Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa sistem yang tampaknya tidak adil bisa bertahan begitu lama? Mengapa kaum buruh di negara-negara kapitalis maju, yang jumlahnya jauh lebih besar ketimbang para pemilik modal, tidak serta-merta bangkit dan menggulingkan sistem yang mengeksploitasi mereka? Pertanyaan inilah yang menghantui Antonio Gramsci, seorang pemikir Marxis Italia yang menghabiskan sebelas tahun terakhir hidupnya di balik jeruji besi rezim fasis Mussolini. Dari sel penjaranya yang sempit, Gramsci menghasilkan sebuah teori yang bukan hanya menjawab pertanyaan di atas, melainkan juga mengubah wajah ilmu sosial dan politik secara fundamental: Teori hegemoni.

Teori hegemoni Gramsci berangkat dari satu pengamatan sederhana namun revolusioner: Kekuasaan dalam masyarakat kapitalis modern tidak terutama bertumpu pada kekerasan dan paksaan, melainkan pada kemampuan kelompok dominan untuk membuat cara pandang mereka diterima sebagai "kewajaran" oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebagaimana ditegaskan oleh Gramsci (1971), "hegemoni adalah kombinasi antara kekuatan dan konsensus" (p. 80, fn. 49). Inilah inti dari apa yang ia sebut sebagai "kepemimpinan moral dan intelektual", sebuah bentuk dominasi yang bekerja bukan melalui todongan senjata, melainkan melalui pembentukan kesadaran (Gramsci, 1971, p. 57).

Namun, menyebut hegemoni sekadar sebagai "dominasi melalui konsensus" adalah penyederhanaan yang menyesatkan. Seperti yang diperingatkan oleh sejumlah penafsir kontemporer, "tendensi yang tersebar luas untuk menafsirkan istilah ini sebagai analog dengan 'kepemimpinan berdasarkan konsensus' telah mereduksi kekuasaan menjadi kontrol ideologis" semata (Cox, 1983, sebagaimana dikutip dalam berbagai sumber). Hegemoni Gramsci, sebaliknya, adalah konsep yang jauh lebih kompleks, multilapis, dan paradoksal, sebuah sintesis dialektis antara koersi dan konsensus, antara struktur ekonomi dan superstruktur kultural, antara momen "ekonomi-korporat" dan momen "etis-politis" (Femia, 1981, p. 24).