Bayangkan sejenak panggung politik di Beirut, Lebanon. Di atas kertas, Lebanon adalah republik demokratis dengan parlemen dan pemilu berkala. Namun, sistem politiknya didesain sedemikian rupa sehingga kursi presiden wajib dipegang oleh seorang Kristen Maronit, kursi perdana menteri oleh seorang Muslim Sunni, dan kursi ketua parlemen oleh seorang Muslim Syiah. Pembagian ini bukan kebetulan atau sekadar tradisi; ia adalah cetak biru konstitusional tidak tertulis yang dikenal sebagai Pakta Nasional 1943. Inilah salah satu perwujudan paling dramatis dari apa yang dalam sosiologi politik disebut sebagai demokrasi konsosiasional (consociational democracy).

Mengapa sebuah negara republik modern justru mengukuhkan identitas sektarian ke dalam jantung sistem politiknya? Pertanyaan ini membawa kita ke jantung teka-teki besar yang telah lama menghantui para ilmuwan politik dan sosiolog: Bagaimana masyarakat yang terbelah secara mendalam, oleh etnisitas, agama, bahasa, atau ideologi, dapat membangun dan mempertahankan demokrasi yang stabil? Bukankah demokrasi mayoritarian, dengan prinsip winner-takes-all-nya, justru akan menciptakan "tirani mayoritas" abadi di atas minoritas yang terkucil?

Teka-teki inilah yang dijawab secara brilian oleh teori demokrasi konsosiasional. Berbeda dengan mazhab pluralisme yang percaya pada kekuatan cross-cutting cleavages (belahan silang), atau Marxisme yang melihat kontradiksi kelas sebagai poros utama, demokrasi konsosiasional justru menerima, mengakui, dan bahkan melembagakan perbedaan-perbedaan segmental sebagai batu fondasi stabilitas politik. Ini adalah pendekatan yang terkesan paradoks dan kontra-intuitif, namun terbukti ampuh di sejumlah negara yang porak-poranda akibat konflik komunal.