Dalam kesempatan sekaran, tulisan ini adalah undangan sekaligus tantangan. Undangan untuk melangkah ke dalam satu pertanyaan yang semakin hari semakin mendesak: Mengapa, setelah lebih dari tujuh dekade kemerdekaan politik, dunia Islam masih merasa terjajah? 

Dan tantangan untuk berani menatap cermin dan bertanya: Jangan-jangan belenggu yang sesungguhnya bukan lagi tentara asing atau perjanjian kolonial, melainkan sesuatu yang lebih halus dan lebih dalam, cara kita berpikir, kategori-kategori yang kita pakai, bahkan definisi kita sendiri tentang "kemajuan" dan "kemunduran."

Inilah yang oleh Muhiddin Bakry, seorang pemikir dari IAIN Parepare yang mengguncang forum AICIS+ 2025, disebut sebagai "perangkap epistemik kolonial." Ini pula yang oleh seorang doktor muda dari Yogyakarta, Muhammad Mufti Al Achsan, diurai melalui kerangka "Post-Salafisme"-nya yang segar dan provokatif. Dua pemikir ini, dari dua latar yang berbeda, bertemu pada keyakinan yang sama: Bahwa dekolonisasi fisik dan politik belumlah cukup; yang kita butuhkan adalah dekolonisasi pikiran, radikal, mendalam, dan tidak kenal kompromi.

Tulisan ini sengaja penulis susun guna menemani para mahasiswa dan pembaca umum menelusuri tiga lapis permasalahan. Lapis pertama: Apakah sebenarnya kolonialisme epistemik itu, dan bagaimana ia menyusup ke dalam cara kita memahami politik Islam? Lapis kedua: Bagaimana gagasan dekolonisasi pemikiran politik Islam dirumuskan oleh Muhiddin Bakry, dan apa fondasi-fondasi yang ia tawarkan? Lapis ketiga: Bagaimana kerangka Post-Salafisme membaca transformasi ideologi Islam yang paling kaku menjadi sesuatu yang lebih lentur dan kontekstual, dan apa relevansinya bagi kehidupan politik umat Islam hari ini?

Kita akan membaca Muhiddin Bakry dengan cermat, mengikuti paparannya di AICIS+ 2025 tentang bagaimana liberalisme, sekularisme, dan kapitalisme telah menjadi "kerangkeng epistemik" yang membatasi imajinasi politik Islam. Kita akan mengurai tiga fondasi yang ia tawarkan: maqāṣid al-syarī'ah, siyāsah shar'iyyah, dan Islamization of Knowledge. Dan setelah itu, kita akan menukik ke studi lapangan tentang Salafi At-Turots di Yogyakarta, sebuah studi yang menunjukkan bahwa bahkan ideologi yang paling skripturalis pun bisa bertransformasi ketika berhadapan dengan kompleksitas Indonesia.

Metode penulisan artikel ini sangat sederhana, kendati tidak mudah, yakni diawali membaca teks secara kritis, lalu menghubungkannya dengan konteks, dan yang paling penting, berani bertanya kepada rekan-rekan yang paham. Sebab, seperti pesan Muhiddin Bakry, "Dekolonisasi bukan hanya membebaskan fisik, tetapi memulihkan martabat berpikir yang berkeadilan." Semoga perjalanan ini membawa pencerahan, bukan sekadar pengetahuan. Dan semoga kita semua pulang membawa keberanian untuk berpikir sendiri, itulah sesungguhnya makna merdeka. Wallahul muwaffiq ila aqwam al-thariq.

Mengapa Kotak Pikir Politik Islam Harus Didekolonisasi?

Coba bayangkan sejenak. Anda seorang mahasiswa yang baru saja menyelesaikan kuliah politik Islam. Anda telah membaca buku-buku tebal tentang teori negara dalam Islam, tentang al-ahkam al-sultaniyyah-nya Al-Mawardi, tentang konsep khilafah dan imamah, tentang perbandingan antara demokrasi dan syura. Anda merasa telah menguasai perbendaharaan konseptual politik Islam dengan baik. Namun kemudian, seseorang bertanya: "Dari mana asal-usul cara Anda mengkategorikan 'politik', 'negara', 'demokrasi', 'hak asasi manusia'? Apakah kategori-kategori ini lahir dari tradisi Islam sendiri, ataukah mereka adalah perangkat konseptual Eropa yang sudah terinternalisasi sedemikian rupa sehingga kita menganggapnya universal?"