Persoalan utama yang menghadang dari mekanisme adaptasi transaksi di dalam sistem presidensil adalah ambiguitas pencapaian target pemerintahan. Presiden sebagai kepala eksekutif, dengan begitu maraknya transaksi kepentingan politik, tentu harus melakukan moderasi atas satu atau beberapa program kerja yang ia janjikan di masa kampanye. Sebab itu penting bagi seorang kepala eksekutif untuk melakukan negosiasi tegas dengan partai koalisinya bahwa apa yang hendak dicapai oleh kabinetnya adalah A, B, C, atau D. Sementara yang menjadi sekunder adalah E, F, G atau H. Komunikasi asertif ini untuk membangun kesadaran dari parpol anggota koalisi untuk menjaga batas dalam manuver-manuver politik yang bisa ditoleransi atau yang tidak.