Anomali yang Menantang Tipologi Bottomore

Untuk memahami mengapa Iran tidak dapat dikategorikan dalam tipologi Bottomore, kita perlu menelusuri karakteristik unik sistem politik Republik Islam Iran. Sejak Revolusi 1979 yang menggulingkan monarki Shah Mohammad Reza Pahlavi, Iran telah mengembangkan suatu sistem pemerintahan yang oleh para pengamat digambarkan sebagai "a hybrid governing system with theocratic authority and republican elements" (European Union Agency for Asylum, t.t., p. 1). Sistem ini "combines elements of an Islamic theocracy with a limited democracy overseen by the clerics" (WION, 2025, p. 1).

Inti dari sistem politik Iran adalah doktrin velayat-e faqih (Perwalian Ahli Hukum Islam), yang dikembangkan oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini. Doktrin ini memberikan otoritas politik dan religius tertinggi kepada seorang faqih (ahli hukum Islam) sebagai wakil Imam Mahdi yang gaib. Sebagaimana dijelaskan dalam analisis kontemporer, "the doctrine of Velayat-e Faqih" merupakan "the foundational legitimizing principle of the Islamic Republic of Iran" (Trends Research, 2026, p. 1). 

Konstitusi Iran menetapkan prinsip ini dalam Pasal 5, yang "entrusting governance during the occultation of the Twelfth Imam to a qualified jurist combining religious authority with political competence" (Iran International, 2026, p. 2). Struktur kelembagaan Iran mencerminkan dualitas yang mendalam antara elemen-elemen republik dan teokratis. Di satu sisi, Iran memiliki institusi-institusi yang lazim ditemukan dalam sistem demokrasi modern: presiden yang dipilih secara langsung, parlemen (Majles) yang anggotanya dipilih melalui pemilu periodik, dan sistem peradilan yang secara formal independen.