Esai ini menganalisis respons negara Indonesia terhadap ancaman Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua melalui lensa Teori Keamanan Kritis (Critical Security Studies atau CSS) dan Teori Keamanan Ontologis (Ontological Security Theory atau OST). Pertama akan dibahas fondasi kedua teori: Keamanan Kritis yang memperluas makna keamanan dari sekadar pertahanan negara menuju emansipasi manusia, serta Keamanan Ontologis yang menjelaskan mengapa negara bertindak untuk mempertahankan narasi identitas intinya, bahkan secara fisik merugikan. 

Kedua menggunakan kerangka ganda ini untuk mengevaluasi pendekatan ganda Indonesia di Papua. kombinasi operasi keamanan "Damai Cartenz" dan pendekatan kesejahteraan. dengan berargumen bahwa kebijakan ini merupakan manifestasi dari upaya negara untuk secara simultan mengamankan integritas teritorial (keamanan fisik) dan narasi identitas "NKRI Harga Mati" (keamanan ontologis). Esai ini menyimpulkan bahwa konflik Papua adalah contoh sempurna dari keterbatasan pendekatan keamanan tradisional, dan jalan menuju perdamaian memerlukan penanganan tidak hanya pada aspek fisik, tetapi juga pada akar krisis identitas dan narasi sejarah yang saling bertabrakan.

Pendahuluan

Bayangkan sebuah negara yang secara konsisten mengerahkan ribuan tentara dan polisi ke sebuah wilayah yang secara hukum diakui sebagai bagian tak terpisahkan dari kedaulatannya. Pengerahan ini memakan biaya triliunan rupiah, menelan korban jiwa dari kedua belah pihak, dan telah berlangsung selama puluhan tahun. Jika kita hanya bertanya, "Berapa banyak senjata yang dibutuhkan untuk memenangkan konflik ini?", kita telah gagal di langkah pertama. Pertanyaan yang lebih fundamental adalah: "Mengapa konflik ini terus berlanjut meskipun solusi militer telah dicoba berkali-kali?" Pertanyaan ini mengantarkan kita pada keterbatasan mendasar dari cara pandang tradisional terhadap keamanan, dan membuka jalan bagi pendekatan yang lebih kritis dan mendalam.

Di Indonesia, pertanyaan ini menemukan laboratoriumnya yang paling kompleks di Papua. Selama puluhan tahun, pemerintah Indonesia telah bergulat dengan gerakan separatis bersenjata, yang kini dilabeli sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Respons negara terhadap ancaman ini umumnya dapat dipetakan dalam dua pendulum: pendekatan keamanan (security approach) yang represif-militeristik, dan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan sosial (Perpustakaan Lemhannas RI, n.d., hlm. 9). Namun, lebih dari dua dekade kebijakan Otonomi Khusus (OTSUS) dengan dana ratusan triliun rupiah, serta operasi keamanan yang berganti nama dan strategi, kekerasan di Papua terus berulang dan bahkan meningkat intensitasnya (The Jakarta Post, 2026, paragraf 3-4).

Di sinilah dua teori keamanan kontemporer menawarkan pisau analisis yang lebih tajam. Pertama, Teori Keamanan Kritis (Critical Security Studies - CSS) yang memaksa kita untuk mempertanyakan pertanyaan paling elementer: keamanan untuk siapa? (Browning & McDonald, 2013, hlm. 242). CSS membongkar asumsi bahwa "negara