Buku ini lahir dari sebuah kegelisahan intelektual yang berangkat dari pertanyaan sederhana namun mendesak: mungkinkah Indonesia mengalami autogolpe? Pertanyaan ini, pada mulanya, tampak berlebihan. Indonesia pasca-reformasi telah menjalani lebih dari dua dekade pemilu langsung, amendemen konstitusi yang membatasi kekuasaan presiden, dan pembentukan lembaga-lembaga pengawas yang relatif independen. Konstitusi bahkan secara tegas melarang presiden membubarkan DPR. Namun, di balik stabilitas prosedural itu, tersembunyi gejala-gejala yang mengusik: parlemen yang semakin jinak, oposisi yang nyaris lenyap, lembaga antikorupsi yang dilemahkan melalui undang-undang, serta peradilan yang tidak jarang menimbulkan dugaan intervensi politik. Gejala-gejala ini tidak muncul dalam bentuk tank di jalanan, melainkan dalam keputusan-keputusan rapat, pasal-pasal undang-undang, dan pengangkatan pejabat yang tampak sah.

Buku ini berusaha menelusuri ketegangan tersebut dengan menempatkan Indonesia dalam diskursus perbandingan politik tentang erosi demokrasi. Pembaca akan diajak untuk memahami bahwa autogolpe tidak selalu berbentuk pembubaran parlemen seperti yang dilakukan Alberto Fujimori di Peru pada 1992. Ia juga dapat muncul dalam wujud yang jauh lebih halus: pengosongan makna demokrasi melalui instrumen hukum yang oleh Kim Lane Scheppele disebut sebagai autocratic legalism. Dalam kerangka ini, presiden tidak perlu melanggar konstitusi; ia cukup menguasai proses penafsiran dan perubahan aturan main. Dengan merujuk pada karya-karya Nancy Bermeo, Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, serta Dan Slater, buku ini membangun argumen bahwa ancaman terhadap demokrasi Indonesia tidak lagi datang dari kudeta terbuka, melainkan dari apa yang disebut sebagai executive aggrandizement, pemusatan kekuasaan eksekutif secara bertahap dan legal.

Secara historis, buku ini menelusuri kembali dua preseden penting dalam sejarah Indonesia modern: Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante, dan praktik rekayasa politik Orde Baru yang menjadikan pemilu sekadar ritual legitimasi. Kedua periode tersebut menunjukkan bahwa pemusatan kekuasaan di Indonesia tidak pernah terjadi karena ambisi pribadi semata, melainkan selalu dibungkus oleh narasi tentang penyelamatan negara, stabilitas, atau efisiensi. Pola pikir inilah yang menjadi benang merah dari masa ke masa, dan ia tetap hidup dalam wacana-wacana politik kontemporer, seperti gagasan penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan, atau penyederhanaan partai.

Pada bagian-bagian selanjutnya, pembaca akan menemukan analisis yang lebih sistematis mengenai anatomi pemusatan kekuasaan pasca-reformasi: bagaimana kartelisasi partai mematikan fungsi oposisi, bagaimana revisi undang-undang melemahkan lembaga-lembaga pengawas, dan bagaimana proses seleksi hakim membuka ruang bagi politisasi peradilan. Buku ini juga menawarkan perbandingan dengan kasus-kasus internasional, Peru, Hungaria, Turki, dan Venezuela, untuk mengidentifikasi pola-pola umum yang melatari kemunduran demokrasi, sekaligus menguji relevansinya bagi Indonesia. Dari perbandingan itu, pembaca akan diajak memahami bahwa Indonesia bukanlah Hungaria atau Venezuela, tetapi memiliki kerentanannya sendiri: koalisi yang gemuk tetapi rapuh, militer yang pragmatis, dan masyarakat sipil yang masih mampu melakukan perlawanan tetapi belum cukup kuat untuk menghentikan erosi.

Pada akhirnya, buku ini tidak berpretensi meramalkan masa depan. Ia lebih menyerupai peta yang menunjukkan celah-celah di mana demokrasi dapat tersesat. Dengan kerangka analitis yang ketat dan rujukan akademik yang luas, buku ini dimaksudkan sebagai alat bantu bagi para mahasiswa, peneliti, jurnalis, aktivis, dan siapa pun yang ingin memahami bahwa demokrasi tidak cukup diselamatkan oleh bunyi pasal dalam konstitusi. Demokrasi adalah kerja terus-menerus untuk memastikan bahwa prosedur tetap hidup, oposisi tetap dihormati, dan hukum tidak berubah menjadi alat kekuasaan.

Jika setelah membaca buku ini pembaca merasa lebih waspada terhadap langkah-langkah kecil yang tampak wajar tetapi menggerus demokrasi, maka tujuan utama buku ini telah tercapai. Sebab kematian demokrasi, sebagaimana diingatkan oleh Levitsky dan Ziblatt, jarang datang sebagai satu peristiwa besar; ia datang sebagai proses yang sering kali disambut dengan tepuk tangan.

Jika Anda menginginkan prakata ini disesuaikan kembali, misalnya lebih ringkas, lebih panjang, atau dengan sudut pandang yang berbeda, saya siap merevisinya.