Pada 14 Februari 2024, sebuah kejutan politik terjadi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Seorang calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Gerindra bernama Yasir Machmud (YM) berhasil meraih 51.437 suara, jumlah tertinggi di Daerah Pemilihan (Dapil) 7 Bone, mengungguli 95 caleg lainnya. Kemenangan ini fenomenal bukan semata-mata karena marginnya yang besar, melainkan karena ia menjungkirbalikkan logika politik lokal yang telah mapan: dominasi aristokrasi dan dinasti politik di Bone yang telah berkuasa selama puluhan tahun.

Yang membuat kemenangan ini semakin menarik bagi para ilmuwan politik adalah cara ia dicapai. YM bukanlah keturunan bangsawan Bugis. Ia bukan bagian dari jaringan aristokrasi yang secara historis mengendalikan sumber daya politik dan ekonomi di Bone. Sebaliknya, ia adalah seorang pengusaha yang membangun jaringan politiknya dari nol, dengan mengintegrasikan modal sosial bisnis, teknologi digital, dan nilai-nilai budaya lokal ke dalam satu mesin elektoral yang sangat presisi.

agaimana ini mungkin? Di sinilah letak signifikansi dari sebuah kerangka teoretis baru yang dikembangkan oleh Mujiburrahman B., seorang doktor ilmu politik dari Universitas Hasanuddin. Dalam disertasinya yang berjudul "Jaringan Aktor (Studi Tentang Basis Jaringan Keterpilihan Yasir Machmud Sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilu 2024)", Mujiburrahman menemukan apa yang ia sebut sebagai Hybrid Patron-Client Digital Network (HPCDN), sebuah model teoretis yang mengintegrasikan Actor-Network Theory (ANT) dengan literatur klientelisme untuk menjelaskan fenomena elektoral kontemporer di negara demokrasi berkembang seperti Indonesia (Mujiburrahman et al., 2025, hlm. 1-2).

Di permukaan, klientelisme dan politik digital tampak seperti dua dunia yang terpisah. Klientelisme berbicara tentang hubungan personal, tatap muka, dan pertukaran material: sang patron memberikan uang, beras, atau pekerjaan; sang klien memberikan suara. Ini adalah politik daging-dan-darah, berakar pada komunitas, dan dimediasi oleh jaringan sosial yang telah terbentuk selama puluhan tahun. Politik digital, sebaliknya, tampak tanpa-daging (disembodied): algoritma, platform, dan data besar (big data) menggantikan jabat tangan dan kunjungan rumah.

Namun, realitas di lapangan lebih kompleks daripada dikotomi sederhana ini. Yang terjadi di Indonesia kontemporer bukanlah penggantian politik tradisional oleh politik modern, melainkan hibridisasi di antara keduanya. Jaringan patron-klien tradisional tidak menghilang; ia berintegrasi dengan teknologi digital. Kepala desa yang menjadi broker politik kini menggunakan grup WhatsApp untuk mengoordinasikan jaringan kliennya. Bantuan Dana Desa yang didistribusikan sebagai hadiah personal dari sang patron kini dikelola dengan spreadsheet digital. Kampanye media sosial berjalan beriringan dengan blusukan fisik ke pasar dan perkampungan.

HPCDN adalah upaya paling sistematis hingga saat ini untuk menamai, mendefinisikan, dan mengonseptualisasikan fenomena hibridisasi ini. Esai ini bertujuan untuk menguraikan kerangka HPCDN secara komprehensif, menelusuri fondasi teoretisnya (ANT dan klientelisme), memaparkan modelnya secara rinci, dan mengevaluasi relevansinya dalam membaca politik Indonesia kontemporer.

Fondasi Teoretis I

Untuk memahami HPCDN, kita harus terlebih dahulu menyelami fondasi pertamanya: Actor