Kekuatan-Kekuatan Politik di Indonesia

Diktat Mata Kuliah

Penulis

Seta Basri

Desain Cover

Edit.org

Ukuran

xiii; 343 hlm.; A4

Tahun Terbit

2026

Cileungsi City

Bogor – West Java

isi di dalam tanggung jawab penulis

semoga bermanfaat 

PRAKATA

Membaca lanskap politik Indonesia hari ini tidak lagi cukup dengan hanya menghafal nama-nama lembaga tinggi negara atau pasal-pasal dalam konstitusi. Politik Indonesia kontemporer adalah sebuah arena yang dinamis, bising, dan sering kali cair. Di balik panggung formal pemilu, sidang parlemen, dan pengambilan kebijakan, terdapat pertautan energi yang digerakkan oleh berbagai aktor. Aktor-aktor inilah yang kita sebut sebagai kekuatan politik. Diktat mata kuliah Kekuatan-Kekuatan Politik di Indonesia ini ditulis dengan satu kesadaran akademis: untuk mengajak mahasiswa membongkar mekanisme kerja, perebutan pengaruh, serta negosiasi kepentingan yang terjadi di ruang gelap maupun ruang terang sirkulasi kekuasaan kita.

Buku ini disusun bukan sebagai rekaman peristiwa sejarah yang kaku, melainkan sebagai pisau analisis. Menggunakan gaya populer ilmiah, diktat ini menjembatani teori-teori ilmu politik yang rumit, seperti sistemik-struktural hingga ekonomi politik, dengan realitas sehari-hari yang kita saksikan di layar gawai dan berita nasional. Tujuannya adalah mentransformasi mahasiswa dari sekadar penonton pasif (atau komentator media sosial) menjadi analis yang jeli, kritis, dan metodologis.

Struktur diktat ini dirancang secara kronologis sekaligus tematis untuk menggambarkan evolusi kekuasaan. Perjalanan akademis kita dimulai pada Pertemuan Pertama dengan meletakkan fondasi teoretis. Di sini, kita akan memahami kekuatan politik sebagai unit analisis utama. Mengapa kita tidak lagi bisa melihat politik hanya dari kacamata legal-formal? Dengan meminjam pemikiran David Easton mengenai sistem politik serta struktur politik dari Almond dan Powell, bab awal ini memperkenalkan pendekatan behavioralisme dan strukturalisme. Mahasiswa akan diajak melihat peta besar geopolitik domestik, di mana input berupa tuntutan masyarakat dikelola oleh mesin politik menjadi sebuah output kebijakan.

Bergerak ke Pertemuan Kedua dan Ketiga, fokus kita beralih pada aktor formal yang paling jamak kita temui: partai politik. Namun, analisis kita melangkah lebih jauh dari sekadar definisi fungsi artikulasi kepentingan. Diktat ini membedah bagaimana partai-partai di era Reformasi mengalami personifikasi yang akut, di mana partai kerap kali mereduksi diri menjadi sekadar kendaraan politik para pendirinya (personality-driven parties). Kita akan mengeksplorasi fenomena party cartel (kartelisasi partai) yang melahirkan koalisi-koalisi gemuk pasca-Pemilu 2024, sebuah anomali yang mengaburkan batas oposisi dan menyisakan PDI Perjuangan sebagai satu-satunya kekuatan di luar pemerintahan. Lebih jauh, kita akan mendiskusikan dilema pelembagaan partai yang terjebak dalam pragmatisme elektoral, merger instan, perpindahan kader tanpa ideologi, serta gurita dinasti politik yang kian normal dalam kontestasi lokal maupun nasional.

Lanskap politik Indonesia tidak pernah lepas dari bayang-bayang seragam hijau kontas. Oleh karena itu, Pertemuan Keempat secara khusus membedah militer sebagai kekuatan politik. Kita akan melacak kembali warisan historis Dwifungsi ABRI era Orde Baru dan bagaimana Reformasi TNI (1998–2004) mencoba mengembalikan serdadu ke barak. Namun, dinamika tidak berhenti di sana. Adanya revisi UU TNI pada tahun 2025 yang memperluas jabatan sipil bagi perwira aktif, serta penambahan komando daerah militer (Kodam) dan batalion baru, memicu kembali perdebatan hangat. Apakah kita sedang menyaksikan kebangkitan kembali kekuasaan militer? Bab ini menantang mahasiswa untuk menguji tesis kontemporer yang menyebut militer sebagai "partai tunggal terselubung" di Indonesia melalui perbandingan kritis antara era Orde Baru dan era hari ini.

Kekuasaan tidak pernah berdiri sendiri tanpa topangan kapital. Pada Pertemuan Kelima, diktat ini membedah tesis ekonomi-politik yang fundamental melalui kerangka pemikiran Vedi Hadiz dan Richard Robison mengenai oligarki. Mahasiswa akan diajak menelusuri bagaimana kekuatan ekonomi bertransformasi menjadi kekuasaan politik yang mutlak. Melalui spektrum relasi kekuasaan-kapital kontemporer, kita akan melihat lahirnya fenomena politician-capitalists, para pengusaha besar yang merangkap sebagai pengambil kebijakan. Kehadiran mereka memengaruhi jalannya Proyek Strategis Nasional (PSN) dan mengarahkan regulasi demi akumulasi kapital, sebuah kenyataan yang mendefinisikan ulang arti kedaulatan rakyat.

Di luar partai dan oligarki, terdapat mesin raksasa yang bekerja dalam senyap namun menentukan: birokrasi. Pada Pertemuan Keenam, kita akan melihat birokrasi bukan sekadar pelayan publik, melainkan sebagai kekuatan politik otonom yang memegang kendali di balik meja. Politisasi birokrasi, hubungannya yang simbiosis-mutualisme dengan pengusaha dan partai politik, serta evaluasi atas perjalanan panjang reformasi birokrasi pasca-1998 menjadi menu utama dalam bab ini. Setelah memahami mesin birokrasi, Pertemuan Ketujuh membawa kita ke jalanan dan akar rumput untuk membedah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Ormas di Indonesia memiliki keunikan berupa kemampuan mobilisasi massa dan jaringan teritorial yang luar biasa. Bab ini menganalisis relasi kompleks antara ormas dengan elite formal, termasuk bagaimana fenomena premanisme berkedok ormas dimanfaatkan sebagai instrumen tekanan politik baik di tingkat lokal maupun nasional. Paruh pertama perkuliahan ini kemudian ditutup dan dievaluasi melalui Ujian Tengah Semester (UTS) pada Pertemuan Kedelapan.

Memasuki paruh kedua, fokus studi kita bergeser pada aktor-aktor yang bergerak di luar lingkar inti kekuasaan formal, dimulai dengan Kelompok Kepentingan dan Civil Society pada Pertemuan Kesembilan. Di sini, mahasiswa akan belajar membedakan peran LSM, kelompok kepentingan, dan masyarakat sipil dalam pembuatan kebijakan. Kita akan menguliti realitas pahit mengenai penyusutan ruang sipil (shrinking civic space) kontemporer yang membuat suara publik kerap kali terpinggirkan oleh barikade kekuasaan.

Romantisme dan heroisme perubahan politik di Indonesia selalu lekat dengan jaket almamater. Pertemuan Kesepuluh mengulas secara mendalam Gerakan Mahasiswa. Dari tonggak sejarah 1966, Malari 1974, pembungkaman 1978, hingga kejatuhan Soeharto pada 1998, kita akan menganalisis siklus mobilisasi dan demobilisasi mahasiswa. Lebih penting lagi, bab ini mendiskusikan bagaimana mahasiswa beradaptasi di era digital, mengeksplorasi gelombang protes kontemporer yang kini tidak hanya mengandalkan aksi turun ke jalan tetapi juga perang tagar dan konsolidasi virtual.

Kekuatan yang kerap dianggap berada di pinggiran namun memiliki daya dobrak luar biasa dibahas pada Pertemuan Kesebelas: Gerakan Buruh dan Perempuan. Kita akan menganalisis bagaimana gerakan buruh melakukan pelembagaan kekuatannya pasca-lahirnya regulasi kontroversial seperti UU Cipta Kerja. Di sisi lain, kita juga akan membedah gerakan perempuan, tidak hanya dari angka kuota keterwakilan elektoral di parlemen, melainkan sebagai gerakan sosial yang menantang struktur patriarki di dalam pembuatan hukum dan kebijakan nasional.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia menuntut kita untuk memahami Islam Politik secara jernih. Pada Pertemuan Keduabelas, kita akan melacak akar sejarah Islam politik, menempatkan NU dan Muhammadiyah sebagai kekuatan sosio-keagamaan yang masif, serta melihat transformasi partai berbasis agama dari era Masyumi hingga PKS dan PPP hari ini. Analisis akan difokuskan pada bagaimana politik identitas dikomodifikasi dalam pemilu dan bagaimana Islam politik menegosiasikan posisinya dalam ruang demokrasi sekuler-demokratis Indonesia kontemporer.

Pertarungan politik modern tidak lagi hanya memperebutkan wilayah geografis atau kursi parlemen, melainkan memperebutkan ruang persepsi. Pertemuan Ketigabelas membedah Media, Platform Digital, dan Opini Publik sebagai arena baru pertarungan kekuasaan. Media yang idealnya menjadi fourth estate (pilar keempat demokrasi) kini mengalami konglomerasi di bawah kendali segelintir elite politik. Kita akan menguliti bagaimana algoritma media sosial, pasukan siber (buzzers), disinformasi, dan manipulasi opini publik bekerja secara sistematis untuk memenangkan kontestasi pemilu dan mengarahkan sentimen masyarakat.

Akhirnya, seluruh rangkaian potret kekuatan ini akan ditenun kembali pada Pertemuan Keempatbelas melalui Review Akhir Semester. Di bab penutup ini, mahasiswa diajak melakukan sintesis komprehensif. Kita tidak lagi melihat aktor-aktor ini secara terpisah, melainkan dalam satu ekosistem yang saling mengunci. Kita akan merefleksikan secara kritis: Ketika parpol terkartelisasi, oligarki mencengkeram ekonomi, militer kembali meluas, dan ruang sipil menyempit, ke mana sebenarnya arah demokrasi Indonesia? Refleksi kritis ini akan menjadi bekal utama mahasiswa sebelum menempuh Ujian Akhir Semester (UAS).

Selain itu diktat ini memiliki kerangka analitis yang koheren. Rancangan ini menggunakan kerangka analitis ganda. Pertama, pendekatan behavioralisme-struktural (Pertemuan 1) yang melihat individu dan kelompok sebagai "unit-unit politik" yang membentuk struktur politik nasional (buku Kekuatan Politik di Indonesia, 2013, hlm. 3-5). Kedua, perspektif oligarki Hadiz dan Robison yang menekankan bagaimana kekuatan ekonomi diterjemahkan menjadi kekuatan politik, sehingga wacana "kekuatan politik" tidak direduksi menjadi sekadar daftar aktor, melainkan dipahami sebagai jalinan struktural yang koheren (ARC UI, 2026).

Sensitivitas Temporal. Rancangan ini memasukkan perkembangan aktual dari lanskap politik kontemporer Indonesia yang sangat dinamis. Pertemuan 2–3 membahas fenomena mutakhir party cartel di mana koalisi parlemen pasca-2024 mendukung pemerintahan Prabowo dengan PDIP sebagai satu-satunya partai non-koalisi (Fulcrum, 2025). Pertemuan 4 menganalisis revisi UU TNI Maret 2025 yang memungkinkan perwira aktif menduduki jabatan sipil tanpa pensiun (The Diplomat, 2025). Rancangan ini juga sensitif terhadap ketegangan demokrasi kontemporer sebagaimana pandangan bahwa "struktur militer Indonesia kini mirip partai tunggal" (NU Online, 2025), diagnosis bahwa "demokrasi kini milik segelintir elite" (UMY, 2025), serta temuan bahwa 605 kandidat dinasti politik berkompetisi dalam Pilkada 2024 (Pursuit Melbourne, 2025).

Mencakup Spektrum Penuh Kekuatan Politik. Silabus ini memadukan aktor-aktor konvensional (partai, militer, birokrasi) dengan kekuatan-kekuatan pinggiran yang kerap diabaikan namun sangat berpengaruh (ormas, mahasiswa, buruh, gerakan perempuan, Islam politik). Pertemuan tentang ormas (7) dan Islam politik (12) didasarkan pada pengakuan riset terkini bahwa ormas adalah "pemain aktif dalam kontestasi kekuasaan di Indonesia" (Wilson, 2025) serta sejarah panjang Islam sebagai kekuatan sosial-politik yang vital (UT, 2016).

Penutup yang Integratif. Pertemuan 14 tidak sekadar menjadi ajang ujian, melainkan kesempatan untuk merajut seluruh benang merah perkuliahan: dari memetakan ulang semua kekuatan politik, memahami pola relasi di antaranya, oligarkis, kartelistik, atau kompetitif, hingga merefleksikan implikasi jangka panjangnya bagi kualitas demokrasi Indonesia.

Diktat ini tentu tidak hadir dalam ruang hampa. Ia adalah buah dari diskusi panjang, pengamatan atas dinamika politik mutakhir, serta komitmen untuk menyediakan bahan bacaan yang berbobot namun renyah dibaca. Akhir kata, semoga diktat ini tidak hanya membantu mahasiswa kelar melulusi mata kuliah dengan nilai yang baik, tetapi yang lebih utama, memicu lahirnya pemikiran-pemikiran merdeka yang mampu mengawal arah republik ini ke depan. Selamat membaca, selamat berdialektika.

 

DAFTAR ISI

Isi

PRAKATA iii

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL xiv

Pertemuan 1 Pendahuluan, Memahami Kekuatan Politik sebagai Unit Analisis 1

1 Pendahuluan 1

2 Mendefinisikan "Kekuatan Politik" dalam Sistem Politik Indonesia 2

3 Dua Pendekatan Analitis 3

4 Memetakan Arena 6

5 Kerangka Analitis untuk Mengkaji Kekuatan Politik 8

6 Evaluasi Relevansi 12

7 Penutup 15

8 Soal-Soal Esai Evaluasi 16

Daftar Pustaka 17

Pertemuan 2 Partai Politik (1), Sistem Kepartaian di Era Reformasi 19

1 Pendahuluan 19

2 Menelusuri Akar Sejarah 20

3 Karakter Partai Politik Indonesia 22

4 Koalisi Gemuk dan Fenomena Partai Kartel 25

5 Studi Kasus 28

6 Penutup 32

7 Soal-Soal Esai Evaluasi 33

Daftar Pustaka 34

Pertemuan 3 Partai Politik (2), Dinasti Politik dan Pragmatisme Elektoral 37

1 Pendahuluan 37

2 Dinasti Politik di Indonesia 38

3 Partai sebagai Kendaraan Politik Pribadi 40

4 Merger Partai dan Fenomena "Kutu Loncat" 43

5 Pragmatisme Elektoral dan Dilema Pelembagaan Partai 45

6 Penutup 48

7 Soal-Soal Esai Evaluasi 49

Daftar Pustaka 51

Pertemuan 4 Militer, Warisan Dwifungsi dan Kebangkitan Kembali Kekuasaan Militer 53

1 Pendahuluan 53

2 Sejarah Dwifungsi ABRI 54

3 Revisi UU TNI 2025 56

4 Militer sebagai "Partai Tunggal Indonesia" 59

5 Perbandingan Orde Baru dan Era Kontemporer 61

6 Pelajaran dari Dunia 62

7 Penutup 63

8 Soal-Soal Esai Evaluasi 64

Daftar Pustaka 65

Pertemuan 5 Oligarki dan Pengusaha, Terjemahan Kekuatan Ekonomi ke Kekuasaan Politik 67

1 Pendahuluan 67

2 Kerangka Teoretis 68

3 Spektrum Oligarkis dan Relasi Kekuasaan-Kapital Kontemporer 70

4 Fenomena Politician-Capitalists 72

5 Akses Oligarki terhadap Negara 74

6 Studi Kasus 75

7 Perspektif Komparatif 76

8 Penutup 77

9 Soal-Soal Esai Evaluasi 78

Daftar Pustaka 79

Pertemuan 6 Birokrasi, Kekuasaan di Balik Meja 81

1 Pendahuluan 81

2 Birokrasi sebagai Kekuatan Politik Otonom 82

3 Birokrasi di Era Orde Baru 84

4 Politisasi Birokrasi di Era Reformasi 86

5 Hubungan Birokrasi dengan Pengusaha dan Partai Politik 88

6 Reformasi Birokrasi Pasca-1998 90

7 Studi Kasus Regional 92

8 Penutup 93

9 Soal-Soal Esai Evaluasi 94

Daftar Pustaka 95

Pertemuan 7 Organisasi Masyarakat (Ormas), Mobilisasi Massa dan Premanisme Politik 97

1 Pendahuluan 97

2 Kerangka Konseptual 98

3 Tipologi Ormas 99

4 Mobilisasi Massa dan Jaringan Teritorial 102

5 Hubungan yang Rancu 103

6 Premanisme Politik 105

7 Studi Kasus Kontemporer 107

8 Perbandingan dan Refleksi 108

9 Penutup 109

10 Soal-Soal Esai Evaluasi 109

Daftar Pustaka 110

Pertemuan 8 UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS), Evaluasi Materi Pertemuan 1–7 112

1 Pendahuluan 112

2 Memetakan Kembali Arena Kekuasaan Indonesia 112

3 Evaluasi Relevansi 117

4 Panduan Menghadapi UTS 119

5 Soal-Soal Ujian Tengah Semester (UTS) 120

Daftar Pustaka 121

Pertemuan 9 Kelompok Kepentingan dan Civil Society, Suara Publik dalam Arena Kekuasaan 123

1 Pendahuluan 123

2 Kerangka Konseptual 124

3 Peran Kelompok Kepentingan dan Civil Society dalam Pembuatan Kebijakan 127

4 Civil Society sebagai Kekuatan Pengimbang dan Advokasi 129

5 Tantangan Kontemporer 131

6 Studi Kasus Perbandingan 133

7 Penutup 134

8 Soal-Soal Esai Evaluasi 135

Daftar Pustaka 136

Pertemuan 10 Gerakan Mahasiswa, Sejarah Perlawanan dan Siklus Mobilisasi 139

1 Pendahuluan 139

2 Empat Gelombang Besar 140

3 Siklus Mobilisasi dan Demobilisasi 143

4 Era Digital 145

5 Studi Kasus Kontemporer 146

5 Perspektif Komparatif 147

7 Penutup 148

8 Soal-Soal Esai Evaluasi 149

Daftar Pustaka 150

Pertemuan 11 Buruh dan Gerakan Perempuan, Kekuatan Pinggiran yang Menantang Pusat 151

1 Pendahuluan 151

2 Gerakan Buruh 152

3 Gerakan Perempuan 157

4 Studi Kasus Perbandingan 161

5 Penutup 162

6 Soal-Soal Esai Evaluasi 163

Daftar Pustaka 164

Pertemuan 12 Kekuatan Islam Politik, Ormas Islam dan Partai Berbasis Agama 166

1 Pendahuluan 166

2 Sejarah Islam Politik di Indonesia 167

2.2 Era Orde Baru: Depolitisasi, Fusi, dan Kooptasi 168

3 NU dan Muhammadiyah sebagai Pilar Kekuatan Sosial-Politik 170

3.3 Peran Kontemporer 171

4 Transformasi Masyumi ke PKS dan PPP 172

5 Politik Identitas 174

6 Peran Islam Politik di Era Prabowo 174

7 Perbandingan Global 176

8 Penutup 176

9 Soal-Soal Esai Evaluasi 177

Daftar Pustaka 179

Pertemuan 13 Media, Platform Digital, dan Opini Publik; Arena Baru Pertarungan Kekuasaan 182

1 Pendahuluan 182

2 Landasan Teoretis 183

3 Konglomerasi Media dan Kepemilikan oleh Elite Politik 184

4 Media Sosial dan Mobilisasi Politik 186

5 Buzzer, Disinformasi, dan Manipulasi Wacana 187

6 Studi Kasus 189

7 Perspektif Komparatif 190

7 Penutup 191

9 Soal-Soal Esai Evaluasi 192

Daftar Pustaka 194

Pertemuan 14 Review Akhir Semester & UAS 195

1 Pendahuluan 195

2 Memetakan Ulang Arena Kekuasaan 196

3 Tiga Sindrom Utama 198

4 Memahami Penyebab dengan Kerangka Easton, Almond, dan Powell 199

5 Refleksi Kritis 201

6 Panduan Menghadapi UAS 202

7 Soal-Soal Ujian Akhir Semester (UAS) 203

Daftar Pustaka 205

 

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Peta Interaksi Kekuatan Politik 8

Tabel 2 Perbandingan Orde Baru dan Era Kontemporer 61