Pernahkah Anda bertanya, mengapa sebagian kecil orang bisa menentukan arah hidup sebagian besar orang lain? Mengapa keputusan-keputusan penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti kenaikan harga BBM, pembangunan infrastruktur, atau bahkan pernyataan perang, selalu berada di tangan segelintir elite, sementara suara jutaan rakyat seringkali hanya bergema di kotak suara dan meredup di ruang-ruang kekuasaan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi medan garapan utama sosiologi politik.

Secara sederhana, sosiologi politik adalah anak kandung dari perkawinan intelektual antara sosiologi dan ilmu politik. Jika ilmu politik bertanya "siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana" (Lasswell, 1936), sosiologi politik melangkah lebih jauh dengan bertanya, "Mengapa demikian, dan apa konsekuensi sosialnya?" Sosiologi politik melihat kekuasaan bukan sekadar fenomena institusional yang terjadi di gedung parlemen atau istana presiden, melainkan sebagai relasi sosial yang terjalin dan tertanam dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia mengkaji hubungan timbal balik antara masyarakat dan politik, antara struktur sosial dan perilaku politik, antara kelas, status, dan partai.

Maurice Duverger, salah seorang maestro di bidang ini, bahkan secara provokatif menyatakan bahwa sosiologi politik pada hakikatnya adalah ilmu tentang kekuasaan itu sendiri. Dalam magnum opus-nya, Sociologie de la Politique (yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai The Study of Politics), Duverger menegaskan bahwa "politik adalah masalah kekuasaan; ia adalah seluruh jaringan hubungan yang telah mempunyai model atau pola yang mengandung sifat otoritas" (Duverger, 1972, hlm. 18). Dengan kata lain, bagi Duverger, tidak ada perbedaan hakiki antara sosiologi politik dan studi ilmu politik itu sendiri. Keduanya bertemu dalam obsesi yang sama: Memahami mekanisme kuasa yang menggerakkan masyarakat.

Lebih jauh, sosiologi politik kontemporer melibatkan studi tentang relasi antara negara, masyarakat, dan warga negara. Ruang lingkupnya sangatlah luas, mulai dari formasi negara dan bangsa, lembaga-lembaga demokrasi, hingga partisipasi politik warga, gerakan sosial, dan perilaku pemilih (political sociology, 2010). Di sinilah berbagai "aliran" atau mazhab pemikiran yang akan kita diskusikan ini muncul, masing-masing menawarkan kacamata unik untuk membaca dan menafsirkan realitas politik.