Kali ini, kita akan "bertamu" ke Baghdad abad ke-11, ke era Kekhalifahan Abbasiyah yang sedang dilanda badai politik. Di tengah pusaran itulah, seorang qadhi (hakim) agung bernama lengkap Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi (972–1058 M) tampil sebagai negarawan ulung, sekaligus peletak dasar ilmu politik Islam yang paling sistematis.

Berbeda dengan Mulla Sadra yang membawa kita ke langit metafisika, al-Mawardi mengajak kita menjejakkan kaki di bumi realitas politik yang keras, penuh intrik, dan pragmatis. Namun, jangan salah sangka! Al-Mawardi bukanlah "Machiavelli-nya Islam" yang menghalalkan segala cara. Justru, ia membangun sebuah norma etika politik yang luhur di atas realitas zamannya yang kacau balau. Ia adalah seorang realis-sekaligus-idealis. Inilah yang membuat pemikirannya begitu istimewa dan relevan untuk kita timbang di era modern yang serba complicated ini. Mari kita mulai esai ini dengan semangat yang sama: menjadikan warisan intelektual Islam klasik sebagai lentera untuk menata dunia kita yang gelap gulita. Berikut adalah paparan lengkapnya.

pernahkah kita bertanya, dari mana sebenarnya asal-muasal ilmu politik dalam peradaban Islam? Jika Yunani punya Plato dan Aristoteles, Islam punya tokoh yang tak kalah brilian: Imam Al-Mawardi. Ia adalah ilmuwan pertama dalam sejarah Islam yang menulis buku teks lengkap tentang teori negara dan tata pemerintahan. Karya monumentalnya, Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah (Hukum-Hukum Pemerintahan dan Otoritas Keagamaan), adalah kitab suci bagi para peminat politik Islam hingga hari ini.

"Al-Ahkam as-Sultaniyyah wa al-wilayah al-Diniyyah adalah karya terakhir beliau yang membuat nama al-Mawardi dikenal hingga kini. Tulisan ini merupakan karya ilmiah pertama yang membahas ilmu politik dan administrasi negara dalam sejarah Islam dan masih merupakan buku rujukan utama bagi para ulama dan pemikir politik Islam di bidang politik dan pemerintahan." (Jurnal Nusantara Journal of Islamic Studies, 2021)

Mengapa ia menulisnya? Bukan di menara gading yang tenang, melainkan di tengah badai. Kekhalifahan Abbasiyah, yang pernah menjadi adikuasa dunia, sedang sekarat. Para khalifah seperti boneka di tangan para sultan Bani Buwaih yang memiliki kekuatan militer. Di barat, Kekhalifahan Fatimiyah di Mesir menantang legitimasi Abbasiyah. Di Andalusia, sisa-sisa Dinasti Umayyah masih bertahan. Singkat kata, terjadi krisis otoritas yang luar biasa.

Sebagai Qadhi Agung (Ketua Hakim) dan duta keliling khalifah, al-Mawardi menyaksikan langsung bagaimana konflik elite menghancurkan sendi-sendi negara. Berbeda dengan filsuf sekaliber Al-Farabi yang menulis tentang "Negara Utama" (Al-Madinah Al-Fadhilah) yang serba ideal dan nyaris utopis, al-Mawardi memilih jalan tengah: ia mendasarkan teorinya pada realitas, lalu menawarkan perbaikan-perbaikan yang realistis. Inilah ciri khas pemikirannya: normatif sekaligus empiris.

"Al-Farabi mengembangkan teori politik yang serba sempurna sebagai reaksi terhadap situasi politik pada saat itu. Dan karenanya tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh dan untuk umat manusia yang bukan malaikat. Namun al-Mawardi tidak demikian halnya. Ia mendasarkan teori politiknya pada kenyataan yang ada dan kemudian secara sadar menawarkan saran-saran perbaikan atau formasi." (Suara Muhammadiyah, 2016)

Siap? Mari kita ikuti perjalanan seorang qadhi yang menjadi arsitek peradaban.

Biografi Intelektual