Pada suatu pagi di bulan Januari 2026, seorang pemimpin negara adidaya menandatangani perintah eksekutif yang menangguhkan seluruh bantuan luar negeri selama 90 hari. Pada sore yang sama, utusan khususnya menelepon seorang presiden negara kecil miskin untuk menawarkan penghapusan sanksi, dengan imbalan akses eksklusif ke mineral tanah jarang senilai miliaran dolar. 

Di hari yang sama, kapal-kapal perang dari tiga kekuatan besar, yang secara resmi berseberangan, berkoordinasi diam-diam di perairan Karibia untuk mengamankan transisi kekuasaan yang telah disepakati sebelumnya. Tidak ada pernyataan prinsip yang muluk-muluk. Tidak ada deklarasi solidaritas abadi. Yang ada hanyalah perhitungan dingin tentang siapa mendapatkan apa, kapan, dan berapa harganya.

Realitas inilah yang oleh sekelompok ilmuwan politik dalam lokakarya European Workshops in International Studies (EWIS) 2026 di Izmir berusaha untuk beri nama, definisikan, dan analisis secara sistematis. Mereka menyebutnya Transactionalism, sebuah pendekatan pragmatis-ekonomis terhadap hubungan internasional di mana interaksi antarnegara diperlakukan sebagai transaksi jangka pendek, dinegosiasikan berdasarkan kepentingan langsung dan pertukaran timbal balik yang eksplisit, ketimbang dijalankan dalam kerangka aliansi normatif, institusi multilateral, atau komitmen strategis jangka panjang.

Lokakarya EWIS 2026, yang merupakan bagian dari konferensi bertema "Navigating a Fractured World: Struggles for Survival and Solidarity" di Universitas Ekonomi Izmir, Turki, pada 1-3 Juli 2026, menandai upaya ambisius pertama dalam disiplin Hubungan Internasional untuk mengkonsolidasikan dan mensistematiskan studi tentang transaksionalisme sebagai perspektif analitis tersendiri. Proposal lokakarya tersebut, yang disusun oleh para sarjana dari berbagai institusi Eropa, mencatat bahwa "selama dekade terakhir, transaksionalisme telah menjadi kata kunci yang berulang dalam diskusi hubungan internasional dan kebijakan luar negeri," tetapi "terus menjadi konsep yang sulit dipahami secara konseptual dan kurang dieksplorasi secara empiris" (EWIS, 2026, hlm. 1).

Esai ini bertujuan untuk membedah perspektif transaksionalisme sebagaimana dikonseptualisasikan dalam lokakarya EWIS 2026 dan literatur yang melingkupinya, mengeksplorasi fondasi teoretisnya, dan mengevaluasi relevansinya dalam dinamika politik internasional masa kini. Dengan menggunakan gaya bahasa populer yang dapat diakses oleh mahasiswa dan publik umum, esai ini akan menunjukkan bahwa transaksionalisme bukan sekadar label retoris untuk pragmatisme kontemporer, melainkan sebuah logika pemerintahan baru yang secara fundamental mentransformasi diplomasi, aliansi, dan tata kelola global.

Fondasi Teoretis

Jika ada satu pengakuan jujur yang muncul dari EWIS 2026, itu adalah bahwa transaksionalisme, meskipun sering disebut-sebut, masih "sulit dipahami secara konseptual" (EWIS, 2026, hlm. 1). Namun, dari pengakuan ini, para sarjana yang terlibat justru membangun sebuah agenda penelitian yang ambisius. Proposal lokakarya tersebut mendefinisikan transaksionalisme secara tentatif sebagai "pergeseran menuju