Esai ini menyajikan analisis komprehensif atas Ekonomi Politik sebagai tradisi teoretis yang kembali menemukan urgensinya di tengah era polycrisis, krisis ekologis, ekonomi, dan politik yang saling terkait dan menguatkan. Diawali dengan penelusuran evolusi pemikiran Ekonomi Politik dari fondasi Klasik hingga gelombang kontemporer, esai ini memfokuskan diri pada tiga arus terbaru yang paling dinamis: kebangkitan analisis polycrisis sebagai kerangka untuk memahami krisis kapitalisme global, gerakan dekolonisasi pemikiran ekonomi yang membongkar akar-akar Eurosentrisme ilmu ekonomi, serta kontestasi sengit seputar wacana pertumbuhan hijau (green growth). 

Kedua kami akan mengevaluasi relevansi kerangka-kerangka ini dalam membaca dinamika politik Indonesia kontemporer, dengan menyoroti tiga arena: (1) ekonomi politik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai wahana akumulasi dan perburuan rente elite pasca-Orde Baru, (2) paradoks kapitalisme negara dan hilirisasi sumber daya alam di bawah panji kedaulatan ekonomi, serta (3) kontradiksi transisi energi hijau yang mempertemukan ambisi net-zero dengan cengkeraman rezim energi fosil. 

Esai ini berargumen bahwa lensa Ekonomi Politik, terutama dalam varian kritis dan dekolonialnya, sangat relevan untuk mendiagnosis jebakan struktural (structural traps) yang menjegal kemajuan Indonesia, meskipun penerjemahannya ke dalam agenda transformatif menuntut keberanian politik yang melampaui jalan tengah teknokratis.

Pendahuluan

Bayangkan sebuah permainan kartu di mana setiap pemain memegang kartu masalah: satu krisis iklim, satu krisis keuangan, satu krisis geopolitik, satu pandemi, satu kelangkaan energi. Di atas meja, aturan permainannya telah berubah: kartu-kartu itu tidak dimainkan satu per satu, melainkan saling berinteraksi. Krisis keuangan memperlemah kapasitas negara menghadapi pandemi; pandemi memutus rantai pasok dan memicu inflasi; inflasi memicu krisis politik; dan krisis politik memperlambat aksi iklim. 

Inilah gambaran sederhana dari apa yang oleh para pemikir kontemporer disebut sebagai polycrisis: bukan sekadar banyak krisis yang terjadi secara bersamaan, melainkan krisis-krisis yang saling terkait, saling mengunci, dan saling memperkuat hingga keseluruhannya menjadi lebih berat daripada jumlah bagian-bagiannya (Svampa, 2025, hlm. 3). Lebih lanjut, para sarjana menegaskan bahwa istilah ini telah mendapatkan tempatnya, menangkap sifat saling terkait dari tantangan-tantangan global seperti perubahan iklim, pandemi, konflik, dan ketidakstabilan ekonomi (Helsinki Systematic Review, 2025, hlm. 1).

Dalam lanskap seperti inilah, Ekonomi Politik (Political Economy) kembali menemukan urgensinya sebagai sebuah tradisi intelektual. Mengapa? Karena polycrisis, pada hakikatnya, adalah sebuah fenomena ekonomi-politik. Ia lahir dari cara kita mengorganisir produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya; dari relasi kuasa antara negara, pasar, dan masyarakat; dari pertarungan abadi antara modal dan demokrasi. Ekonomi Politik adalah disiplin yang secara sengaja menolak pemisahan buatan antara ekonomi dan politik, sebuah pembedahan yang telah lama dilakukan oleh ilmu ekonomi arus utama demi menampilkan dirinya sebagai sains keras yang steril dari pertarungan kekuasaan. Berbeda dengan itu, Ekonomi Politik, dalam rumusan klasiknya, justru lahir dari pengakuan bahwa pasar tidak bisa dipisahkan dari negara, dan bahwa setiap keputusan ekonomi adalah, pada saat yang sama, sebuah keputusan politik.