Pada bulan Oktober 2014, pelantikan Joko Widodo—yang dikenal luas sebagai Jokowi—sebagai Presiden ketujuh Republik Indonesia digembar-gemborkan sebagai momen penting dalam lintasan demokrasi terbesar ketiga di dunia. Muncul dari pinggiran kelas politik Orde Baru yang telah mengakar kuat, Jokowi adalah personifikasi dari wong cilik (rakyat jelata). Sebagai mantan eksportir mebel dan Wali Kota Surakarta, kenaikannya ke kursi kepresidenan tampak memvalidasi janji Reformasi, transisi demokrasi pasca-1998 yang telah membongkar Leviathan otoriter Soeharto. Para pengamat internasional dan pasar keuangan merayakannya sebagai "Harapan Baru Indonesia bagi Demokrasi" dan "Obama dari Asia" (Bland, 2020; The Economist, 2014).

Namun, satu dekade kemudian, penilaian akademis dan jurnalistik terhadap masa jabatannya ditandai oleh sebuah paradoks yang mendalam. Di satu sisi, Jokowi mengawasi ledakan pembangunan infrastruktur secara masif, menjaga stabilitas makroekonomi yang kokoh, dan menikmati tingkat kepuasan publik yang luar biasa tinggi, berkisar antara 70 hingga 80 persen bahkan di senjakala masa jabatannya. Di sisi lain, satu dekade kekuasaannya menyaksikan penggerogotan sistematis terhadap institusi-institusi demokrasi yang dahulu memungkinkan kebangkitannya sendiri. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang pernah menjadi permata upaya antikorupsi Asia Tenggara, dilemahkan melalui revisi legislatif dan pengangkatan komisioner yang telah terkompromikan. Mahkamah Konstitusi (MK), sang penjaga Undang-Undang Dasar 1945, mengeluarkan putusan yang secara luas dipersepsikan sebagai rekayasa suksesi dinasti bagi putra sang presiden. Menjelang akhir tahun 2023, oposisi politik telah secara efektif dikooptasi atau dipadamkan, meninggalkan lanskap parlemen yang secara ganjil mengingatkan pada monolitisme Pancasila era Soeharto (Aspinall, 2024; Mietzner, 2025; Power & Warburton, 2024).