Tulisan ini mengupas secara mendalam teori neoliberalisme institusional dalam studi Hubungan Internasional (HI). Berangkat dari pertanyaan kunci, mengapa negara-negara mau bekerja sama padahal hidup dalam sistem internasional yang anarkis, tulisan ini membedah fondasi teori yang dibangun Robert Keohane melalui mahakaryanya After Hegemony (1984). 

Akan diuraikan secara terang bagaimana institusi internasional berfungsi mengurangi ketidakpastian, menekan biaya transaksi, menyediakan informasi, dan menegakkan komitmen sehingga kerja sama menjadi mungkin dan langgeng. Diskusi kemudian menelusuri debat klasik antara kubu institusionalis dan realis, terutama respons Keohane dan Martin terhadap kritik Mearsheimer tentang "janji palsu" institusi. 

Pada akhirnya, tulisan ini mengevaluasi relevansi teori tersebut di tengah dinamika politik global kontemporer: kelumpuhan sistem banding WTO, performa fleksibel Rezim Perubahan Iklim, ketegangan rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok, kebangkitan kekuatan menengah di Global South, serta kompleksitas kerja sama di ranah keamanan dan tata kelola digital. Argumen utama tulisan ini menegaskan bahwa neoliberalisme institusional tetap menyediakan perangkat analitis yang andal untuk memahami, meskipun tidak seluruhnya menuntaskan, paradoks kerja sama yang terus-menerus dipertaruhkan di pentas global abad ke-21.

Bayangkan sebuah dunia tanpa polisi, tanpa jaksa, tanpa pengadilan pidana, dan tanpa lembaga pemasyarakatan. Tidak ada satu pun otoritas pusat yang berhak memaksa siapa pun menaati aturan. Setiap orang bebas menentukan sendiri apa yang baik dan buruk, benar dan salah. Dalam situasi demikian, akal sehat menyimpulkan bahwa setiap pihak yang rasional akan memilih bertindak semaunya sendiri, mengutamakan kepentingan diri (atau kelompoknya) di atas kepentingan bersama. Dunia akan menjadi rimba raya tempat yang kuat memangsa yang lemah. Konflik akan menjadi keniscayaan, sedangkan kerja sama akan menjadi kemustahilan.

Gambaran itulah yang oleh para teoretisi Hubungan Internasional (HI) disebut sebagai anarki internasional, kondisi yang membingkai seluruh percaturan politik global. Dalam sistem internasional, tidak ada pemerintah dunia (world government) yang berdiri di atas negara-negara berdaulat. Tidak ada lembaga yang berwenang memaksakan aturan secara hierarkis. Maka, realis klasik seperti Hans Morgenthau maupun realis struktural seperti Kenneth Waltz (1979) menyimpulkan bahwa dalam anarki semacam itu, kerja sama antarnegara secara alamiah akan minim, rapuh, dan selalu tunduk pada logika persaingan kekuasaan. Negara lebih mementingkan survival dan posisi relatifnya dalam sistem ketimbang keuntungan absolut dari kerja sama.

Namun, di luar menara gading teori, dunia nyata menampilkan fakta yang jauh berbeda. Sejak akhir Perang Dunia II, dan bahkan semakin menggema setelah berakhirnya Perang