Bayangkanlah sejenak. Anda sedang duduk di sebuah kafe di bilangan Jakarta Selatan. Di meja sebelah, dua orang aktivis lingkungan berdebat seru tentang izin tambang yang baru saja dikeluarkan untuk sebuah pulau kecil di Indonesia timur. Seorang di antaranya berbicara tentang hak masyarakat adat yang tercerabut; yang lain tentang terumbu karang yang akan hancur, ikan-ikan yang terusir, dan ekosistem yang butuh waktu ribuan tahun untuk pulih. Pertanyaannya: Siapa yang "berpolitik" dalam perdebatan itu?

Jawaban arus utama dalam ilmu politik akan langsung menunjuk pada dua aktivis, pemerintah yang mengeluarkan izin, perusahaan tambang, dan mungkin masyarakat adat. Semuanya manusia. Subjek politik, dalam nalar modern, selalu dan hanya manusia: Makhluk yang memiliki kesadaran, intensionalitas, dan kemampuan untuk menyuarakan kepentingan. Hewan tidak berpolitik. Tumbuhan tidak. Mesin apalagi.

Tetapi cobalah perhatikan lebih saksama. Terumbu karang yang akan dihancurkan itu, tidakkah ia, dengan caranya sendiri, "bertindak"? Ia menyerap karbon dioksida, menyediakan habitat bagi ribuan spesies, dan, ketika dihancurkan, melepaskan kembali emisi karbon yang selama ribuan tahun ia simpan. Ia tidak "bersuara" di pengadilan, tetapi efek-efeknya nyata, material, dan memiliki konsekuensi politik yang tidak bisa diabaikan. Tambang itu sendiri, dengan segala infrastrukturnya: Kapal keruk, jalan aspal, pipa limbah, adalah aktor yang menghasilkan efek di dunia. Ia mengubah lanskap, mengalihkan aliran air, dan memicu gelombang migrasi manusia dan non-manusia.

Di sinilah pertanyaan yang menjadi jantung tulisan ini: Apakah subjek politik hanya manusia? Ataukah hewan, tumbuhan, ekosistem, artefak, dan mesin, dengan cara-caranya yang khas, juga merupakan partisipan aktif dalam proses politik? Dalam terminologi yang akan kita gunakan berulang kali, apakah mereka adalah kuasi-agen: entitas yang mungkin tidak memiliki intensionalitas seperti manusia, tetapi secara tak terelakkan ikut membentuk, mengarahkan, dan mentransformasi kehidupan bersama?

Pertanyaan ini bukanlah sekadar spekulasi filosofis yang menghibur di ruang kuliah. Ia adalah pertanyaan yang menyangkut hidup dan mati. Di era yang oleh para geolog disebut sebagai Antroposen, zaman di mana aktivitas manusia telah menjadi kekuatan geologis yang mengubah planet ini secara fundamental, kita dihadapkan pada krisis yang tidak bisa lagi diselesaikan dengan model politik yang hanya berpusat pada manusia. Perubahan iklim, kepunahan massal spesies, pandemi global, dan disrupsi teknologi adalah fenomena-fenomena yang dengan telanjang menunjukkan bahwa manusia bukanlah satu-satunya aktor yang membentuk nasib planet ini.

Tulisan ini hadir untuk membawa Anda, mahasiswa, aktivis, dan siapapun yang gelisah dengan sempitnya imajinasi politik kita, menyusuri sebuah tradisi pemikiran yang masih muda tetapi berkembang pesat: penolakan terhadap antroposentrisme dalam teori politik. Sebuah tradisi yang bersikeras bahwa subjek politik tidak pernah hanya manusia, dan bahwa kegagalan untuk mengakui agensi non-manusia adalah akar dari banyak ketidakadilan kontemporer.

Struktur dan Peta Jalan

Perjalanan kita akan ditempuh dalam beberapa pembahasan. Pertama akan diselami fondasi filosofis: Bagaimana gagasan tentang "manusia" sebagai satu-satunya subjek politik terbentuk di era Pencerahan Eropa, dan mengapa banyak pemikir kontemporer menganggapnya sebagai masalah. Kedua, akan dilakukan pembedahan atas tiga pendekatan kunci, materialisme vital Jane Bennett, ekologi politik Bruno Latour, dan perspektif agensi terdistribusi, yang masing-masing dengan cara unik membuka kemungkinan bagi non-manusia untuk diakui sebagai kuasi-agen politik.