Esai ini menyajikan analisis mendalam atas Teori Populisme sebagai kerangka akademik yang menjelaskan kebangkitan pemimpin populis secara global, dengan evaluasi kritis atas relevansinya terhadap dinamika politik Indonesia kontemporer. Pertama akan diuraikan fondasi teoretis populisme, dari perdebatan definisional hingga konsolidasi pendekatan ideasional yang digagas Cas Mudde, serta mengeksplorasi mekanisme psikologis kontemporer, khususnya konsep Need for Chaos, dan analisis wacana tentang konstruksi "rakyat" versus "elit". 

Kedua akan dievaluasi relevansi teori ini dengan memetakan tipologi populisme Indonesia pasca-reformasi, menganalisis secara kritis fenomena Joko Widodo sebagai populis teknokratis, menelaah bangkitnya populisme moral-religius, dan mengurai peran industri kampanye politik dalam merekayasa narasi populis. Esai ini berargumen bahwa meskipun Teori Populisme menawarkan perangkat konseptual yang tajam untuk membedah lanskap politik Indonesia, variasinya yang khas, perpaduan antara patronase, religiositas, dan personalisasi kekuasaan, menuntut adaptasi dan penyempurnaan teoretis yang lebih peka terhadap konteks lokal.

Pendahuluan

Pada suatu sore di bulan Februari 2024, seorang calon legislatif di sebuah kabupaten di Jawa Tengah berdiri di atas panggung kayu yang dikelilingi para pendukungnya. Ia mengenakan kemeja putih sederhana, bukan batik pejabat atau setelan jas birokrat, dan berbicara tanpa naskah. "Mereka yang di Jakarta tidak pernah merasakan bagaimana sulitnya menjadi rakyat kecil seperti kita," ujarnya, disambut gemuruh tepuk tangan. "Saya di sini bukan untuk partai, bukan untuk elite, saya di sini untuk kita, rakyat yang selama ini hanya dijadikan alat." Adegan ini terasa akrab dan berulang, sebuah potongan utuh dari panggung politik yang telah menyelimuti Indonesia selama lebih dari satu dasawarsa, bahkan menyelimuti banyak negara di dunia: sang pemimpin (atau calon pemimpin) yang berdiri di antara "rakyat" melawan "elite," yang merangkul penderitaan rakyat sebagai legitimasi, dan yang menjadikan kemarahan sebagai bahan bakar politik (Tomsa, 2020, hlm. 56).

Fenomena inilah yang oleh ilmu politik kontemporer disebut sebagai populisme. Namun, ia bukan sekadar gaya retorika atau strategi kampanye. Di tangan para akademisi, populisme telah berkembang menjadi sebuah kerangka teoretis yang kompleks, mengundang perdebatan sengit tentang definisi, akar penyebab, serta dampaknya terhadap demokrasi. Dalam dua dekade terakhir, literatur tentang populisme meledak secara eksponensial, didorong oleh peristiwa-peristiwa yang mengejutkan tatanan politik global: referendum Brexit 2016, kemenangan Donald Trump di Amerika Serikat, kebangkitan Viktor Orbán di Hongaria, Narendra Modi di India, Jair Bolsonaro di Brasil, dan Recep Tayyip Erdoğan di Turki (Formisano et al., 2025, hlm. 2). Pertanyaan yang sama diajukan oleh para ilmuwan politik di mana-mana: mengapa demokrasi, yang seharusnya menjadi benteng melawan kekuasaan sewenang-wenang, justru menghasilkan pemimpin-pemimpin yang tampak begitu anti-institusional dan anti-pluralis?

Indonesia, sebagai demokrasi terbesar ketiga di dunia dan negara dengan populasi Muslim terbesar, tidak luput dari gelombang ini. Bahkan, boleh jadi Indonesia adalah laboratorium