PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, yang telah menurunkan Al-Qur’an sebagai hudan (petunjuk) dan furqan (pembeda) bagi umat manusia dalam menata kehidupan, termasuk kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, sang rahmatan lil ‘alamin, yang tidak hanya membawa risalah spiritual, melainkan juga mempraktikkan sebuah proyek peradaban politik yang nyata di Madinah, yang menjadi prototipe negara berkeadilan sepanjang sejarah.

Diktat yang ada di hadapan Anda ini lahir dari sebuah kegelisahan yang mendalam. Sebuah kegelisahan yang tidak sekadar akademik, tetapi juga eksistensial dan kemanusiaan. Di tengah pusaran abad ke-21, kita menyaksikan dunia yang seolah kian "modern" dan "maju", namun secara simultan terjerumus ke dalam jurang krisis multidimensi. Kemiskinan dan ketimpangan global menganga lebar bak monstrositas yang tak terkendali. Konflik bersenjata dan genosida, dari Gaza hingga Sudan, terjadi di depan mata kita, disiarkan langsung, namun komunitas internasional seolah lumpuh. Kerusakan ekologi mencapai titik nadir kritis. Ironisnya, semua ini terjadi di era di mana retorika tentang Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi, dan pembangunan berkelanjutan justru paling lantang digaungkan oleh negara-negara adidaya. 

Mengapa dunia yang katanya sudah “rasional” dan “tercerahkan” ini gagal menghadirkan keadilan dan perdamaian? Mengapa justru krisis kemanusiaan kian parah di bawah hegemoni sistem global yang mengklaim dirinya universal? Kegagalan ini bukanlah sekadar kegagalan teknis, melainkan sebuah kegagalan sistemik, sebuah krisis sistem nilai yang akut. Inilah premis fundamental yang menjadi titik berangkat diktat ini. Diktat ini disusun dengan keyakinan bahwa dominasi satu sistem nilai tunggal, yakni materialisme, sekularisme, dan liberalisme yang lahir dari pengalaman historis Eropa, telah mencapai batas kegagalannya. Ia bukan hanya gagal menyelesaikan masalah, tetapi justru menjadi bagian dari masalah itu sendiri.

Oleh karena itu, sudah saatnya, dan ini merupakan sebuah keharusan sejarah, bagi kita untuk menggali, mengkaji, dan menawarkan sistem nilai alternatif dari khazanah peradaban kita sendiri: Pemikiran Politik Islam. 

Tujuan penyusunan diktat ini sangat jelas: agar mahasiswa tidak sekadar "mengerti" sejarah dan konsep, tetapi juga mampu mengevaluasi, mengkritisi, dan yang terpenting, mengaplikasikan Pemikiran Politik Islam sebagai kerangka analisis dan aksi yang relevan, baik untuk konteks keindonesiaan maupun pergaulan global. Inilah yang dimaksud dengan perjalanan intelektual yang bertahap, kontekstual, dan aplikatif.

Menolak Inferioritas, Membangun Epistemologi Sendiri

Langkah pertama dalam perjalanan ini adalah membongkar inferioritas intelektual yang telah lama menjangkiti cara berpikir kita. Sebagaimana akan kita bahas di Muqaddimah (Pertemuan 1), kita seringkali tanpa sadar menerima dikotomi dan hierarki pengetahuan yang diciptakan oleh peradaban dominan. Dunia Barat dengan bangga menelusuri akar pemikiran politiknya hingga Plato, Aristoteles, dan para filsuf Pencerahan. Itu adalah hak dan warisan sejarah mereka. Namun, yang menjadi masalah adalah ketika narasi itu dikonstruksi seolah-olah itu adalah satu-satunya jalan peradaban, dan khazanah kita sendiri, Al-Qur'an, Sunnah, maqashid syariah, praktik Negara Madinah, karya-karya Al-Farabi dan Ibn Khaldun, direduksi menjadi sekadar "teologi" yang usang dan tidak relevan untuk mengelola negara modern.

Diktat ini dengan tegas menolak pengerdilan epistemologis semacam itu. Kita akan memosisikan Pemikiran Politik Islam bukan sebagai cabang dari ilmu kalam, melainkan sebagai sebuah ilmu untuk mengelola peradaban (civilization management) yang paripurna. Dari sinilah kita akan memulai: mendiagnosa krisis global sebagai krisis sistem nilai, dan menawarkan kembali fondasi yang telah lama diabaikan.

Fondasi itu adalah Tauhid (Pertemuan 2). Tauhid, dalam konteks ini, bukanlah sekadar konsep teologis tentang keesaan Tuhan. Ia adalah sebuah worldview politik yang radikal dan revolusioner. Ia menyatukan kembali apa yang telah dipisahkan oleh sekularisme: yang sakral dan yang profan, etika dan politik, agama dan negara. Kegagalan unilateralisme dan imperialisme modern, sebagaimana akan kita analisis, berakar pada absennya otoritas transenden. Ketika manusia dan hegemon global menjadi tuhan-tuhan kecil yang memutuskan sendiri apa yang benar dan salah, maka jadilah tatanan global sebuah rimba belantara di mana yang kuat memangsa yang lemah. Tauhid menawarkan poros etika universal yang melampaui kepentingan kekuasaan; sebuah titik pijak nilai yang darinya kita bisa menimbang setiap tindakan politik, apakah ia adil atau zalim.

Dari fondasi Tauhid, kita melangkah ke tujuan negara, yaitu Keadilan dan Kemaslahatan (Pertemuan 3). Di sinilah kita akan menemukan kekayaan metodologis yang luar biasa: Maqashid Syariah. Kita akan membebaskan Maqashid dari reduksionisme hukum formal yang sempit. Maqashid Syariah, dengan lima pilar perlindungannya (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), akan kita kaji sebagai sebuah sistem nilai (value-system) untuk kebijakan publik. Ini adalah alat kritis yang sangat tajam. Jika sebuah kebijakan ekonomi justru memiskinkan, jika sebuah kebijakan politik justru membunuh jiwa yang tak berdosa, jika sistem pendidikan justru membodohkan dan menghancurkan akal sehat, maka kebijakan itu, dengan kerangka maqashid, bisa kita vonis sebagai kebijakan yang zalim dan bertentangan dengan ruh Islam, betapapun "modern" dan "prosedural" wajahnya.

Dari Kritik Fundamentalis ke Dialog Peradaban yang Setara

Memasuki medan politik kontemporer, diktat ini akan membekali mahasiswa dengan pisau analisis untuk membedah konsep-konsep yang dianggap sakral oleh modernitas. Kita akan mengkritik Demokrasi Liberal (Pertemuan 4) bukan dari sudut pandang apologetis yang menolak mentah-mentah "produk Barat", melainkan dari perspektif substantif. Kita akan bertanya: apakah suara terbanyak selalu identik dengan kebenaran? Bagaimana jika "konsensus demokratis" di parlemen justru melegitimasi genosida dan politik belah bambu (divide et impera)? Di sinilah konsep Syura (Musyawarah) kita ajukan bukan sekadar sebagai "versi Islam" dari demokrasi, melainkan sebagai antitesis: sebuah model partisipasi dan pengambilan keputusan kolektif yang tidak sekadar menghitung kepala, tetapi terikat pada wahyu dan pencarian kebenaran substantif, bukan kemenangan prosedural.

Kritik kita terhadap orde global yang timpang kemudian kita tajamkan dengan menggali dua model klasik yang sangat visioner. Pertama, Negara Madinah (Pertemuan 5). Kita akan membaca Piagam Madinah bukan sebagai artefak sejarah yang mati, melainkan sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia yang menjamin pluralisme dan keadilan sosial dalam sebuah negara-bangsa (nation-state). Di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, Madinah adalah prototipe pertama dari sebuah welfare state yang berhasil mengentaskan kemiskinan dan menghapus perbudakan secara sistemik. Model ini akan kita gunakan sebagai cermin untuk mengkritisi kelumpuhan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang kehilangan dayanya menghadapi ketidakadilan global. Kedua, kita akan menyelami filsafat politik Al-Farabi (Pertemuan 6) tentang Al-Madinah Al-Fadhilah (Negara Utama), di mana pemimpin ideal, seperti "Kepala" dalam tubuh organik, menyatukan seluruh bagian masyarakat untuk mencapai kebahagiaan hakiki, bukan sekadar kemakmuran material yang semu.

Puncak dari "bedah sejarah" kita adalah Ibn Khaldun (Pertemuan 7). Melalui konsep Ashabiyah (solidaritas kelompok) dan teori siklus peradabannya, kita akan mendiagnosa penyakit kronis yang menjangkiti peradaban modern dan juga dunia Islam. Mengapa peradaban besar bisa runtuh? Jawaban Ibn Khaldun sangat relevan: karena kemewahan yang membusukkan, ketidakadilan yang merajalela, dan hilangnya solidaritas kolektif. Kita akan menggunakan pisau analisisnya untuk membedah krisis persatuan umat Islam, dan secara lebih luas, krisis solidaritas kemanusiaan global. Paruh pertama perkuliahan akan ditutup dengan Ujian Tengah Semester (UTS) (Pertemuan 8) yang menantang mahasiswa untuk mensintesiskan semua pengetahuan ini menjadi sebuah proposal aksi: menyusun penerapan Maqashid Syariah untuk menyelesaikan satu problem kemanusiaan global. Ini bukan ujian hafalan, melainkan ujian aplikasi dan komitmen intelektual.

Spirit Pembebasan

Paruh kedua diktat ini adalah panggilan untuk bangkit dan bertindak. Kita akan mempelajari strategi perlawanan para pemikir Muslim terhadap imperialisme. Pan-Islamisme yang digelorakan oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh (Pertemuan 9) menunjukkan bahwa solidaritas Islam global adalah jawaban terhadap politik belah bambu (divide et impera) kolonialisme. Kegagalan umat Islam untuk bersatu, sebagaimana yang masih kita lihat dalam ketidakberdayaan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menghadapi tragedi Palestina, adalah cermin dari penyakit yang telah mereka diagnosa lebih dari satu abad yang lalu.

Namun, solidaritas politik saja tidak cukup tanpa kebangkitan spiritual dan mental. Inilah yang menjadi fokus Muhammad Iqbal (Pertemuan 10) melalui konsep Khudi (Ego/Diri). Iqbal mengkritik keras sufisme yang pasif dan lari dari kenyataan, serta kapitalisme yang materialistis dan rakus. Ia menyerukan agar umat Islam membangun Khudi, sebuah kepercayaan diri dan agensi untuk bangkit menjadi subjek penggerak sejarah, bukan sekadar objek penderita. Negara, dalam pandangan Iqbal, bukanlah sekadar institusi administratif, melainkan instrumen untuk aktualisasi spiritual kolektif. Seruan Iqbal ini kita lanjutkan dengan mempelajari pemikiran revolusioner Ali Shariati (Pertemuan 11), yang membedakan Islam sebagai ideologi ritualis dan Islam sebagai ideologi pembebasan. Shariati menuntut para cendekiawan (raushanfikr) untuk turun dari menara gading dan menjadi obor penyadaran bagi kaum tertindas. Islam, dalam genggamannya, adalah alat kritik sosial dan mobilisasi massa untuk melawan berhala-berhala modern: kapitalisme, kultus individu, dan tirani politik.

Untuk menunjukkan universalitas perjuangan ini, diktat ini secara khusus menyajikan sebuah dialog Global South (Selatan Global) yang langka dalam satu kuliah: pemikiran Frantz Fanon dan Malcolm X (Pertemuan 12). Dua tokoh Muslim radikal ini, satu dari Aljazair dan satu dari Amerika Serikat, mengajarkan kepada kita tentang psikologi penjajahan dan pentingnya dekolonisasi pikiran. Analisis mereka tentang bagaimana kolonialisme mendehumanisasi manusia akan menjadi kerangka yang sangat kuat untuk memahami peristiwa-peristiwa kontemporer, di mana Genosida di Gaza, sebagai contoh paling nyata, bukanlah sekadar konflik politik, melainkan puncak dari proyek dehumanisasi kolonial yang telah berlangsung berabad-abad. Di sini, kita buktikan bahwa Pemikiran Politik Islam tidak eksklusif, melainkan universal dan bersenyawa dengan seluruh perjuangan kemanusiaan global melawan penindasan.

Indonesia

Akhirnya, setelah menempuh perjalanan global, kita kembali ke tanah air. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki tanggung jawab sejarah dan peluang strategis yang sangat besar. Di Pertemuan 13, kita akan merumuskan peran Indonesia sebagai “jembatan peradaban”. Kita akan menelaah secara kritis dan jujur: apakah Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, dengan mandatnya yang tegas untuk “menghapuskan penjajahan di atas dunia”, sejalan dengan cita-cita politik Islam? Jawabannya, sebagaimana akan kita diskusikan, justru menunjukkan betapa fondasi negara kita memiliki ruh yang sangat sejalan dengan etika Tauhid dan semangat anti-imperialisme yang menjadi inti dari ajaran Islam. Kita akan menjelajahi bagaimana Indonesia dapat dan harus menjadi motor penggerak dalam mengadvokasi reformasi tata kelola global, termasuk reformasi PBB, dengan berbasis pada nilai-nilai keadilan yang diajarkan oleh Islam. Ini adalah kontribusi strategis yang tidak bisa ditawarkan oleh negara lain.

Perjalanan kita selama satu semester akan ditutup dengan Refleksi Akhir dan Proyek Peradaban (Pertemuan 14). Ini bukanlah akhir, melainkan justru permulaan. Di sinilah mahasiswa akan mengkonsolidasikan seluruh pengetahuan, dari Tauhid hingga aksi global, dan menuangkannya dalam sebuah White Paper atau policy brief. Sebuah tawaran solusi Islam yang konkret, terukur, dan argumentatif atas satu masalah global. Ini adalah bukti bahwa kuliah ini bukan untuk mencetak penghafal, melainkan arsitek peradaban.

Penutup

Diktat ini disusun dengan susah payah, namun juga dengan penuh semangat dan harapan. Ia adalah “peta dan kompas” untuk sebuah perjalanan intelektual yang menantang. Saya tidak menjanjikan perjalanan ini akan mudah. Dekolonisasi pikiran, seperti yang diajarkan oleh Fanon, adalah proses yang menyakitkan karena ia mengharuskan kita melepaskan rantai-rantai mental yang bahkan seringkali tidak kita sadari keberadaannya. Tetapi, inilah harga dari sebuah pembebasan sejati.

Kepada para mahasiswa, diktat ini adalah undangan. Sebuah undangan untuk berhenti menjadi penonton pasif dan konsumen ideologi yang diam-diam menjajah pikiran kalian. Sebagaimana pesan Iqbal, inilah saatnya untuk membangun Khudi kolektif kita. Sebagaimana seruan Shariati, inilah saatnya bagi para cendekiawan muda untuk menjadi obor. Sebagaimana analisis Ibn Khaldun, inilah saatnya bagi kita untuk merekonstruksi ashabiyah kebaikan dan keadilan, sebelum peradaban kita sendiri hancur ditelan kerakusan dan konflik internal.

Jangan pernah merasa kecil. Jangan pernah merasa bahwa teori hanya lahir dari Athena, Roma, Paris, atau Washington. Ia bisa, dan harus, lahir dari Jakarta, Kairo, Teheran, Kuala Lumpur, dan dari diskusi-diskusi hangat di ruang kuliah kita. Karena kita adalah aktor perubahan, bukan penonton sejarah. Di pundakmulah proyek peradaban ini dipertaruhkan. Selamat berjuang, selamat menempuh perjalanan transformasi diri, dan selamat berkontribusi bagi kemanusiaan.

Wallahul muwaffiq ila aqwamit-thariq.

Semoga Allah menuntun kita ke jalan yang paling lurus.

Penyusun

Cileungsi City – Bogor Resident – West Java 

DAFTAR ISI

PRAKATA iii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xvi

Pertemuan 1 Muqaddimah, Apa dan Mengapa Pemikiran Politik Islam? 1

1 Pendahuluan 1

2 Definisi Pemikiran Politik Islam 2

A Etimologi, Dari Saasa ke Siyasah 2

B Dari Politik ke Pemikiran Politik 3

C Ruang Lingkup 4

D Kedudukan dalam Studi Islam 4

3 Mengapa Barat Belajar Politik dari Plato, Tetapi Kita Harus Menggali dari al-Qur’an dan Sunnah? 5

A Pertanyaan Provokatif yang Mengguncang Asumsi 5

B Plato dan Fondasi Epistemologis Filsafat Politik Barat 6

C Al-Qur‘an dan Sunnah 6

D Perbandingan Epistemologis 7

4 Mendiagnosa Krisis Kemanusiaan Global sebagai Krisis Sistem Nilai 8

A Anatomi Krisis 8

B Benang Merah 9

C Memahami Krisis Sistem Nilai 10

D Di Manakah Islam dalam Peta Krisis Ini? 11

E Pemikiran Politik Islam sebagai Manajemen Peradaban 11

5 Penutup 12

6 Pertanyaan Esai 13

Daftar Pustaka 15

Pertemuan 2 Tauhid sebagai Fondasi, Kritik atas Sekularisme dan Unilateralisme 17

1 Pendahuluan 17

2 Tauhid sebagai Worldview Politik 18

A Melampaui Definisi Teologis 18

B Tauhid sebagai Prinsip Penyatuan 19

C Tauhid dan Kedaulatan 20

D Tauhid sebagai Paradigma Peradaban 21

E Negara Tauhid 22

3 Analisis Kritis atas Sekularisme 22

A Mendefinisikan Sekularisme 22

B Akar Historis 23

C Krisis Makna dan Etika sebagai Konsekuensi Sekularisme 24

D Studi Kasus 1 25

E Studi Kasus 2 25

F Islam dan Sekularisme 26

4 Mengapa Unilateralisme Amerika Serikat Gagal 27

A. Mendefinisikan Unilateralisme 27

B Akar Filosofis 27

C Studi Kasus 28

D Studi Kasus 28

E Unilateralisme dan Hukum Internasional 29

5 Tauhid sebagai Poros Etika Politik Universal 30

A Dari Kritik ke Konstruksi 30

B Implikasi Pertama 30

C Implikasi Kedua 31

D Implikasi Ketiga 32

E Implikasi Keempat 32

F Tauhid sebagai Etika Global 33

6 Implementasi dalam Konteks Indonesia dan Global 34

A Tauhid dan Indonesia 34

B Tauhid dan Tata Kelola Global 35

C Belajar dari Para Pemikir Muslim Kontemporer 36

7 Kesimpulan dan Rangkuman 36

8 Pertanyaan Esai untuk Mengukur Daya Serap 37

Daftar Pustaka 39

Pertemuan 3 Keadilan dan Kemaslahatan (Maqashid Syariah dalam Politik) 40

1 Pendahuluan 40

2 al-‘Adl dan al-Maslahah 41

B Maslahah 41

C Hubungan Simbiotik ‘Adl dan Maslahah 42

3 Maqashid Syariah sebagai Kerangka Kritik dan Solusi 42

A Mengkritisi Kemiskinan dan Ketimpangan Global melalui Lima Pilar 42

B Menjembatani Maqashid dengan Sustainable Development Goals (SDGs) 44

4 Instrumen Syariah sebagai Value-System 44

A Syariah 44

B Kebijakan Publik Pro-Maqashid 45

C Dari Nilai ke Indikator 45

5 Penutup 46

Daftar Pustaka 46

7 Lima Pertanyaan Esai Evaluasi 47

Pertemuan 4 Kritik atas Demokrasi Liberal, Mayoritas vs. Kebenaran 49

1 Pendahuluan 49

2 Sejarah dan Hakikat Demokrasi Liberal 50

A Asal-Usul Demokrasi 50

B Demokrasi Liberal Kontemporer 51

C Mekanisme Pemilu dan Ilusi Representasi 52

D Tirani Mayoritas 53

E Carl Schmitt dan Ketegangan Internal Liberalisme-Demokrasi 54

A Genosida Rwanda 1994 55

B Politik Divide et Impera 57

4 Syura (Musyawarah) 59

A Landasan Konseptual Syura dalam Al-Qur'an dan Hadis 59

B Syura vs. Demokrasi Prosedural 60

C Ahlul Halli wal ‘Aqdi 62

D Mengukur Kebenaran 63

5 Implementasi dan Perbandingan Kritis 64

A Demokrasi Pancasila 64

B. Fenomena Populisme Global 64

C Analisis Perbandingan 65

D Integrasi yang Membumi 66

6 Penutup 67

7 Daftar Pustaka 68

8 Lima Pertanyaan Esai Evaluasi 69

Pertemuan 5 Negara Madinah, Negara Kesejahteraan Pertama di Dunia 71

1 Pendahuluan 71

2 Piagam Madinah 72

A Latar Belakang Historis 72

B Struktur dan Isi 73

C Tiga Pilar Fundamental Piagam Madinah 74

3 Prinsip Negara Kesejahteraan (Welfare State) di Masa Nabi 75

A Asas Negara Kesejahteraan Islam 75

B Mawakhat-e-Madina 76

C Baitul Mal 77

D Pengentasan Kemiskinan Struktural 77

E Penghapusan Perbudakan Secara Sistematis dan Bertahap 78

F Infrastruktur Kesejahteraan 79

4 Relevansi Model Negara Madinah sebagai Kritik atas Tidak Berfungsinya PBB 80

A PBB dalam Krisis 80

B Piagam PBB vs. Piagam Madinah 80

C Studi Kasus 81

D Dari Kegagalan PBB menuju Perlunya "Piagam Global" Baru 82

5 Rekonseptualisasi Model Negara Madinah sebagai Prototipe Negara-Bangsa Modern yang Berkeadilan 83

A Negara Madinah sebagai "Nation-State" Pertama? Sebuah Debat Akademik 83

B Pancasila sebagai "Piagam Madinah Kontemporer" 83

C Malaysia Madani 84

D Kontekstualisasi Model Madinah untuk Dunia Kontemporer 85

6 Penutup 86

7 Daftar Pustaka 86

8 Lima Pertanyaan Esai Evaluasi 88

Pertemuan 6 Al-Farabi dan Negara Utama (Al-Madinah Al-Fadhilah) 90

I Pendahuluan 90

2 al-Farabi dan Proyek Filsafat Politiknya 91

A Sang Guru Kedua 91

B Fondasi Metafisika 92

3 Rais al-Awwal 93

A Kriteria Pemimpin Utama 93

B Perbandingan 94

C Relevansi dalam Konteks Kekinian 94

4 Hierarki Kebahagiaan 95

A Statistik yang Mengejutkan Dunia 95

B Hierarki Kebahagiaan 96

C Relevansi 97

5 Analogi Organik 97

A Jantung, Otak, Hati, dan Anggota 97

B Teori Organik vs. Teori Kontrak Sosial 99

C Aplikasi Teori Organik pada Kebijakan Publik Kontemporer 99

6 Arsitektur Negara Ideal 100

A Klasifikasi Negara 100

B Harmoni sebagai Kunci 101

C Relevansi Proyek Al-Farabi bagi Dunia Kontemporer 102

7 Penutup 102

8 Daftar Pustaka 103

9 Lima Pertanyaan Esai Evaluasi 104

Pertemuan 7 Ibn Khaldun, Siklus Peradaban dan Solidaritas (Ashabiyah) 106

1 Pendahuluan 106

2 Mengapa Peradaban Bisa Runtuh? 107

A ‘Ilm al-‘Umran 107

B Ashabiyah 108

C Teori Siklus 109

D Kunci Keruntuhan Nomor Satu 110

E Kunci Keruntuhan Nomor Dua 111

F Kunci Keruntuhan Nomor Tiga 111

3 Menghubungkan Ashabiyah dengan Nasionalisme dan Persatuan Dunia Islam Saat Ini 112

A Ashabiyah dan Nasionalisme 112

B Dunia Islam Hari Ini 113

C Nasionalisme Indonesia sebagai Ashabiyah Positif 115

4 Kritik Ibn Khaldun pada Politik Dinasti yang Korup 116

A "Kekuasaan Cenderung Korup" 116

B Siklus Khaldunian dan Korupsi Fiskal 117

C. Kasus Indonesia 117

5 Mendiagnosa Penyakit Peradaban Modern dengan Pisau Analisis Sosiologi-Politik Islam Klasik 118

A Krisis Global Kontemporer dalam Kacamata Khaldunian 118

B Mendiagnosa Degenerasi di Negara Maju dan Berkembang 119

6 Penutup 121

7 Daftar Pustaka 121

8 Lima Pertanyaan Esai Evaluasi 123

Pertemuan 8 Ujian Tengah Semester (UTS) 125

1 Pedoman Pelaksanaan Ujian Tenga Semester 125

A. Deskripsi Umum 125

B. Waktu dan Ketentuan Teknis 126

D. Format Proposal 126

2 Kerangka Konseptual untuk Menyusun Proposal 127

B Problem 2 128

3 Lima Pilihan Pertanyaan Esai UTS 130

4 Rubrik Penilaian 134

5 Penutup 136

Pertemuan 9 Pan-Islamisme & Anti-Imperialisme (Jamaluddin Al-Afghani & Muhammad Abduh) 137

1 Pendahuluan 137

2 Jamaluddin al-Afghani 138

A Biografi Singkat 138

B Fondasi Pemikiran 139

C Pan-Islamisme sebagai Senjata Ideologis 140

D Partai dan Pemerintahan Republik 141

3 Muhammad Abduh 141

A Biografi Singkat 141

B Strategi "Revolusi dari Bawah" 142

C Al-Azhar dan Proyek Modernisasi Kelembagaan 143

D Kerja Sama dalam Al-‘Urwah al-Wutsqa 143

4 Mengapa Divide et Impera Dunia Barat Berhasil? 144

A Mekanisme Divide et Impera Kolonial di Dunia Islam 144

B Perpecahan Umat Islam 144

C Perbandingan 145

5 Relevansi Pan-Islamisme Hari Ini 146

A Organisasi Kerjasama Islam (OKI) sebagai Manifestasi Kontemporer 146

B Liga Arab 146

C Isu Palestina sebagai Ujian Solidaritas Islam 147

D Neo-Pan-Islamisme 148

6 Strategi Pemikiran Politik Islam dalam Melawan Imperialisme dan Penjajahan Modern 148

A Neo-Kolonialisme 148

B Strategi Dekolonisasi Epistemologis 149

C Strategi Ekonomi 150

D Strategi Politik 150

E Strategi Kultural 151

7 Studi Kasus 151

A H.O.S. Tjokroaminoto dan Sarekat Islam 151

B Refleksi Kritis 152

8 Penutup 153

9 Daftar Pustaka 153

10 Lima Pertanyaan Esai Evaluasi 155

Pertemuan 10 Muhammad Iqbal, Rekonstruksi Pemikiran dan Khudi (Ego) 157

1 Pendahuluan 157

2 Kritik Iqbal pada Sufisme Pasif dan Kapitalisme Rakus 158

A Diagnosis Iqbal atas Kemunduran Islam 158

B Sufisme Pasif 158

C Kapitalisme Rakus dan Kritik terhadap Peradaban Barat 160

D Perbandingan 161

3 Konsep Khudi (Diri/Ego) 162

A. Makna Khudi 162

B Tiga Tahap Pengembangan Khudi 163

C Khudi sebagai Panggilan untuk Menjadi Subjek Sejarah 164

D Khudi dalam Perspektif Psikologi Pemberdayaan 165

4 Negara sebagai Instrumen Aktualisasi Spiritual Kolektif 165

A Spiritual Democracy 165

B Kritik atas Nasionalisme Sekuler 166

C Tauhid sebagai Dasar Negara 167

D Negara sebagai Arena Aktualisasi Khudi Kolektif 168

5 Menginternalisasi Semangat Iqbal 169

A Relevansi Iqbal bagi Dunia Islam Kontemporer 169

B Dari Khudi ke Agen Perubahan 170

C Studi Kasus 171

6 Penutup 171

7 Daftar Pustaka 172

8 Lima Pertanyaan Esai Evaluasi 174

Pertemuan 11 Ali Shariati, Islam Ideologis dan Tanggung Jawab Sosial 176

1 Pendahuluan 176

2 Islam Safavid vs. Islam Alavid 177

A Sejarah yang Dikaburkan 178

B Pilar-Pilar Islam Alavid 178

C Membaca Ulang Syahid 180

3 Raushanfikr 180

A Menggeser dari Menara Gading ke Parit Perjuangan 180

B Tiga Tanggung Jawab Sosial 181

C Dari Iran ke Indonesia 182

4 Kritik atas Perbudakan Manusia Modern 183

A Kapitalisme dan Alienasi Spiritual 183

B Kritik atas Kultus Individu 184

C Perbudakan oleh Tradisi Jumud 184

5 Islam sebagai Kritik Sosial dan Alat Mobilisasi 185

A Warisan Shariati di Indonesia 185

B Studi Kasus 186

5 Penutup 187

7 Daftar Pustaka 188

8 Lima Pertanyaan Esai Evaluasi 189

Pertemuan 12 Frantz Fanon dan Malcolm X, Dialog Selatan Global (Global South) 191

1 Pendahuluan 191

2 Biografi Intelektual 192

A Frantz Fanon 192

B Malcolm X 194

3 Psikologi Penjajahan 196

A Black Skin, White Masks 196

B The Wretched of the Earth 197

C Manikeanisme Kolonial dan Zona Ketiadaan 198

4 Malcolm X dan Dialektika Islam Politik 199

A Dari Nation of Islam ke Islam Universal 199

B Pan-Afrikanisme, Internasionalisme, dan Advokasi HAM 201

C Teologi Pembebasan Islam versi Malcolm X 202

5 Dialog Selatan Global (Global South) 203

A Titik Temu 203

B Islam sebagai Katalisator 204

6 Genosida di Gaza 205

A Gaza sebagai Laboratorium Kolonialisme Abad ke-21 205

B Mekanisme Psikologis Genosida 206

C Gaza dan Kegagalan Proyek Dekolonisasi Global 207

D Implementasi di Indonesia 208

7 Pemikiran Politik Islam 209

A Keadilan (‘Adl) dan Kebaikan Sosial (Ihsan) sebagai Fondasi 209

B Solidaritas Global dalam Islam 210

C Implementasi Kontemporer 210

D Pelajaran untuk Indonesia 211

7 Kesimpulan 212

8 Daftar Pustaka 213

9 Pertanyaan Esai 215

Pertemuan 13 Masa Depan, Peran Indonesia dan Konsep Perdamaian Dunia 217

1 Pendahuluan 217

2 Indonesia sebagai “Jembatan Peradaban” 218

A Genealogi Ide 218

B Modalitas Indonesia 219

C Telaah Kritis 220

3 Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 221

A Pancasila sebagai Titik Temu (Kalimah Sawa’) yang Bersejarah 221

B “Menghapuskan Penjajahan di Atas Dunia” 222

C Kritik dan Tanggapan 223

4 Mengadvokasi Reformasi PBB dengan Etika Tauhid 224

A PBB dalam Krisis 224

B Tauhid sebagai Fondasi Etik Tatanan Global 225

C Advokasi Konkret 226

D Inisiatif Alternatif 227

5 Merumuskan Kontribusi Strategis Indonesia dalam Politik Global Berbasis Nilai-Nilai Islam 228

A Dari Teori ke Praktik 228

B Islam Nusantara sebagai Soft Power 229

C Tegangan dan Jalan Tengah 230

D Menuju Perdamaian Dunia 231

E Rekomendasi Strategis untuk Indonesia 232

6 Kesimpulan 233

7 Daftar Pustaka 234

8 Lima Pertanyaan Esai 236

Pertemuan 14 Refleksi Akhir dan Proyek Peradaban 239

1 Pendahuluan 239

2 Review Tematik 240

A Fondasi Teologis 240

B Keadilan ('Adl) dan Musyawarah (Syura) 241

C Khilafah, Negara-Bangsa, dan Kedaulatan Rakyat 242

D Kolonialisme, Dekolonisasi, dan Solidaritas Global 243

E Indonesia dan Masa Depan Perdamaian Global 244

F Benang Merah 244

3 Tugas Akhir 245

A Apa Itu White Paper dan Mengapa Penting? 245

B Struktur White Paper 246

C Contoh Isu yang Dapat Dipilih 247

D Kriteria Penilaian White Paper 248

4 Mengkonsolidasikan Pengetahuan 248

A Mengapa Action Plan Diperlukan? 248

B Komponen Action Plan 249

C Prinsip-Prinsip Action Plan yang Islami 250

D Contoh Action Plan (Ilustratif) 250

5 Penutup 252

A Warisan para Pendahulu 252

B Dari Kampus ke Medan Perjuangan 252

6 Daftar Pustaka 253

7 Lima Pertanyaan Esai Reflektif 254

DAFTAR TABEL 

Tabel 1 Syura vs. Demokrasi Prosedural 61

Tabel 2 Hirarki Kebahagiaan al-Farabi 96

Tabel 3 Teori Siklus Ibn Khaldun 109

Tabel 4 Waktu dan Ketentuan Teknis 126

Tabel 5 Multidimensional Poverty 127

Tabel 6 Genosida 128

Tabel 7 Krisis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 129

Tabel 8 Rubrik Penilaian 134

Tabel 9 Komparasi Kritik Iqbal vs. Kritik Marxis 161