebut sebagai segitiga racket: militer, politisi sipil, dan oligarki. Tiga aktor yang secara formal berbeda, satu memegang senjata, satu memegang mandat rakyat, satu memegang modal, tetapi yang dalam praktiknya duduk di meja yang sama, berbagi kue yang sama, dan menjaga satu sama lain agar tetap aman. Rakyat? Rakyat adalah kue itu.

Tiga Teoretikus, Satu Pertanyaan

Untuk memahami bagaimana segitiga racket ini bekerja, kita memerlukan alat analisis. Bukan alat yang dingin dan netral, melainkan alat yang tajam dan berpihak. Dalam studi hubungan sipil-militer, ada tiga pemikir yang tidak bisa diabaikan: Samuel P. Huntington, S.E. Finer, dan Alfred Stepan. Masing-masing menawarkan kerangka yang berbeda, tetapi saling melengkapi.

Samuel P. Huntington, dalam The Soldier and the State (1957), memperkenalkan dikotomi yang hingga kini menjadi fondasi studi hubungan sipil-militer: kontrol sipil objektif dan kontrol sipil subjektif. Kontrol sipil objektif adalah model ideal, di mana militer diprofesionalkan secara maksimal, fokus pada "manajemen kekerasan," dan steril dari politik. "The most effective way to assert civilian control over the armed forces is to professionalize the military," tulisnya (Huntington 83). Sebaliknya, kontrol sipil subjektif terjadi ketika kelompok sipil yang berkuasa menggunakan militer sebagai alat politik, atau sebaliknya, militer mendominasi sipil (Huntington 80–83). Dalam praktiknya, "profesionalisme" seringkali menjadi alibi. Ketika militer Indonesia hari ini berbicara tentang "profesionalisme," mereka tidak berbicara tentang kembali ke barak dan berhenti berbisnis. Mereka berbicara tentang modernisasi alutsista, tentang pembentukan matra siber, tentang penempatan prajurit aktif di kementerian, semua hal yang justru memperluas peran mereka, bukan mempersempitnya.

S.E. Finer, dalam The Man on Horseback (1962), membalik pertanyaan Huntington. Jika Huntington bertanya "bagaimana sipil mengontrol militer?", Finer bertanya "mengapa militer melakukan intervensi?" Finer tidak percaya bahwa profesionalisme militer secara otomatis menjamin netralitas politik. Baginya, militer memiliki keunggulan organisasi, simbolisme, dan persenjataan yang membuat mereka selalu memiliki kapasitas untuk melakukan intervensi. Yang menjadi pertanyaan adalah: dalam kondisi apa kapasitas itu diaktualisasikan menjadi tindakan? Finer mengajukan konsep kunci: tingkat kultur politik (level of political culture). "The higher the level of political culture, the less opportunity there is for the military to intervene," tulisnya (Finer 22). Tetapi Finer juga menekankan dua faktor psikologis dan situasional: mood (suasana hati) dan opportunity (kesempatan). Dalam konteks Indonesia, kita bisa menambahkan satu faktor lagi yang tidak dibahas Finer: rasa lapar. Bukan lapar dalam arti kiasan, tetapi lapar yang nyata.

Alfred Stepan, dalam Rethinking Military Politics (1988), memperkenalkan konsep "prerogatif militer" (military prerogatives). Stepan berargumen bahwa transisi dari rezim otoriter militer menuju demokrasi tidak otomatis menghilangkan kekuasaan militer; yang terjadi sering kali adalah negosiasi di mana militer "menukar" kekuasaan formalnya dengan mempertahankan hak-hak prerogatif tertentu. Prerogatif militer adalah hak-hak istimewa dan domain kekuasaan yang dipertahankan militer meskipun rezim telah berganti menjadi demokratis, otonomi dalam urusan internal, kendali atas anggaran pertahanan, peran dalam kebijakan keamanan nasional, dan pengaruh dalam pengangkatan jabatan-jabatan kunci (Stepan 90–92). Stepan memperingatkan bahwa "the transition to democracy is not complete until military prerogatives are reduced to the minimum necessary for the military to perform its professional functions" (Stepan 93). Dengan standar ini, Indonesia pasca-1998 masih jauh dari "transisi yang selesai."

Untuk Siapa Buku Ini Ditulis?

Buku ini ditulis untuk mahasiswa yang ingin memahami Indonesia, bukan versi yang diajarkan di sekolah, tetapi versi yang sebenarnya. Untuk akademisi yang lelah dengan analisis yang dingin dan netral, dan merindukan analisis yang tajam dan berpihak. Untuk jurnalis yang masih percaya bahwa kata-kata bisa mengubah dunia. Untuk aktivis yang tidak pernah berhenti melawan. Dan untuk setiap warga negara yang pernah bertanya: "Mengapa negara ini begitu rusak?"

Buku ini tidak akan memberi Anda jawaban yang mudah. Tetapi ia akan memberi Anda pertanyaan yang lebih baik. Dan pertanyaan yang lebih baik adalah langkah pertama menuju perubahan.

Satu Hal Terakhir

Buku ini didedikasikan untuk mereka yang tidak pernah mendapatkan keadilan. Untuk Elang, Heri, Hafidin, dan Hendriawan. Untuk aktivis yang hilang. Untuk ibu-ibu yang setiap Kamis berdiri di depan Istana Negara dengan payung hitam. Untuk petani di Aceh yang sawahnya dibakar. Untuk nelayan di Natuna yang ikannya dicuri. Untuk mahasiswa di Papua yang ditembak saat demokrasi. Untuk semua yang tetap bertahan, meskipun negara tidak pernah benar-benar hadir untuk mereka.

Selama buku ini masih dibaca, selama masih ada yang mengingat, selama masih ada yang marah, selama itu pula mereka tidak akan pernah benar-benar mati.

Selamat membaca. Selamat marah. Selamat bertindak.

City of Cileungsi

Author