Mengapa di negara tertentu, sebutlah Amerika Serikat, kita hanya melihat dua partai besar yang bersaing memperebutkan kekuasaan, sementara di negara lain, seperti Indonesia atau Belanda, lanskap politik dipenuhi oleh banyak partai?

Mengapa di sebagian negara Eropa, orang memilih partai berdasarkan kelas sosialnya (buruh memilih partai buruh, pemeluk agama taat memilih partai Kristen), tetapi di Indonesia kontemporer garis pembeda semacam itu tampak mulai luntur? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar ini telah lama menjadi medan garapan utama ilmu politik, khususunya dalam studi perbandingan politik (comparative politics). Dari sekian banyak upaya untuk menjawabnya, dua teori klasik berdiri sebagai fondasi yang tak tergantikan: Hukum Duverger dan Tesis Lipset-Rokkan.

Teori awal menjelaskan bahwa sistem kepartaian suatu negara pada hakikatnya adalah cerminan dari dua hal besar: aturan main elektoral dan struktur sosial yang ada di masyarakat (Clark et al., 2018, hlm. 535). Dua perspektif ini menawarkan lensa yang berbeda: yang pertama melihat aspek kelembagaan dan teknis; yang kedua melihat pada akar sosiologis yang lebih dalam. Memahami keduanya secara simultan adalah kunci untuk dapat membaca peta politik di sebuah negara.

"Untuk memahami mengapa sistem kepartaian di sebuah negara bisa sederhana tetapi di negara lain begitu kompleks, kita harus memulai dari dua fondasi ini: aturan main elektoral dan struktur sosial yang ada di masyarakat." (Clark et al., 2018, hlm. 535).

Esai ini akan mengupas kedua fondasi klasik tersebut. Kita juga akan menyelami Hukum Duverger tentang bagaimana aturan main pemilu membentuk sistem kepartaian. Setelah itu kita akan mendiskusikan Tesis Lipset-Rokkan tentang bagaimana pembelahan sosial melahirkan dan "membekukan" peta partai politik. Setelah membangun fondasi teoretis, kita akan secara kritis mengevaluasi relevansi kedua teori tersebut dalam fenomena politik kontemporer global. Kemudian secara spesifik kita akan menguji relevansinya terhadap dinamika politik di Indonesia. Akhirnya, esai ini akan ditutup dengan sintesis dan refleksi kritis.

Hukum Duverger

Maurice Duverger (1917–2014) adalah seorang ahli hukum dan ilmuwan politik asal Prancis yang karyanya telah memberikan dampak luar biasa, khususnya di ranah akademik dunia berbahasa Inggris. Pada tahun 1954, ia menerbitkan sebuah buku yang kini dianggap klasik, Les Partis Politiques, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State (Duverger, 1954). Dalam buku inilah ia merumuskan apa yang kini dikenal sebagai Hukum Duverger (Duverger's Law), sebuah generalisasi paling masyhur dan paling sering diperdebatkan dalam ilmu politik modern (Grofman et al., 2009, hlm. 1).

umusan Duverger sesungguhnya sangat lugas. Ia membedakan dua level proposisi yang berbeda derajat determinasinya:

Hukum (Law) yakni "Sistem pemilu pluralitas/distrik berwakil tunggal dengan satu putaran (first-past-the-post/FPTP) cenderung menghasilkan sistem dua partai." (Duverger, 1954, sebagaimana dikutip dalam Grofman et al., 2009, hlm. 1).

Hipotesis (Hypothesis) yakni "Sistem pemilu proporsional (PR) atau sistem mayoritas dengan dua putaran cenderung menghasilkan sistem multipartai." (Duverger, 1954, sebagaimana dikutip dalam Lovett, 2025, hlm. 2).

Perlu dicatat, Duverger sendiri membedakan antara "hukum" dan "hipotesis". Hukumnya bersifat lebih mekanistik dan deterministik, sementara hipotesisnya lebih lunak, mengakui bahwa faktor-faktor lain di luar sistem pemilu juga turut bekerja.

Apa yang menyebabkan aturan main FPTP begitu kuat sehingga cenderung menyederhanakan sistem kepartaian? Duverger (1954) mengidentifikasi dua efek utama yang bekerja secara simultan: efek mekanis (mechanical effect) dan efek psikologis (psychological effect) (Blais et al., 2009, hlm. 2; Duverger, 1954).