Deskripsi
PRAKATA
Untuk Generasi yang Belum Tahu Bahwa Republik Ini Sedang Dirampok
Kalian lahir di negeri yang katanya merdeka. Kalian tumbuh di negeri yang katanya kaya. Kalian sekolah di negeri yang katanya mencerdaskan. Kalian bekerja di negeri yang katanya adil. Kalian beribadah di negeri yang katanya berketuhanan. Kalian berharap di negeri yang katanya melindungi.
Tetapi lihat sekeliling kalian.
Lihat petani yang kehilangan tanahnya untuk proyek yang katanya pembangunan. Lihat buruh yang upahnya tidak cukup untuk makan tiga kali sehari. Lihat mahasiswa yang lulus dengan utang dan tanpa pekerjaan. Lihat guru yang gajinya kalah oleh tukang parkir. Lihat pasien yang antre di rumah sakit pemerintah sementara pejabat berobat ke Singapura. Lihat anak-anak Papua yang meninggal karena gizi buruk di negeri yang perut buminya menyimpan emas. Lihat nelayan yang tidak bisa melaut karena lautnya dijual ke korporasi asing. Lihat rakyat kecil yang membayar pajak, sementara pajaknya dipakai untuk membeli mobil mewah, menyuap hakim, dan membangun monumen yang tidak ada gunanya.
Lihat semua itu. Dan tanyakan pada diri kalian: apakah ini merdeka?
Saya tidak menulis buku ini untuk kalian. Saya menulis buku ini karena kalian. Karena kalian adalah generasi yang akan mewarisi republik ini. Dan saya tidak mau kalian mewarisi bangkai. Saya tidak mau kalian mewarisi negara yang dirampok habis-habisan oleh orang-orang yang seharusnya menjaganya. Saya tidak mau kalian tumbuh besar dengan keyakinan bahwa korupsi itu wajar. Bahwa ketidakadilan itu takdir. Bahwa kemiskinan itu salah kalian sendiri.
Saya menulis buku ini karena saya marah. Saya marah kepada mereka yang mengkhianati republik ini. Saya marah kepada mereka yang menjual tanah air ini kepada penawar tertinggi. Saya marah kepada mereka yang berpura-pura melayani rakyat sementara tangan mereka sibuk menggerogoti kas negara. Saya marah kepada mereka yang memakai nama Tuhan untuk membenarkan kejahatan mereka. Saya marah kepada mereka yang memakai nama Pancasila untuk menutupi pengkhianatan mereka.
Tetapi kemarahan saya bukanlah kemarahan yang buta. Kemarahan saya adalah kemarahan yang lahir dari cinta. Cinta kepada tanah air ini. Cinta kepada rakyat ini. Cinta kepada bahasa ini. Cinta kepada budaya ini. Cinta kepada bendera merah putih yang hingga hari ini masih saya kibarkan di depan rumah saya, meskipun saya tahu bahwa di balik bendera itu, ada banyak orang yang tidak layak memakainya.
Kalian mungkin bertanya: kenapa saya harus peduli? Kenapa saya harus membaca buku ini? Kenapa saya harus repot-repot memikirkan politik, konstitusi, institusi negara? Bukankah itu urusan orang tua? Bukankah itu urusan politisi? Bukankah itu urusan mereka yang punya kuasa?
Saya akan menjawab dengan satu kalimat: karena kalianlah yang akan menanggung akibatnya.
Ketika utang negara menumpuk, kalianlah yang akan membayarnya. Ketika lapangan kerja hilang, kalianlah yang akan menganggur. Ketika lingkungan rusak, kalianlah yang akan menghirup udaranya. Ketika pendidikan mahal, kalianlah yang akan terlilit utang. Ketika kesehatan tidak terjamin, kalianlah yang akan mati di antrean rumah sakit. Ketika tanah air ini dijual, kalianlah yang akan kehilangan rumah.
Kalian tidak bisa lari. Kalian tidak bisa bersembunyi. Kalian tidak bisa menutup mata. Karena republik ini adalah rumah kalian. Dan rumah kalian sedang dirampok. Di depan mata kalian. Dengan senyum. Dengan kata-kata manis. Dengan janji-janji kosong.
Nasionalisme bukanlah mengibarkan bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan sekali setahun.
Nasionalisme adalah keberanian untuk mengatakan: cukup.
Cukup dengan korupsi. Cukup dengan ketidakadilan. Cukup dengan pengkhianatan. Cukup dengan pembiaran. Cukup dengan kemiskinan yang diciptakan. Cukup dengan kekayaan yang dirampok. Cukup dengan elite yang berpesta sementara rakyat kelaparan. Cukup dengan pejabat yang tebal muka sementara rakyat malu mengemis. Cukup dengan politisi yang menjual suara rakyat kepada pemodal. Cukup dengan pengusaha yang menjual tanah air kepada asing. Cukup dengan hakim yang menjual keadilan kepada penawar tertinggi. Cukup dengan jenderal yang menjual senjata kepada musuh. Cukup dengan guru yang menjual ilmu kepada kekuasaan.
Cukup.
Nasionalisme adalah keberanian untuk membaca. Untuk berpikir. Untuk bertanya. Untuk mengkritik. Untuk melawan. Untuk bangkit. Untuk mengubah.
Nasionalisme adalah keberanian untuk tidak menjadi bagian dari mesin yang menggerogoti republik ini. Untuk tidak menjadi buzzer yang menyebarkan kebohongan. Untuk tidak menjadi politisi yang menjual suara. Untuk tidak menjadi pengusaha yang menyuap pejabat. Untuk tidak menjadi pejabat yang korup. Untuk tidak menjadi penonton yang apatis.
Buku ini bukanlah buku tentang teori. Ia bukanlah buku tentang konsep-konsep abstrak. Ia adalah buku tentang darah. Darah petani yang kehilangan tanahnya. Darah buruh yang upahnya tidak layak. Darah mahasiswa yang ditembak saat demonstrasi. Darah anak-anak Papua yang meninggal karena gizi buruk. Darah rakyat Indonesia yang selama puluhan tahun menanggung beban dari keserakahan elite.
Saya akan mengajak kalian menyusuri setiap jengkal dari republik ini. Saya akan mengajak kalian melihat konstitusi bukan sebagai teks suci, melainkan sebagai senjata, senjata yang bisa dipakai untuk melindungi rakyat, atau senjata yang bisa dipakai untuk menindas rakyat. Saya akan mengajak kalian melihat institusi negara bukan sebagai lembaga-lembaga megah, melainkan sebagai arena pertarungan, pertarungan antara kepentingan rakyat dan kepentingan elite. Saya akan mengajak kalian melihat politik bukan sebagai tontonan, melainkan sebagai pertarungan hidup dan mati.
Dan di akhir perjalanan ini, saya akan mengajak kalian untuk tidak berhenti pada kritik. Saya akan mengajak kalian untuk bermimpi. Untuk membangun. Untuk menjadi generasi yang mengembalikan republik ini kepada pemiliknya yang sah: rakyat Indonesia.
Kalian mungkin berpikir: apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya satu orang. Saya hanya satu ego. Saya hanya buruh yang kerap disebut juga guru. Saya tidak punya kuasa. Saya tidak punya uang. Saya tidak punya senjata.
Tetapi dengarkan saya: satu orang yang sadar lebih berbahaya bagi kekuasaan daripada sejuta orang yang tidur.
Satu mahasiswa yang membaca lebih berbahaya daripada seribu buzzer yang dibayar. Satu guru yang mengajarkan kebenaran lebih berbahaya daripada seratus menteri yang berbohong. Satu buruh yang berserikat lebih berbahaya daripada sepuluh politisi yang berkolusi. Satu petani yang mengorganisir lebih berbahaya daripada seratus pengusaha yang menyuap. Satu orang yang berani mengatakan "cukup" lebih berbahaya daripada sejuta orang yang tetap diam.
Karena sejarah tidak ditentukan oleh mereka yang diam. Sejarah ditentukan oleh mereka yang berani bersuara. Sejarah tidak ditentukan oleh mereka yang menonton. Sejarah ditentukan oleh mereka yang bertindak. Sejarah tidak ditentukan oleh mereka yang menyerah. Sejarah ditentukan oleh mereka yang berjuang.
Ingatlah ini: republik ini bukanlah milik presiden. Bukan milik menteri. Bukan milik DPR. Bukan milik partai. Bukan milik oligarki. Bukan milik asing. Republik ini adalah milik rakyat Indonesia. Kamu perlu bukti? Baca kontrak sosialnya di UUD 1945.
Merah putih bukanlah milik mereka yang mengkhianati rakyat. Merah putih adalah milik mereka yang berjuang untuk rakyat. Merah putih adalah milik petani yang membajak sawahnya. Merah putih adalah milik buruh yang bekerja di pabrik. Merah putih adalah milik guru yang mengajar di pelosok. Merah putih adalah milik mahasiswa yang belajar di kampus. Merah putih adalah milik nelayan yang melaut di laut. Merah putih adalah milik semua orang yang mencintai tanah air ini dengan tulus, tanpa pamrih, tanpa syarat.
Dan selama masih ada satu orang yang mengibarkan merah putih dengan tangan yang bersih, selama itu pula republik ini belum mati. Selama masih ada satu orang yang berani mengatakan "cukup," selama itu pula republik ini masih hidup. Selama masih ada satu orang yang mau membaca, berpikir, dan melawan, selama itu pula republik ini masih punya harapan.
Saya tidak tahu siapa kalian. Saya tidak tahu dari mana kalian berasal. Saya tidak tahu apa latar belakang kalian. Saya tidak tahu apa mimpi kalian. Tetapi saya tahu satu hal: kalian adalah generasi yang saya tunggu.
Generasi yang tidak mau dibodohi. Generasi yang tidak mau dibungkam. Generasi yang tidak mau dirampok. Generasi yang berani bertanya. Generasi yang berani melawan. Generasi yang berani bermimpi. Generasi yang berani merancang. Generasi yang berani membangun.
Generasi yang akan mengembalikan republik ini kepada pemiliknya yang sah. Generasi yang akan mengibarkan merah putih dengan bangga. Generasi yang akan membuat Indonesia, bukan sekadar nama di peta, tetapi sebuah bangsa yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.
Selamat membaca. Selamat berpikir. Selamat melawan.
DAFTAR PUSTAKA
CopyLeft ii
PRAKATA iii
GLOSARIUM x
DAFTAR ISI lvi
Preambule 1
BAB 1 Kenapa Kita Harus Ngerti "Aturan Main"? 7
Kenalan Dulu dengan Para Pemikir 8
Aturan Main Menentukan Siapa Dapat Apa 11
Konstitusi Bukan Buku Tebal di Meja Notaris 12
Belajar dari Botswana dan Sierra Leone 14
Politik Itu Soal Perut 15
Mengapa Buku Ini Penting? 17
Pisau Analisis 18
Daftar Pustaka 19
BAB 2 Dari DNA hingga Konstitusi 21
Kenalan Dulu dengan Para Pemikir 22
Konstitusi sebagai DNA dan Software Negara 26
Konstitusi sebagai Software 28
Empat Periode "Pemrograman Ulang" Indonesia 29
UUD 1945 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949) 30
Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950) 33
UUDS 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959) 35
Kembali ke UUD 1945 (5 Juli 1959 – 1999) 38
Reformasi dan Amandemen UUD 1945 (1999-2002) 41
Motif Ekonomi-Politik di Balik Setiap "Update" 45
Reformasi dan Amandemen UUD 1945 (1999-2002) 48
"Konstitusi Hidup" (Living Constitution) 51
Pisau Analisis 52
Daftar Pustaka 53
BAB 3 UUD 1945 58
Kenalan Dulu dengan Para Pemikir 59
Pembukaan UUD 1945 62
Empat Alinea 64
Hak Asasi Manusia dan Ekonomi 67
Bab XA: Jaminan Hak Asasi Manusia 67
Pasal 33: "Sistem Operasi" Ekonomi Indonesia 70
Apakah Semua "Aplikasi" Sudah Kompatibel? 74
Kasus 1: UU Cipta Kerja (Omnibus Law) 74
Kasus 2: Privatisasi BUMN Strategis 75
Kasus 3, Koperasi vs. Korporasi 76
"Mesin Penggerak": Pasal-Pasal Institusi Negara 78
Arsitektur Kekuasaan Pasca-Amandemen 78
Trias Politica ala Indonesia 79
Judicial Review: "Antivirus" Mesin Negara 83
Pisau Analisis 85
Daftar Pustaka 86
BAB 4 Politik Itu Soal Perut, Wajibnya Kacamata Ekonomi-Politik 90
Kenalan Dulu dengan Para Pemikir 91
Definisi dan Ruang Lingkup Ekonomi-Politik 94
Dari Marx hingga Winters 96
Studi Kasus, Dinasti Politik sebagai Strategi Akumulasi Modal 99
Dinasti Chasan Sochib di Banten 100
Dinasti Yasin Limpo di Sulawesi Selatan 102
Dinasti Jayabaya di Lebak, Banten 103
Anatomi Strategi Dinasti, Bagaimana Cara Kerjanya? 104
Ketika Perut Elite Mengorbankan Perut Rakyat 107
Pisau Analisis 108
Daftar Pustaka 109
BAB 5 Ketika Tiga Saudara Bersekongkol Mengangkangi Konstitusi 113
Kenalan Dulu dengan Para Pemikir 114
Mengapa Kekuasaan Harus Dipisahkan? 117
Trias Politica di Indonesia 119
Rem dan Gas Demokrasi 122
Bagaimana Mal, Proyek Strategis, dan Pilkada Melibatkan Tiga Kekuasaan 125
Adegan Pertama: Perencanaan oleh Eksekutif 125
Adegan Kedua: Anggaran dan Regulasi oleh Legislatif 126
Adegan Ketiga: Sengketa dan Intervensi Yudikatif 127
Di Mana "Pintu Belakang" Itu? 128
Proyek Strategis Nasional dalam Cermin Trias Politica 129
Peran Eksekutif 129
Peran Legislatif Pengawasan, atau Diam Saja? 131
Peran Yudikatif 133
Di Mana Conflict of Interest Bekerja? 134
Virus yang Menginfeksi Trias Politica 136
Kasus-Kasus Konflik Kepentingan 137
Trias Politica di Tingkat Daerah 139
Eksekutif Daerah: Kepala Daerah yang "Raja Kecil" 140
DPRD yang "Tertidur" atau "Dibeli" 140
Pengadilan yang Terjepit 141
Studi Kasus Daerah: Ketika Mal Jadi Arena Pertarungan 142
Judicial Review sebagai "Rem Darurat" 143
Batas-Batas Kewenangan MK 146
Melampaui Sekadar Berita 147
Pisau Analisis 149
Daftar Pustaka 150
BAB 6 Presiden: CEO atau Pelayan Publik? 154
Kenalan Dulu dengan Para Pemikir 155
Presiden dalam Desain Konstitusi 158
Presidensialisme Pasca-Amandemen 159
Paradoks Presidensialisme Multipartai 161
"Presidentialization of Political Parties" 162
Dari Pemimpin Partai ke Pemimpin Negara 163
Patronase dan Klientelisme 165
Pola Patronase dalam Praktik 166
Empat Lapisan Kekuasaan Presiden 168
"Bancakan" BUMN dan Dilema CEO Negara 170
Koalisi Gemuk dan Matinya Oposisi 172
Dari Koalisi ke Kartel, Evolusi Politik Koalisi Indonesia 172
Representasi atau Balas Budi? 174
Executive Aggrandizement 175
Karakteristik dan Trade-Off 177
Mengapa Kursi Menteri Begitu Penting? 178
Jadi, Presiden Itu CEO atau Pelayan Publik? 179
Presiden sebagai CEO: Kebenaran dari Metafora 180
Presiden sebagai Pelayan Publik 180
Ketika "CEO" Lupa pada "Pemegang Saham" 181
Mengembalikan Presiden sebagai Pelayan Publik 182
Pisau Analisis 183
Daftar Pustaka 184
BAB 7 Senayan Bukan Cuma Ruang Sidang, Tapi Pasar Ide dan Dana 192
Kenalan Dulu dengan Para Pemikir 193
Pasar Apa yang Ada di Senayan? 196
Fungsi DPR: Pasar Ide, Pasar Dana, dan Pasar Pengawasan 197
"Game of Thrones" di Senayan 207
Kasus 1: Proyek Jalan Mempawah, Bagaimana DAK Diperjualbelikan 207
Kasus 2: Pembakaran Gedung DPRD NTB, Ketika "Pokir" Memantik Amarah 208
Ketika Koalisi Gemuk Membungkam Kritik 209
Mengapa Fungsi Anggaran Begitu Krusial? 211
APBN sebagai "Kontrak Politik" yang Dikonversi Menjadi Angka 211
Kembali ke Pertanyaan Kunci: Siapa yang Diuntungkan? 212
Pisau Analisis 213
Daftar Pustaka 214
BAB 8 Wasit yang Menjual Peluitnya 222
Kenalan Dulu dengan Para Pemikir 223
MK sebagai "The Guardian of the Constitution" 227
MK sebagai "Negative Legislator 228
Independensi Kekuasaan Kehakiman 229
Paradoks MK 230
Kasus Anwar Usman 231
Ketika MK Berada di Persimpangan 232
Putusan MK tentang Syarat Pencalonan Kepala Daerah: "Pembajakan Demokrasi"? 234
Putusan MK tentang Presidential Threshold: Penghapusan Setelah 36 Kali Gagal 236
Judicialization of Authoritarian Politics: Ketika Demokrasi Dikubur Lewat Hukum 237
Konsep dan Manifestasi 237
Dua Bentuk Politisasi MK 238
"Belajar dari Kasus MKMK": Upaya Membersihkan Diri 239
Dilema Demokrasi: Antara "Judicial Restraint" dan "Judicial Activism" 240
Putusan Hukum Murni atau Judicialization of Politics? 241
Bagaimana Menjaga "Wasit" Tetap Netral? 243
Pisau Analisis 244
Daftar Pustaka 245
BAB 9 BPK, OJK, KPK: Para Pengawas yang Dikawal dan Dikeroyok 251
Kenalan Dulu dengan Para Pemikir 252
Sang Penjaga Kas Negara dengan "Mandat Langit" 255
Lahir dari Konstitusi: Pasal 23E sebagai Benteng 255
"Solo Player" Kerugian Negara 256
Paradoks BPK: Audit Dihormati, Rekomendasi Diabaikan 257
OJK: Sang Pengawas Pasar Modal di Persimpangan Independensi 259
"Adik Kandung" Bank Indonesia dengan Masalah Serupa 259
Wacana "Pisah Ranjang": DPR, Surplus BI, dan Ancaman Baru 260
"Dulu Jagoan, Sekarang Jadi Tontonan" 261
Kelahiran Sang "Anak Nakal" Reformasi (1998–2002) 261
Masa Kejayaan, OTT, "Korban" Menteri, dan Teror Cicak vs Buaya (2003–2017) 262
"Pembunuhan Karakter" Lewat Revisi UU KPK (2019) 263
"Drama Tanpa Akhir", Kisruh Internal, SP3, dan Kinerja yang Jauh Panggang dari Api 265
Pisau Analisis 267
Daftar Pustaka 268
BAB 10 Mesin Pengubah Suara Jadi Cuan 273
Kenalan Dulu dengan Para Pemikir 274
Dari Iuran Receh Hingga Setoran Bohir 278
Paradoks Iuran Anggota: Kecil, Tak Wajib, dan Tak Cukup 278
Sumbangan "Sah" dari Dunia Usaha dan "Bohir" 279
Darah Segar dari Pajak Rakyat 281
"Biaya Tinggi Politik" sebagai Lingkaran Setan Oligarki 283
Memahami Konsep "High-Cost Politics" 283
Mata Rantai yang Saling Mengunci 283
Ketika Partai Bertindak sebagai Kartel 286
Oligarki Partai dan "Pembajakan" Demokrasi 287
Jadi, Partai Politik Itu "Mesin Pengubah Suara Jadi Cuan"? 289
Pisau Analisis 290
Daftar Pustaka 291
BAB 11 Pilkada, Remitansi, & “Kenapa Milih Dia Dapet Sarung?” 298
Kenalan Dulu dengan Para Pemikir 299
"Politik Keseharian" (Everyday Politics): Teori yang Membumi 302
Apa Itu "Politik Keseharian"? 302
Patronase dan Klientelisme 304
Dari "Superstar" ke "Tetangga" 305
Tiga Lapis Motif Pemilih 306
Ketiga Lapis Itu Tidak Saling Eksklusif 311
"Kenapa Milih Dia Dapet Sarung?": Membedah Logika Transaksional 312
"Serangan Fajar" 312
Dari Sarung ke Infrastruktur 313
Siapa yang Paling Rentan? Profil Pemilih Transaksional 314
Dampak: Dari Pemilih Terjebak ke Demokrasi Tercederai 315
Analisis Terbuka Dana Kampanye Pilkada 2024 316
Memahami Politik dari Hulu, Bukan dari Layar TV 318
Pisau Analisis 319
Daftar Pustaka 320
BAB 12 Media, Influencer, & Kepentingan 325
Kenalan Dulu dengan Para Pemikir 326
"Buzzer" dan "Influencer", Dua Sayap Propaganda Digital 329
Siapa Itu Buzzer? 330
Bagaimana Industri Buzzer Bekerja? 331
Profil Buzzer 332
"Buzzer Mengepung Warga" 333
Bagaimana Aliran Dana Bekerja? 334
Bagaimana Buzzer Mempengaruhi Persepsi 335
Persuasi vs. Konformitas: Dua Mekanisme Utama 335
"KPK Taliban" dan Pembelokan Narasi 336
Buzzer sebagai "Tentara" Permanen 338
Membongkar Ekonomi-Politik Kampanye Digital 339
Kasus 1: "Makan Siang Gratis" dan Industri Reputasi 339
Kasus 2: Ibu Kota Negara (IKN) Baru, Narasi vs. Realitas Fiskal 341
Agensi Media dan influencer: Rantai Pasok Narasi 342
Agensi Media, "Makelar" Narasi Politik 343
Influencer, "Seleb" yang Menjadi Corong Politik 343
Demokrasi dalam Bahaya 345
Matinya Ruang Publik yang Sehat 345
Ketidakpercayaan Publik yang Melumpuhkan 345
Oligarki Digital 346
Pisau Analisis 347
Daftar Pustaka 348
BAB 13 Disintegrasi, Otsus, dan Kue yang Tak Kunjung Adil 351
Kenalan Dulu dengan Para Pemikir 352
Sejarah Singkat Hubungan Pusat-Daerah di Indonesia 355
Era Orde Baru (1966–1998), Sentralisasi Ekstrem 356
Era Reformasi (1999–sekarang), Big Bang Decentralization 356
Munculnya Otonomi Khusus sebagai "Solusi Asimetris" 358
Otonomi Khusus Aceh, "Bonus Damai" yang Mulai Habis Masa Berlakunya 358
Dana Otsus Aceh, Berapa dan Ke Mana? 359
Masa Depan Otsus Aceh, Diperpanjang atau Dihentikan? 360
Ironi Aceh, Dana Melimpah, Kemiskinan Masih Tinggi 360
"Gunung Emas" yang Tak Kunjung Dinikmati 361
Janji yang Tak Kunjung Ditepati 361
Skala Dana yang Fantastis dan Kebocorannya 362
Stunting dan Kemiskinan yang Memburuk 364
Keistimewaan yang Terancam Efisiensi 365
Warisan Sejarah yang Unik 365
Dana Keistimewaan, "Mesin Penggerak" yang Terancam Dipangkas 366
Perbandingan dengan Aceh dan Papua: Mencari "Keadilan Fiskal" 367
Bukan Cuma Otsus, Konflik Sumber Daya dan Resentralisasi 367
Kasus Sengketa 4 Pulau: Batas Wilayah Adalah Uang 368
Tambang Nikel Raja Ampat dan Resentralisasi 368
Pemotongan TKD dan Pukulan terhadap Kemandirian Fiskal 369
Desain Institusi yang Baik Bisa Rusak Jika... 370
Pisau Analisis 371
Daftar Pustaka 372
Bab 14 Tutup Ah 381
Problem Struktural 1, Oligarki dan Patronase 382
Problem Struktural 2, Pelemahan Checks and Balances 382
Problem Struktural 3, Biaya Politik Tinggi dan Korupsi Sistemik 383
Daftar Pustaka 384
Tentang Penulis 389
Sinopsis 390