Pernahkah kita mendengar nama seorang pemimpin yang, lebih dari empat belas abad setelah kematiannya, masih mampu memicu perdebatan sengit di ruang-ruang kelas, forum-forum diskusi, hingga di media sosial? Pemimpin itu adalah Mu'awiyah bin Abi Sufyan (602–680 M), pendiri Daulah Umayyah, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi aktor utama dalam salah satu bab paling krusial dalam sejarah Islam: transisi dari era Khulafa'ur Rasyidin menuju era monarki Islam pertama.

Sebuah kontroversi abadi menyelimuti sosok ini. Di satu sisi, para pengkritiknya, terutama dari tradisi Syiah, memandangnya sebagai perampas kekuasaan yang sah dari Ahlul Bait dan pengkhianat sistem kekhalifahan yang demokratis. Di sisi lain, para sejarawan Sunni dan para analis politik melihatnya sebagai seorang negarawan kelas satu yang membangun fondasi pemerintahan Islam yang kokoh, mengakhiri perang saudara, dan memperluas imperium ke wilayah yang belum pernah dijangkau sebelumnya (Majalla, 2023, hlm. 3-4). Di antara dua kutub yang saling bertolak belakang ini, di manakah seharusnya kita menempatkan Mu'awiyah?

Buya Hamka, ulama besar Indonesia, memberikan penilaian yang jernih dan penuh kekaguman. Dalam Sejarah Umat Islam, Hamka melukiskan Mu'awiyah sebagai "seorang yang panjang akal, cerdik, cendikiawan, bijaksana, serta luas ilmu dan strateginya... pandai mengatur pekerjaan, ahli hikmah, lemah lembut, fasih lidahnya dan berarti tutur katanya" (Hamka, sebagaimana dikutip dalam Republika, 2023, hlm. 6). Sementara itu, sejarawan Barat Stephen Humphreys mencatat bahwa "Mu'awiya was universally known as a figure of immense political acumen" (Humphreys, 2006, hlm. 1). Mu'awiyah secara luas diakui sebagai figur yang dianugerahi ketajaman nalar politik yang mengagumkan. Dua penilaian dari dua peradaban yang berbeda ini mengisyaratkan bahwa kita sedang berhadapan dengan seorang maestro politik yang langka.

Tulisan ini bertujuan untuk menggali pemikiran politik Mu'awiyah secara sistematis. Kita tidak akan terjebak dalam perdebatan teologis tentang "benar atau salah" tindakannya. Sebaliknya, kita akan membedah konsep-konsep politik inti yang ia praktikkan, proposisi-proposisi tata kelola yang ia ajukan, serta persyaratan kepemimpinan yang ia tetapkan, baik secara eksplisit melalui kebijakan-kebijakannya, maupun secara implisit melalui tindakan-tindakan politiknya. Pada akhirnya, kita akan mengevaluasi relevansi semua ini bagi dunia politik kontemporer, khususnya di Indonesia.

Fondasi Teori