Esai ini menganalisis secara mendalam konsep polycrisis, krisis majemuk yang saling terkait dan menguatkan, baik sebagai alat analitis maupun sebagai objek kritik teori kritis. Di bagian awal esai ini menelusuri genealogi istilah ini dari akarnya pada pemikiran kompleksitas Edgar Morin hingga popularisasinya oleh sejarawan ekonomi Adam Tooze, serta memetakan perdebatan definisional dan tipologis di seputarnya. Perhatian khusus diberikan pada kritik tajam yang dilontarkan oleh teori kritis: bahwa polycrisis berpotensi menjadi ideologi teknokratis yang mendepolitisasi ruang publik, menormalisasi state of exception permanen, dan mengaburkan perspektif dari Global South. 

Di bagian kedua esai ini akan mengevaluasi relevansi kerangka ini dengan meneropong Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo Subianto (2024-2026), di mana krisis fiskal, erosi kelas menengah, gelombang protes Agustus 2025, kemunduran demokrasi, dan krisis ekologis berkelindan membentuk sebuah konfigurasi polycrisis yang khas. 

Esai ini berargumen bahwa meskipun polycrisis merupakan lensa diagnostik yang kuat dan relevan untuk membaca kompleksitas Indonesia kontemporer, ia harus digunakan dengan kehati-hatian kritis agar tidak menjadi justifikasi bagi praktik emergenciocracy yang menggerus kapasitas demokratis.

Pendahuluan

Pada suatu sore di akhir Agustus 2025, jalanan di lebih dari lima belas kota di Indonesia berubah menjadi lautan massa. Rakyat turun ke jalan. Pemicu langsungnya tampak sepele sekaligus menggelikan: keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menaikkan tunjangan perumahan bagi para anggotanya sendiri. 

Namun, kemarahan yang meletup di aspal-aspal panas itu jelas bukan perkara satu kebijakan tunggal. Ia adalah akumulasi dari berbagai tekanan yang sudah lama mendidih: pemotongan anggaran daerah yang memaksa pemerintah lokal menaikkan pajak properti, menyusutnya kelas menengah dari 21,5% pada 2019 menjadi 17,1% pada 2024, melambungnya harga pangan, serta stagnasi upah yang membuat lulusan universitas baru harus bersaing memperebutkan pekerjaan di sektor informal (Pangestu & Armstrong, 2025, paragraf 3-5; Gammon, 2025, paragraf 2-3). Untuk menenangkan keadaan, Presiden Prabowo Subianto merespons dengan menggelontorkan stimulus fiskal dan memberikan bantuan langsung tunai. Sementara itu, di sudut lain ruang rapat istana, sekelompok penasihat garis keras mengusulkan penerapan keadaan darurat, sebuah usulan yang akhirnya ditolak, tetapi tetap menggetarkan (Gammon, 2025, paragraf 18-20).

Adegan ini, Sohibku, bukanlah sekadar cerita tentang Indonesia. Ia adalah fragmen dari sebuah drama global yang jauh lebih besar. Drama di mana isu wabah belum sepenuhnya berlalu tetapi perang Rusia-Ukraina sudah meletus; di mana inflasi pasca-pandemi masih mendera sementara krisis iklim semakin sering mengetuk pintu dengan banjir dan kebakaran hutan; di mana perang dagang AS-Tiongkok meremukkan rantai pasok global;